DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024.
#LKPJ#
DPRD Berikan 89 Rekomendasi terhadap LKPJ 2022 Pemkot Bandung
DPRD Kota Bandung, menyampaikan 89 rekomendasi dari DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Pansus I DPRD Jawa Barat Bahas LKPJ Gubernur Jabar ke Bappenas
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Pansus I LKPJ DPRD Jabar Kritisi Masalah Pendataan DTKS
Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi masalah pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kerap bermasalah dalam pembahasan LJPK Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2022.
Pansus I DPRD Jabar Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja Komisi V,Bahas LKPJ Gubernur Tahun 2022
Pimpinan & Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat dengan Mitra kerja Komisi V yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas DP3AKB. Rapat Kerja tersebut dilakukan dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Ballroom Mason Pine Hotel Kota Baru Parhyangan Kabupaten Bandung Barat, Rabu (12/04/2023).
Pansus DPRD LKPJ Gubernur Jabar 2022 Raker Bersama Mitra Komisi 1
Pimpinan & Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat dengan Mitra kerja Komisi I yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
DPRD Gelar Paripurna LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Pembentukan Pansus I Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2022.
DPRD Kota Bandung Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2021
Hasil keputusan berupa rekomendasi pada beberapa item LKPJ yang menjadi rekomendasi dijadikan pertimbangan dan pedoman sebagai langkah kerja Kota Bandung selanjutnya. Kota Bandung juga berhasil mendapatkan penghargaan WTP 4 kali berturut turut.
Pansus 1 LKPJ Pertanyakan Kinerja Inspektorat, Terkait Aduan Masyarakat
anggota Pansus 1 lainnya, mengomentari mengenai fungsi pengawasan oleh inspektorat, yang mana menurut beberapa anggota Pansus 1 masih kurang.
“Berapa pengaduan masyarakat ke inspektorat masih minim, tapi sebenernya di lapangan banyak. Makannya ini fungsi inspektorat masih kurang, masyarakat lebih banyak ke ormas dan lain-lain, contoh peran inspektorat dalam pengawasan dana PIPPK,” tutur Riana.
Pansus LKPJ Minta OPD Pemkot Realisasikan Janji Politik Oded-Yana
Ferry Cahyadi mengatakan, program-program yang menjadi janji wali kota harus bisa direalisasikan seoptimal mungkin. Karena program-program tersebut telah disusun berdasarkan kajian yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pansus 1 LKPJ DPRD Kota Bandung Sarankan Dinsos Update DTSK
Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury, “Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan,” ujarnya.
Pansus LKPJ Sorot OPD Dishub,Terkait Realisasi Kinerja BLUD Perparkiran
Ferry mengatakan, sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil bagi Pemerintah Kota Bandung, Dinas Perhubungan dan BLUD Parkir dan Angkutan harus memiliki strategi dan inovasi yang terencana dengan matang.
Soal Kinerja Pendapatan dan Pajak Jadi Sorotan Pansus LKPJ
Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan ketua dan tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, dalam agenda Realisasi Kinerja dari Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (5/4/2022).
Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus, Drs. Riana, serta para anggota pansus yakni Hj. Nenden Sukaesih, S.E., Iman Lestariyono, S.Si., Sandi Muharam, S.E., Salmiah Rambe, S.Pd.I., M. Sos., Nunung Nurasiah, S.Pd.,Hasan Faozi, S.Pd., Riantono, ST.,M.Si., serta Rizal Khairul, S.Ip., M.Si.
Kepala BPPD Iskandar Zulkarnain,ST.MM menjelaskan, pencapaian pajak pada tahun 2021 sesuai dengan target indikator kinerja BPPD Kota Bandung.
“Ada 9 mata pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, PBB sampai pajak reklame. Namun, pajak BPHTB merupakan salah satu pajak yang tidak mencapai target,” ujar Iskandar.
Para Anggota Pansus 1 pun mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan BPPD dalam realisasi kinerja pendapatan pajak daerah tahun 2021.
Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data
Ferry pun menilai, bahwa LKPJ harus mampu menjadi bahan masukan kepada wali kota Bandung untuk mengevaluasi para kepala OPD. Sebab, evaluasi menjadi hal penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari OPD tersebut.
Pansus II Serap Rekomendasi Dari Komisi Terkait Pembahasan LKPJ
Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat M. Jaenudin mengungkapkan, pada kesempatan ini pihaknya mendengarkan masukan-masukan dari komisi. Adapun masukan tersebut merupakan hasil rapat kerja komisi dengan para mitra kerja.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.