#Perda# Archives | Laman 2 dari 3

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hj. Tia Fitriani mengatakan, Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut harus menjadi payung hukum untuk pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Tia menyebut Penyelenggaran Kesehatan harus menjadi prioritas, menimbang hal tersebut langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Legislator Tia Fitriani : Sebarluaskan Perda Penyelenggaraan Kesehatan

Parlementaria|Maret 9, 2024Maret 9, 2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hj. Tia Fitriani mengatakan, Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut harus menjadi payung hukum untuk pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat.

Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang, S.H. Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bandung dan Kota Cimahi melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Jl. Melong Raya No.1, Melong, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat. Sabtu, (9/03/2024) Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai berlambang banteng moncong putih ini menyatakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang mana perda ini mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Aleg Rafael Sebarluaskan Perda Tentang HaKI

Parlementaria|Maret 9, 2024Maret 11, 2024

Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang, S.H. Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bandung dan Kota Cimahi melaksanakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Jl. Melong Raya No.1, Melong, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat. Sabtu, (9/03/2024)

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Cucu Sugyati Sebarluaskan Peratran Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat Kepada Warga Cikoneng Kec. Ciparay Kabupaten Bandung, Jum'at (8/3/24). Pada kesempatan tersebut, Cucu mengatakan penyusunan Perda No 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilatarbelakangi oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda Jawa Barat tetapi juga seluruh dunia.

Ajak Tertib Menjaga Lingkungan, Cucu Sugyati Sebarluaskan Perda Trantibum Linmas

Parlementaria|Maret 9, 2024Maret 9, 2024

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Cucu Sugyati Sebarluaskan Peratran Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat Kepada Warga Cikoneng Kec. Ciparay Kabupaten Bandung, Jum’at (8/3/2024).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Herry Dermawan Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Banjar, melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kec. Lakbok Kab. Ciamis. Minggu, (28/01/2024). Ir. H. Herry Dermawan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini melaksanakan Penyebarluasan Perda Terkait Dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah.

Aleg Herry Dermawan Sebarluaskan Perda Kemandirian Pangan Daerah

Parlementaria|Januari 29, 2024Januari 29, 2024

Ir. H. Herry Dermawan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini melaksanakan Penyebarluasan Perda Terkait Dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah.

Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Komisi III Fraksi PKS, Abdul Jabar Majid, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sosialisasi peraturan daerah tersebut dilakukan Abdul Jabar Majid di Villa Gading Harapan Blok BE Jl. Nakula 4 Rt. 04/46 Kel. Bahagia Kec. Babelan. Sabtu (02/12/2023). Menurutnya, dengan adanya perda tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mencari komoditas, baik produk makanan maupun kerajinan lokal yang bisa dikembangkan

Legislator Abdul Jabar Majid Sosialisasikan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Parlementaria|Desember 19, 2023Desember 19, 2023

Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Komisi III Fraksi PKS, Abdul Jabar Majid, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang) H. Zulkifly Chaniago, BE. melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2022/2023, di Kabupaten Sumedang. Acara yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, kaum pemuda dan para pelaku ekonomi serta para kader Partai Demokrat dari DPC, PAC yang ada di Kabupaten Sumedang. Adapun pembahasan dalam kegiatan tersebut terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Aleg Zulkifly Gelar Sosialisasikan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dapil

Parlementaria|Desember 7, 2023Desember 8, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang) H. Zulkifly Chaniago, BE. melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2022/2023, di daerah pemilihan Kabupaten Sumedang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Dra. Hj. Ijah Hartini Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Banjar, melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Menurut Dra. Hj. Ijah Hartini Anggota komisi IV yang membidangi Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Permukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut dikatakan Ijah Hartini,Provinsi Jawa Barat memiliki potensi luar biasa di sektor kepariwisataan, bahkan menjadi penyumbang cukup besar bagi pendapatan daerah. dalam upaya mengerakkan dan mengembangkan perekonomian di desa, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat memberikan dukungan berupa payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata.

Legislator Ijah Hartini Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata

Parlementaria|Desember 3, 2023Desember 3, 2023

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Dra. Hj. Ijah Hartini Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Banjar, melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk pembentukan sumber daya mamusia yang unggul dan sehat lahir dan bantin untuk itu dibnuatlah payung hukum berupa peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Berkaitan dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu mengadakan sosialisasi perda (Sosper) atau Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022/2023. Sosialisasi Perda yang disampaikan kali ini ialah terkait Perda No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Aula Rabbani, Kota Bandung, Sabtu (2/13/2023).

