#Pres#

Dalam rangkaian awal menuju puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sukses menyelenggarakan acara Kick-Off HPN 2025 yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024). Bertempat di Anjungan Provinsi Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang datang untuk merayakan semangat kebersamaan dan dukungan terhadap pers yang berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.

Kick-Off HPN 2025, Wujud Sinergi Pers Berintegritas dan Indonesia Emas 2045

Nasional|November 10, 2024November 10, 2024

Dalam rangkaian awal menuju puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sukses menyelenggarakan acara Kick-Off HPN 2025 yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024).

Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jawa Barat 2023 naik signifikan sebesar 1,49 poin. Kenaikan ini membawa IKP Jabar melompat dari urutan delapan pada 2022 menjadi urutan dua tahun ini. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi hasil survei IKP tahun 2023, di Kota Bandung, Kamis (19/10/2023) oleh Dewan Pers. Survei Indeks IKP 2023 telah selesai dan hasilnya sudah diumumkan pada akhir Agustus 2023.

Keren! Indeks Kebebasan Pers Jabar 2023 Peringkat Dua Nasional

Nasional|Oktober 20, 2023Oktober 22, 2023

Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jawa Barat 2023 naik signifikan sebesar 1,49 poin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (06/12/2022). Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk apa terburu-buru disyahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir. “Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Desember 2022.

Mensikapi Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers, SMSI akan Menggugat Melalui MK

Nasional|Desember 9, 2022Desember 9, 2022

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.