BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, mengajak generasi muda untuk lebih
#Pemerintah#
Pemerintah Dan Masyarakat Menjadi Kunci Perwujudan Perda Trantibumlinmas
Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Demikian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Jalan Terusan Buahbatu No.18, Kota Bandung, Jumat, (13/12/2024).
DPRD Jabar Dorong WBTb Masuk Kurikulum Sekolah dan Perlu Perhatian Pemerintah
DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Warisan Budaya Takbenda (WBTb), salah satunya penca masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA agar ada regenerasi, dan sebagai langkah pelestarian.
Humaira Lewat Penyebarluasan Perda, Bahas Mekanisme BPJS Subsidi Pemerintah
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) Jabar 2 Kabupaten Bandung Humaira Zahrotun Noor melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Sosperda) No 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan kepada masyarakat Desa Lengensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis,(05/12/2024).
Pemerintah Harus Fasilitasi Kebutuhan Petani Organik
Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai peran serta pemerintah dalam memfasilitasi keluhan para petani khususnya petani organik sangat penting. Terlebih saat ini Pansus V tengah berfokus dalam menggali informasi dan data dilapangan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelanggaran Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Melalui Program RMP Pemerintah dan Disdik Kota Bandung Dukung Melanjutkan Pendidikan
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kota Bandung, diselenggarakan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung di Jalan Ahmad Yani Nomor 239, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung. Kamis, (2/5/2024)
Pemkot Bandung Dorong Seluruh Perkantoran Pemerintah Bebas Sampah
Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebut, perkantoran pemerintah harus menjadi contoh menghadirkan kawasan yang bebas sampah.
Pemerintah Kota Bandung Rutin Laksanakan Pengawasan Kemetrologian untuk Lindungi Konsumen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung bekerjasama dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap 6 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bandung.
Google Asia Pacific Mengingatkan Pemerintah Indonesia Soal Masa Depan Media
Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik mengingatkan pada Pemerintah Indonesia dalam rencana penandatanganan Peraturan Presiden tentang media massa.
Legislator Komisi D Dorong Pemerintah Tingkatkan Fasilitas dan Sarana Pendukung Atlet
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I, berharap pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para atlet, termasuk atlet difabel yang menorehkan prestasi baik di event nasional maupun internasional.
Sinergi Pemerintah-Swasta Perkuat Integrasi Ekonomi ASEAN
Sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Hal ini akan menjadi fokus pembahasan pertemuan antarmuka (interface) para Pemimpin ASEAN dengan anggota Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN Business Advisory Council/ASEAN-BAC) pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, pada 9-11 Mei 2023.
May Day 2023, Momentum Kebersamaan Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 harus digelar dengan suka cita melalui berbagai kegiatan positif.
SMSI Konstituen Kecewa 19 Pasal RKUHP yang Diusulkan hanya 2 Diakomodir Pemerintah
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 pengusaha pers online, merasa kecewa karena pemerintah hanya mengakomodir dua pasal dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diusulkan Dewan Pers dan para konstituennya.
Kekecewaan itu disampaikan oleh Makali Kumar SH ( Ketua bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Sabtu 29 Oktober 2022.
Ini Tanggapan Bapemperda Atas Terbitnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah
Agus melihat ada implikasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Di antaranya Pemkot Bandung harus mempersiapkan anggaran sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terhadap para pejabat keuangan serta sumber daya manusia lainnya.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.