#Perda# Archives | Laman 3 dari 3

Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 12, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Bambang Mujiarto, ST sangat berharap dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi pondok pesantren (ponpes). “Sebetulnya, kalau berkaitan dengan harapan besar terkait Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini, khususnya bagi masyarakat pondok pesantren tidak lepas dari persoalan atau masalah yang dihadapi pondok pesantren,” harap Bambang Mujiarto, usai kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2022/2023 di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (3/4/2023).

Bambang Mujiarto : Sosialisasi Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Parlementaria|April 5, 2023April 5, 2023

Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 12, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Bambang Mujiarto, ST sangat berharap dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi pondok pesantren (ponpes).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Dr. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si Melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang bertempat di RW 03 Kel. Pasirbiru, Kec. Cibiru, Senin, (03/04/2023). Buky Wibawa Karya Guna menuturkan, salah satu hal penting dalam Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disebutkan, peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi pondok pesantren. Mulai dari sarana dan prasarana hingga pembinaan pondok pesantren. “Dengan adanya Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini (diharapkan) fasilitas (sarana dan prasarana) pondok pesantren meningkat, adanya perhatian lebih dalam pembinaan dan pemberdayaan pondok pesantren yang ada di Jawa Barat,” tutur Buky Wibawa Karya Guna Sekretaris Fraksi Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Buky Wibawa : Sosialisasi Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Parlementaria|April 4, 2023April 6, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Dr. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si Melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang bertempat di RW 03 Kel. Pasirbiru, Kec. Cibiru, Senin, (03/04/2023).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan III ( Kabupaten Bandung Barat ) Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P melaksanakan kegiatan Sosialisasi Raperda Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan tersebut Tobias mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Saat ini dikatakan politisi dari Fraksi Gerindra-Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat , pihaknya tengah gencar mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak,ungkapnya Senin (5/12/2022).

Aleg DPRD Jabar Dorong Pemerintah Daerah Optimalkan Perda Perlindungan Anak

Parlementaria|Desember 5, 2022Desember 5, 2022

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan III ( Kabupaten Bandung Barat ) Tobias Ginanjar Sayidina,S.A.P melaksanakan kegiatan Sosialisasi Raperda Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Wakil dari Daerah Pemilihan (dapil) Jabar II (Kabupaten Bandung) Dr. Hj. Cucu Sugyati, SE., MM. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. , yang bertempat di Kampung Batu Malakasari Jl. Raya Banjaran Rencong, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kamis (1/12/2022). Politisi perempuan dari Fraksi Partai Golongan Karya yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan adapun Peraturan Daerah yang di sosialisasikannya yaitu perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat khususnya di jawa barat karena Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi negara. Mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan pemerintah wajib mengupayakannya. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu perda yang mengatur ketentuan untuk melindungi hak-hak anak.

Anggota DPRD Jabar Dapil II Cucu Sugyati, Sosialisasi Perda Perlindungan Anak

Parlementaria|Desember 2, 2022Desember 2, 2022

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Wakil dari Daerah Pemilihan (dapil) Jabar II (Kabupaten Bandung) Dr. Hj. Cucu Sugyati, SE., MM. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. , yang bertempat di Kampung Batu Malakasari Jl. Raya Banjaran Rencong, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kamis (1/12/2022).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat Tahun 2022 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat di dampingi Wakil Ketua Achmad Ru'yat,Ineu Purwadewi Sundari, Oleh Soleh dan Ade Ginanjar,serta dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah. Bertempat di ruang paripurna gedung dewan jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung,Kamis (29/9/2022) Pengesahan Perda Perubahan APBD 2022 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD Jabar dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar. Dalam pendapat akhirnya, Gubernur menyampaikan, volume Perubahan APBD 2022 yang semula sebesar Rp31,54 triliun bertambah Rp559,89 miliar menjadi Rp32,10 triliun atau naik 1,78 persen.

DPRD Jabar Sahkan Perda APBD Perubahan 2022

Parlementaria|September 29, 2022September 29, 2022

Pengesahan Perda Perubahan APBD 2022 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD Jabar dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar.

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda. Untuk menjalankan fungsi pembentukan perda tersebut,para wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing menemui konstituen untuk menginformasikan dan mensosialisasikan apa saja yang telah mereka perbuat dalam hal produk peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum dalam melaksanakan program atau kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) Jabar I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi Hj. Siti Muntamah, S.AP. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang bertempat di Hotel Topas Pasteur, Senin (29/08/2022).

Legislator Hj. Siti Muntamah, S.AP. Sosialisasikan Perda Perlindungan Anak Ke Konstituen

Parlementaria|Agustus 29, 2022Agustus 29, 2022

BANDUNG.POTENSINEWSW.COM,- Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan. Selain itu sosialisasi tentang manfaat yang diperoleh dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan juga harus sampai kepada masyarakat. Legislatif Jabar memberikan atensi maksimal untuk penguatan perlindungan tenaga kerja secara luas, baik di sektor formal maupun informal informal. Demikian hal tersebut diungkapkan Anggota Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Hj. Sumiyati,SPd., M.I.Pol.,dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Anggota legislatif (Aleg) dariFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, dukungan dari pihak legislatif, pada tahap awal dilakukan dengan mendukung lahirnya regulasi berupa Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Aleg Hj Sumiyati : Penting Ada Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Parlementaria|Juni 3, 2022Juni 17, 2022

Anggota legislatif (Aleg) dariFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, dukungan dari pihak legislatif, pada tahap awal dilakukan dengan mendukung lahirnya regulasi berupa Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pembahasan dalam rapat Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai harus benar-benar maksimal karena akan segera di putuskan dalam sidang Paripurna dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat mengatakan, jika pembahasan tersebut merupakan tugas dari Pansus VI yang diupayakan agar segera rampung diputuskan dan bisa dijadwalkan dalam sidang paripurna akhir Maret. "Tetapi mencermati bahwa pembahsan RTRW ini suatu pembahasan yang strategis, melibatkan berbagai stakeholder, saya apresiasi ini. Pansus sudah keliling ke seluruh wilayah Jawa Barat jika saya katakan 27 kabupaten-kota terkomunikasikan, mengingat ada beberapa regulasi dari pusat yang harus disinergiskan karena porsi dari pusat menjadi guidance di dalam pengambilan keputusan, karena RTRW ini sangat berbeda dengan Pansus lain," ungkap Ru'yat di Kabupaten Bandung Barat, Selasa, (05/04/2022).

Pembahasan Perda RTRW Harus Maksimal dan Sinergis

Parlementaria|April 5, 2022April 10, 2022

Ru’yat memberi pesan kepada anggota dan pimpinan Pansus VI agar ruh dari Peraturan Daerah (Perda) RTRW ini dapat berkelanjutan, sehingga catatan nantinya bisa menjadi regulasi dari tingkat Pusat hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menjelang Hari Santri Nasional 22 Oktober, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menegaskan Pemda Provinsi Jawa Barat siap membina pondok pesantren sesuai peraturan presiden dan perda tentang pesantren. Hal tersebut disampaikan Wagub saat sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perda Provinsi Jabar No 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, di Pendopo Bupati Cianjur, Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis (21/10/2021).

Wagub Jabar : Sesuai Perda Ada Tiga Hak Pesantren

Pemerintahan|Oktober 21, 2021Oktober 21, 2021

Panglima Santri mengatakan, ada tiga fokus bantuan untuk ponpes sesuai Perda Pesantren. Pertama, hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.