#Pansus# Archives | Potensi News

Gelar Paripurna Bentuk Pansus 1, Bahas Peraturan DPRD Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD

Parlementaria|September 18, 2024September 18, 2024

Panitia Khusus (Pansus) I dibentuk untuk membahas Peraturan DPRD Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembentukan Pansus I dilakukan dalam rapat DPRD Jawa Barat .

DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus LKPJ TA 2023

Parlementaria|Maret 29, 2024Maret 31, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024.

Pansus 6 DPRD Kota Bandung Segera Bahas Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Parlementaria|Maret 20, 2024Maret 24, 2024

Panitia Khusus (Pansus) 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung segera memulai pembahasan terkait penggunaan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) demi mengamankan barang milik daerah (Aset) Kota Bandung.

Dalam upaya memperdalam pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pimpinan dan anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. (Kamis, 17/11/2022). Menginggat dengan luasan wilayahnya sekitar 35.378 km/segi dan jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup besar mendekati 49 juta jiwa,membuat proses pembentukan RPPLH terasa kompleks. Wakil Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Deden Galih mengatakan, RPPLH ini bisa disebutkan sebagai RPJMD-nya Lingkungan hidup, Deden Galih mengatakan kunjungan kali ini ke Purwakarta ingin meninjau lebih lanjut krakteristik dari Purwakarta karena memang masing-masing daerah sangat berbeda krakteristik lingkungannya serta berbeda kondisinya, untuk itu Pansus VI ingin menyerap aspirasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Pansus VI RPPLH Serap Aspirasi Kunjungi DLH Purwakarta

Parlementaria|November 17, 2022November 17, 2022

Dalam upaya memperdalam pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pimpinan dan anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungan kerja (kunker) kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta. (Kamis, 17/11/2022)

Pimpinan dan anggota Pansus IV DPRD Jabar yang tengah membahas Raperda tentang Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), melaksanakan kunjungan kerja ke Yayasan Panti Sosial Tresna Werdha Karitas Kota Cimahi, Jumat 17 Juni 2022. Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menggali informasi dan menampung aspirasi yang bisa menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan draft Raperda. Menurut Hasim, ada beberapa isu dan temuan menarik dalam pertemuan dan dialog antara Pansus IV dengan pengelola Panti beserta para Lansia yang hadir saat itu.

Pansus IV DPRD Jabar Serap Aspirasi Lansia di Panti Sosial

Parlementaria|Juni 17, 2022Juni 19, 2022

CIMAHI.POTENSINEWS.COM,- Pimpinan dan anggota Pansus IV DPRD Jabar yang tengah membahas Raperda

Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan minimnya anggaran pendampingan hukum dan penanganan psikologis bagi korban kejahatan terhadap perempuan. Hal itu diungkapkan Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lilis Boy dalam kunjungannya ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bansung Barat. Lilis mengatakan, tidak adanya biaya pendampingan perlindungan bagi kalangan ekonomi rendah atau menengah ke bawah menjadi salah satu permasalahan yang terjadi sekarang.

Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai

Parlementaria|Mei 31, 2022Mei 31, 2022

Hj Lilis Boy ,”Diharapkan dengan adanya raperda perlindungan perempuan ini dapat mengakomodir seluruhnya yang dibutuhkan korban mulai dari pelaporan hinggan pendampingan hukum termasuk pemulihan secara psikologis korban,” katanya.

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung bersama Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Tim LKPJ, Tim LK Kota Bandung, dan Kabag Hukum Setda Kota Bandung, menggelar rapat Badan Musyawarah, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Kamis (19/5/2022) Rapat Badan Musyawarah dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan A.T., M.M., dengan agenda pembahasan laporan Pansus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12, serta penetapan agenda rapat paripurna. Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah, menetapkan bahwa rapat paripurna akan digelar pada Jumat (20/5/2022). "Rapat paripurna Insya Allah akan dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu Paripurna Internal pukul 15.30 WIB, dan dilanjut Paripurna eksternal 16.30 WIB," ujarnya. Adapun agenda dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung yaitu menetapkan hasil pembahasan Pansus 1 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bandung tahun 2021, dan penetapan hasil pembahasan Pansus 5 tentang Raperda Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Penyakit Menular Lainnya.

