#Zonasi#

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti terkait Perencanaan Guru Pensiun yang belum berjalan pada SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hal itu berdampak pada Kegiatan Belajar Mengaja (KBM) atau mekanisme sistem pembelajaran di sekolah tersebut lantaran belum adanya guru pengganti. Persoalan tersebut di keluhkan saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Meninjau Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selasa, (27/02/2024). Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Haeroni menyebutkan, solusi penanganan tentang guru-guru yang mau pensiun hingga kini masih menjadi salah satu persoalan penting. Irpan pun mencontohksn persoalan yang terjadi di SMAN 3 Kota Bekasi. Banyak guru yang pensiun tahun 2024 ini sedangkan untuk guru penggantinya belum tersedia dan berdampak signifikan terhadap siswa.

Komisi V Cari Solusi Masalah Zonasi dan Guru Pengganti Di SMAN 5 Tamsel Bekasi

Edukasi, Parlementaria|Februari 27, 2024Februari 27, 2024

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti terkait Perencanaan Guru Pensiun yang belum berjalan pada SMA Negeri 5 Tambun Selatan (Tamsel), Kabupaten Bekasi. Hal itu berdampak pada Kegiatan Belajar Mengaja (KBM) atau mekanisme sistem pembelajaran di sekolah tersebut lantaran belum adanya guru pengganti. Persoalan tersebut di keluhkan saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Meninjau Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SMA Negeri 5 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selasa, (27/02/2024).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya meminta sistem PPDB ke depan harus ada perubahan. Pemerintah pusat baiknya hanya membuat aturan pokok, sedangkan aturan teknis digarap oleh daerah “Ini perlu semacam pendetailan oleh kearifan lokal di masing-masing wilayah,” kata legislator Gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi, dalam Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk “PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan” di Hotel Citarum, Kamis (15/6/2023). Menurutnya, permasalahan sistem zonasi dalam PPDB itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim. Sistem zonasi sebenarnya hanya tepat diterapkan di DKI Jakarta.

DPRD Usulkan Sistem Zonasi PPDB Harus Ada Perubahan

Parlementaria|Juni 16, 2023Juni 16, 2023

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya meminta sistem PPDB ke depan harus ada perubahan. Pemerintah pusat baiknya hanya membuat aturan pokok, sedangkan aturan teknis digarap oleh daerah.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.