Koswara mengatakan, industri gim telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut.

Koswara : Industri Gim Mendapat Perhatian Serius dari Pemerintah

BAZNAS Jabar Raih Peringkat Top of Mind Nomor Satu di Jawa Barat

Berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan Jawa Barat, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang. Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupasinya. Hal itu diungkapkan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kawasan Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/1/2025). Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo mengungkapkan, serapan aspirasi masyarakat Jawa Barat meliputi persoalan yang disebutkan diatas. Sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, secara anggaran strukturnya banyak yang belum memadai untuk dilaksanakan ditingkat provinsi.

DPRD Jabar Minta Bantuan Komisi V DPR RI Perbaikan Infrastruktur

Ajang lari bergengsi Pocari Sweat Run Indonesia 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Acara peluncuran ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, dan Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati. Dalam sambutannya, Bey Machmudin memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan tahun ini yang dinilai lebih matang dan inovatif dibandingkan sebelumnya.

Siap Jadi Ajang Lari Terbaik di Indonesia Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melewati dinamika dan tantangan dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas atau Smart City. Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Yayan A. Brilyana : Konsep Smart City Kota Bandung Mendapat Pengakuan Nasional hingga Internasional

# QRIS#

Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) meluncurkan layanan pembayaran via QRIS bagi wajib pajak PBB, Senin 28 Maret 2022. Inovasi ini diyakini dapat mengakselerasi pendapatan, utamanya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Layanan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diresmikan oleh Plt. Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ia menyebut PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberi sumbangan signifikan untuk pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan di kewilayahan. “Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Bandung memberikan kemudahan pelayanan baik secara manual ataupun digital lewat QRIS untuk mempercepat, memperluas, serta mendorong integrasi ekonomi dan memulihkan ekonomi pasca pandemi,” ujar Yana.

Kini Via QRIS,Makin Mudah Bayar PBB Kota Bandung

Pemerintahan|Maret 28, 2022Maret 28, 2022

Langkah untuk melakukan pembayaran PBB lewat layanan QRIS adalah dengan memindai kode (barcode) di laman SPPT wajib pajak. Setelah dipindai, wajib pajak bisa memastikan data secara rinci mengenai data PBB.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.