Koswara mengatakan, industri gim telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut.

Koswara : Industri Gim Mendapat Perhatian Serius dari Pemerintah

BAZNAS Jabar Raih Peringkat Top of Mind Nomor Satu di Jawa Barat

Berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan Jawa Barat, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang. Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupasinya. Hal itu diungkapkan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kawasan Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/1/2025). Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo mengungkapkan, serapan aspirasi masyarakat Jawa Barat meliputi persoalan yang disebutkan diatas. Sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, secara anggaran strukturnya banyak yang belum memadai untuk dilaksanakan ditingkat provinsi.

DPRD Jabar Minta Bantuan Komisi V DPR RI Perbaikan Infrastruktur

Ajang lari bergengsi Pocari Sweat Run Indonesia 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Acara peluncuran ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, dan Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati. Dalam sambutannya, Bey Machmudin memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan tahun ini yang dinilai lebih matang dan inovatif dibandingkan sebelumnya.

Siap Jadi Ajang Lari Terbaik di Indonesia Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melewati dinamika dan tantangan dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas atau Smart City. Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Yayan A. Brilyana : Konsep Smart City Kota Bandung Mendapat Pengakuan Nasional hingga Internasional

#Perangkat Daerah#

Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bandung sepakati rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA & Perubahan PPAS T.A 2023 yang ditandatangani Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna dan Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, Kurnia Solihat, dan Achmad Nugraha pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin 14 Agustus 2023. Penyusunan rancangan KUA/PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Berdasarkan Pasal 89. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan RKPD.

Ema Sumarna : Minta Perangkat Daerah Evaluasi Penggunaan Anggaran Semester Berjalan

Pemerintahan|Agustus 14, 2023Agustus 15, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bandung sepakati rancangan perubahan Kebijakan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.