Legislator Haru : Perda Penyelenggaraan Keolahragaan Penting di Implementasikan

Parlementaria|Desember 2, 2023Desember 8, 2023

Berkaitan dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu mengadakan sosialisasi perda (Sosper) atau Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2022/2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Berhubungan dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Cucu Sugyati, S.E., M.M melaksanakan kegiatan Sebarluaskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata kepada masyarakat Balekambang Kec. Majalaya Kab. Bandung, Sabtu (4/11/2023).

Hj. Cucu Sugyati Sebarluaskan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata

Parlementaria|November 5, 2023November 6, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Cucu Sugyati, S.E., M.M melaksanakan kegiatan Sebarluaskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata kepada masyarakat Balekambang Kec. Majalaya Kab. Bandung, Sabtu (4/11/2023).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menertibkan reklame di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Penertiban dilakukan pada Kamis 3 Agustus 2023 malam hingga Jumat 4 Agustus 2023 dinihari. Penertiban reklame ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kepala Seksi Tibum Satpol PP Kota Bandung Satriadi menyebut, ada dua titik reklame di ruas jalan Ahmad Yani yang ditertibkan. Salah satunya berukuran 4x8 meter dengan jenis bilbor.

Tegakkan Perda Satpol PP Kota Bandung Kembali Tertibkan Reklame di Jalan Ahmad Yani

Pemerintahan|Agustus 4, 2023Agustus 4, 2023

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kembali menertibkan reklame di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Penertiban dilakukan pada Kamis 3 Agustus 2023 malam hingga Jumat 4 Agustus 2023 dinihari.

DPRD Kota Bandung mengesahkan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Jumat 28 Juli 2023. Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi menjelaskan, kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan penganggaran daerah," jelas Salman.

DPRD Kota Bandung Resmikan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Pemerintahan|Juli 29, 2023Juli 29, 2023

DPRD Kota Bandung mengesahkan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Jumat 28 Juli 2023.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Rafael Situmorang, S.H Melaksanakan Kegitan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2017 tentang perkembangan ekonomi kreatif, yang bertempat di lapang basket abu bakar Jl bapa ampi No 10a Baros, Kota Cimahi.Jumat (07/07/2023). Dalam sosialisasi tersebut, Rafael Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan secara rinci isi dari Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2017 yang bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif di wilayah Jawa Barat. Dalam penjelasannya, Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jabar ini menekankan pentingnya mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Aleg Rafael Sosialisasikan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif

Parlementaria|Juli 7, 2023Juli 14, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Rafael Situmorang, S.H Melaksanakan Kegitan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2017 tentang perkembangan ekonomi kreatif, yang bertempat di lapang basket abu bakar Jl bapa ampi No 10a Baros, Kota Cimahi.Jumat (07/07/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan satu pemahaman dengan DPRD Kota Bandung terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung. Kelima Raperda tersebut, antara lain: 1. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Raperda tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan di kota Bandung. 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan. 4. Raperda tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan. 5. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. "Secara substansi telah terbangun satu kesepemahaman untuk membahas lebih dalam terhadap lima materi Raperda tersebut di tingkat panitia khusus dewan yang terhormat," ujar Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna dalam Rapat Paripurna Ke-5 di Kantor DPRD Kota Bandung, Selasa 4 Juli 2023.

Pemkot dan DPRD Kota Bandung Sepemahaman Soal Lima Rancangan Perda

Pemerintahan|Juli 4, 2023Juli 4, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan satu pemahaman dengan DPRD Kota Bandung terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung.

DPRD Kota Bandung menyetujui pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa 27 Juni 2023. Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) merupakan tindak lanjut dan amanah dari Permendagri No 18 Tahun 2018. Atas hal tersebut, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, dengan dicabutnya Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) maka pengaturan LKK akan lebih spesifik yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) LKK.

DPRD Kota Bandung Setujui Pencabutan Perda Tentang LKK

Parlementaria|Juni 27, 2023Juni 27, 2023

DPRD Kota Bandung menyetujui pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa 27 Juni 2023.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI (Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang) Raden Tedi gelar agenda Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) bersama elemen masyarakat Desa Cikujang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Kamis (13/4/2023). Kegiatan penyebarluasaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan agenda yang dilakukan secara serentak oleh Anggota DPRD Jabar di setiap daerah di Jawa Barat. "Kesempatan ini juga saya gunakan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat"ucap Raden Tedi disela kegiatan Penyebarluasan Perda. Adapun Perda yang dipaparkan dalam kesempatan ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Raden Tedi Gelar Penyebarluasaan Perda No 5 Tahun 2021 di Desa Cikubang Subang

Parlementaria|April 16, 2023April 16, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI (Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang) Raden Tedi gelar agenda Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) bersama elemen masyarakat Desa Cikujang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Kamis (13/4/2023).