Rapat Bamus Bahas Perkembangan Sejumlah Pansus

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 20, 2022

“Jadi dari delapan pansus yang sudah siap ditetapkan itu, baru pansus satu dan pansus 5. Sedangkan lima pansus lainnya masih dalam proses tahapan finalisasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, PT Bandung Infra Investama (BII), Perumda Pasar Juara, dan Bank Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas realisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Jumat (13/5/2022). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos. Pembahasan rapat kali ini meneruskan dari rapat sebelumnya untuk membahas seputar kinerja BUMD. Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap dewan pengawas BUMD yang hadir, Ferry Rismafury mendalami sejauh mana laporan perkembangan perusahaan pelat merah milik Kota Bandung ini. Menanggapi pertanyaan itu, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening menjawab perusahaan daerah yang mereka pantau tergolong cukup sehat. Adapun Dewan Pengawas Perumda Bank Bandung dan Perumda Pasar Juara menjawab perusahaan tergolong kurang sehat.

Pansus 1 DPRD Kaji Kinerja Dewan Pengawas BUMD Kota Bandung

Parlementaria|Mei 13, 2022Mei 15, 2022

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, PT Bandung Infra Investama (BII), Perumda Pasar Juara, dan Bank Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas realisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung T.A 2021

Panitia Khusus 1 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) membahas realisasi Kinerja T.A 2021 di Ruang Rapat Badan Musyawarah, pada Jumat (13/05/2022). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1, yaitu Yudi Cahyadi, S.P.; Hasan Faozi, S.Pd; H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T. Wakil Ketua Pansus 1, Riana memberikan apresiasi terhadap Disdagin terkait dengan realisasi Bandung menjadi Kota Jasa yang sudah mulai terlihat. Riana juga menyoroti perihal pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dilakukan secara maksimal. “Ini luar biasa menjamurnya di Kota Bandung terkait kafe-kafe dan sebagainya. Bandung jadi Kota Jasa sudah mulailah hari ini terlihat. Tapi pengawasannya sekali lagi kembali ke persoalan kualitas, persoalan mutu kelihatannya belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian. Misalkan tidak asal hanya buat kafe dan sebagainya kemudian pengawasan proses produksi mereka tidak diawasi. Ini harus gitu ya, sehingga tidak jadi persoalan,” ujarnya.

Raker Pansus 1 DPRD Kota Bandung Hadirkan Disdagin, Diskominfo, dan Prokopim

Parlementaria|Mei 13, 2022Mei 15, 2022

Panitia Khusus 1 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Pansus 12 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja lanjutan pembahasan rancangan peraturan DPRD Kota Bandung tentang perubahan peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik, di Ruang Rapat Bapemperda, Selasa (19/4/2022). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus 12 DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, S.H., diikuti oleh Wakil Ketua Pansus, H. Andri Rusmana, S.Pd.I, serta para anggota Pansus, meliputi, Ir. H. Agus Gunawan; Erick Darmadjaya, B.Sc., M.KP; drg. Maya Himawati, S.; Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I, M.Sos; H. Wawan Mohamad Usman, S.P; dan H. R. Iwan Darmawan. Dudy Himawan mengatakan, bahwa rapat pembahasan perubahan peraturan tentang Kode Etik ini menjadi agenda rapat kerja terakhir, sebelum dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. "Setelah pembahasan ini, selanjutnya draft ini akan difasilitasi oleh gubernur. Kita akan menunggu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada, dan diterima oleh gubernur, berarti tidak akan ada rapat pembahasan lanjutan untuk merevisi atau merubah apa yang harus dierbaiki," ujarnya.

Pansus 12 : Draf Rancangan Peraturan tentang Kode Etik Segera Difasilitasi Gubernur

Parlementaria|April 20, 2022April 20, 2022

Dudy Himawan mengatakan, bahwa rapat pembahasan perubahan peraturan tentang Kode Etik ini menjadi agenda rapat kerja terakhir, sebelum dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Panitia Khusus (Pansus) 1 melaksanakan rapat kerja dalam pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan TA. 2021 bersama DP3A, DPP&KB, Dispora, dan BPKSDM di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Selasa (19/4/2022). Dalam rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafurry, SH. Anggota Pansus 1 Drs. Riana menyampaikan bahwa peran masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan program-program yang dijalankan. "Masyarakat harus lebih digugah dengan program-program yang kita jalankan. Saya prihatin, karena fakta di lapangan masyarakat kurang informasi terkait proyeksi-proyeksi apa saja yang sedang dilakukan di lingkungan masyarakatnya. Ini akan menjadi indikator apakah program kita tercapai dengan target yang baik atau tidak, dan inilah peran masyakarat yang perlu kita perhatikan," kata Riana.

