#Publisher Rights#

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights dibuat dengan filosofi yang salah. Tidak itu saja, Perpres ini dibuat dengan metodologi yang salah dan sampai pada kesimpulan yang salah pula. Jika nanti dilaksanakan, maka akan menjadi blander dan mengiring pers Indonesia menuju replika rezim pers belenggu ala Orde baru. Bahkan mengaburkan dan menggabungkan kembali “code of publication” dengan “code of interprese” tepat seperti SIUPP dulu.

Perpres Publisher Rights Blunder, Wina Armada: Karpet Merah Menuju Belenggu Pers indonesia

Nasional|April 30, 2024April 30, 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights dibuat dengan filosofi yang salah.

PWI Provinsi Lampung menjadi inisiator pertama menggelar diskusi publisher rights bersama Menkominfo dan Dewan Pers kepada media, organisasi profesi, organisasi media dan wartawan. Inisiasi ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah ini tentunya tak luput dari peran ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun, sehingga dapat berjalan dan terlaksana di Balai Wartawan Solfian Akhmad, senin (25/03/2024).

PWI Lampung Inisiator Pertama Gelar Diskusi Soal Publisher Rights

Nasional|Maret 25, 2024Maret 25, 2024

PWI Provinsi Lampung menjadi inisiator pertama menggelar diskusi publisher rights bersama Menkominfo dan Dewan Pers kepada media, organisasi profesi, organisasi media dan wartawan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.