#Regulasi#

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengawasan pelaku usaha menggunakan media elektronik. Hal itu sejalan dengan isu yang beredar yakni media sosial yang menjadi alat transaksi jual beli. "Kami di daerah mengikuti (aturan pusat), karena ada aturan tegas bahwa platform media sosial dengan media ekonomi itu dipisah," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Elly Wasliah.

Pemkot Bandung Ikuti Regulasi Pemerintah Pusat Soal TikTok Shop

Pemerintahan|September 28, 2023September 28, 2023

– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengawasan pelaku usaha menggunakan media elektronik.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Anggota Komisi I DPRD Jabar, Kang Tedi sapaan akrab Raden Tedi mengakui, pada dasarnya aturan main atau regulasi mengenai penggunaan sepeda bermesin listrik ini memang belum ada aturan di tingkat provinsi. "Kalau setahu saya belum ada (regulasi) terkait sepeda, motor dan mobil listrik terutama soal retribusi. Kami minta itu agar diperhatikan dan disiapkan regulasi dari Pemprov," ungkap Kang Tedi saat dikonfirmasi media,Kamis (10/8/2023).

Anggota DPRD Akui Jabar Masih Kekosongan Regulasi Kendaraan Listrik

Parlementaria|Agustus 10, 2023Agustus 10, 2023

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk.

Panitia Khusus 1 (Pansus 1) LKPJ membahas Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 bersama Disdagin, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, (6/4/2022). Rapat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dipimpin langsung Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri anggota Pansus 1 baik secara langsung maupun melalui daring teleconference. Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafury menyampaikan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 terkait capaian retribusi pada tahun 2021 dari setiap SKPD. "Kita semua di sini memegang dokumen LKPJ T.A 2021. Acuan dari Pansus 1 ini yaitu dokumen ini jangan sampai OPD menyampaikannya dengan data yang tidak sama antara di dokumen LKPJ dan yang disampaikannya,” ucapnya.

DPRD Minta SKPD Sikapi Perubahan Regulasi dengan Inovasi

Parlementaria|April 7, 2022April 18, 2022

kondisi PAD Kota Bandung terkait regulasi mengalami perubahan dan SKPD-SKPD harus siap mengikuti dan membuka inovasi-inovasi baru.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.