Pansus Minta OPD Libatkan Peran Masyarakat Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Program

Parlementaria|April 20, 2022April 20, 2022

Anggota Pansus 1 Drs. Riana menyampaikan bahwa peran masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan program-program yang dijalankan.

Pansus 1 (LKPJ) DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas SDA dan Bina Marga, serta Dinas Lingkungan Hidup, dengan agenda pembahasan terkait realisasi kinerja Kegiatan T.A. 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (12/4/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1 DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh para anggota Pansus 1, yaitu H. Rizal Khairul S.IP., M.Si; Yudi Cahyadi, SP.; Drs. Heri Hermawan, M.Pd.; Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I.; Hj. Nenden Sukaesih, S.E.; H. Sandi Muharam, S.E.; Iman Lestariyono, S.Si., dan Hasan Faozi, S.Pd. Ferry Cahyadi mengatakan, program-program yang menjadi janji wali kota harus bisa direalisasikan seoptimal mungkin. Karena program-program tersebut telah disusun berdasarkan kajian yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Maka, terkait hal-hal yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan itu merupakan janji wali kota, maka harus bisa direalisasikan. Apalagi dalam misi ketiga Kota Bandung, yaitu mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menjadi tugas pokok dari ketiga OPD ini, yang harus diwujudkan," ujarnya.

Pansus LKPJ Minta OPD Pemkot Realisasikan Janji Politik Oded-Yana

Parlementaria|April 12, 2022April 17, 2022

Ferry Cahyadi mengatakan, program-program yang menjadi janji wali kota harus bisa direalisasikan seoptimal mungkin. Karena program-program tersebut telah disusun berdasarkan kajian yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Anggota Legislstif (Aleg) Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rizal Khairul meminta Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran atau memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung. Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Kerja Pansus 1 LKPJ terkait Pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan T.A. 2021 yang dipimpin Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/4/2022). "Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan," ujarnya. Menurut Rizal, data DTKS bukan hanya berkaitan dengan penerima manfaat dari Dinas Sosial saja, tetapi juga layanan pendidikan hingga kesehatan. Dengan demikian, DTKS mencakup banyak hal terkait layanan dasar Pemkot Bandung. "Terkait data ini, harus terus divalidasi dan diverifikasi, jangan sampai seperti sebelumnya, ada yang telah meninggal tapi masuk dalam DTKS," ucapnya.

Pansus 1 LKPJ DPRD Kota Bandung Sarankan Dinsos Update DTSK

Parlementaria|April 11, 2022April 17, 2022

Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury, “Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan,” ujarnya.

Pansus 1 (LKPJ) DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, BLUD Parkir, dan BLUD Angkutan, dengan agenda Pembahasan realisasi kinerja kegiatan TA. 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/04/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., turut dihadiri oleh wakil Ketua Pansus, Drs. Riana, serta para anggota yang meliputi, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si; Drs. Heri Hermawan, M.Pd; Hj. Nenden Sukaesih, SE; H. Sandi Muharam, SE; Iman Lestariyono, S.Si; Hasan Faozi, S.Pd; dan Folmer Siswanto Silalahi, ST. Ferry mengatakan, sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil bagi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir dan Angkutan harus memiliki strategi dan inovasi yang terencana dengan matang. Sebab, menurutnya, program perencanaan yang disusun sejak awal, kerap mengalami kendala dalam target realisasinya.

Pansus LKPJ Sorot OPD Dishub,Terkait Realisasi Kinerja BLUD Perparkiran

Parlementaria|April 11, 2022April 17, 2022

Ferry mengatakan, sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil bagi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir dan Angkutan harus memiliki strategi dan inovasi yang terencana dengan matang.

Pansus 12 DPRD Kota Bandung melakukan rapat lanjutan membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kota Bandung, Kamis (07/04/2022). Rapat dipimpin langsung ketua Pansus 12, Dudi Himawan, dan dihadiri anggota Pansus 12 lainnya, pimpinan sekretariat DPRD Kota Bandung, juga Bagian Hukum Kota Bandung. "Hari ini masih pembahasan lanjutan apa saja yang sudah dibahas pada rapat kemarin, membahas poin bahasan umum, dan beberapa poin yang kemarin sudah kita tandai untuk dijadikan bahan diskusi," kata Dudi.

Pansus 12 Lanjutkan Rapat Raperda Perubahan Peraturan

Parlementaria|April 7, 2022April 17, 2022

kode etik memiliki peran penting dalam memandu kinerja dari anggota DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tupoksi dan tugasnya.