#MA Negeri dan Swasta#

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta di Jawa Barat masih belum terpenuhi secara utuh. Untuk itu, muncul permintaan dari legislatif agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki kekurangan tersebut. Permintaan tersebut dilayangkan Komisi V DPRD Jawa Barat bahkan sudah tersurat dalam hasil keputusan rapat soal pemenuhan bantuan hibah BPMU untuk siswa MA negeri dan swasta dengan Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jabar di Bandung, pada Senin, 11 April 2022. Rapat tersebut memutuskan Pemprov Jabar — tanpa kecuali — wajib memenuhi BPMU bagi peserta didik MA negeri dan swasta sebesar Rp700 ribu. Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya mengatakan seluruh pimpinan dan komisi V sudah menyepakati sebuah solusi terkait bantuan hibah BPMU yang masih menjadi polemik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dia, wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jabar: Pemprov Wajib Penuhi BPMU bagi Siswa MA Negeri dan Swasta

Parlementaria|April 11, 2022April 15, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Barat,wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.