Koswara mengatakan, industri gim telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut.

Koswara : Industri Gim Mendapat Perhatian Serius dari Pemerintah

BAZNAS Jabar Raih Peringkat Top of Mind Nomor Satu di Jawa Barat

Berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan Jawa Barat, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang. Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupasinya. Hal itu diungkapkan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kawasan Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/1/2025). Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo mengungkapkan, serapan aspirasi masyarakat Jawa Barat meliputi persoalan yang disebutkan diatas. Sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, secara anggaran strukturnya banyak yang belum memadai untuk dilaksanakan ditingkat provinsi.

DPRD Jabar Minta Bantuan Komisi V DPR RI Perbaikan Infrastruktur

Ajang lari bergengsi Pocari Sweat Run Indonesia 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Acara peluncuran ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, dan Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati. Dalam sambutannya, Bey Machmudin memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan tahun ini yang dinilai lebih matang dan inovatif dibandingkan sebelumnya.

Siap Jadi Ajang Lari Terbaik di Indonesia Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melewati dinamika dan tantangan dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas atau Smart City. Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Yayan A. Brilyana : Konsep Smart City Kota Bandung Mendapat Pengakuan Nasional hingga Internasional

#Rehabilitasi#

Secara bertahap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang berada di seluruh kecamatan. Hal ini terlihat dari target rehabilitasi di tahun 2022 yang semakin meningkat. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Bandung, Nunun Yanuati mengatakan, program rehabilitasi rutilahu rutin diadakan setiap tahun dengan beberapa tahapan dan skema. "Pendanaannya ada yang dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan reses. Ada juga dari provinsi dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari pusat," ucap Nunun. Namun, untuk rehabilitasi tahun ini, ia menuturkan, prosesnya masih sedang dipersiapkan melalui surat keputusan wali kota. Berdasarkan data DPKP, total unit rutilahu di Kota Bandung yang telah direhabilitasi sejak 2018-2021 sejumlah 8.306 rumah. Pada 2018, sebanyak 3.298 unit telah direhabilitasi. Lalu, di tahun 2019 terdapat 3.119 unit yang direhabilitasi. Kemudian pada 2020, Pemkot Bandung telah merehabilitasi 969 unit. Terakhir, di tahun 2021, terdapat 920 unit.

Pemkot Bandung Akan Rehabilitasi 1.051 Rumah Tak Layak Huni

Pemerintahan|Juni 29, 2022Juni 29, 2022

Secara bertahap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang berada di seluruh kecamatan. Hal ini terlihat dari target rehabilitasi di tahun 2022 yang semakin meningkat.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.