#legislator# Archives | Laman 2 dari 3

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I, berharap pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para atlet, termasuk atlet difabel yang menorehkan prestasi baik di event nasional maupun internasional. Hal tersebut ia sampaikan pada acara Halalbihalal dan Silaturahmi Special Olympics Indonesia (SOIna) Kota Bandung, di Kantor Sidolig, Bandung, Jumat (12/5/2023). "Saya berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan para atlet ini, misalnya dengan melakukan pendampingan dan berbagai inovasi lainnya," ujarnya.

Legislator Komisi D Dorong Pemerintah Tingkatkan Fasilitas dan Sarana Pendukung Atlet

Parlementaria|Mei 13, 2023Mei 13, 2023

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I, berharap pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para atlet, termasuk atlet difabel yang menorehkan prestasi baik di event nasional maupun internasional.

Legislator Sari Sundari Sikapi Penurunan BOPD

Parlementaria|Mei 3, 2023Mei 3, 2023

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM mengatakan, pihaknya soroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun.Hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST hadir sebagai narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang di adakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. Bertempat di Hotel Swiss-Belinn Cikarang, Jl. Cipto Mangunkusumo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rabu, (8/3/2023) Acara Focus Group Discussion ini dilakukan untuk menampung masukan terkait Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bekasi 2023-2043 yang di adakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi dengan Tema “Potensi Kabupaten Bekasi dalam Mendukung Jawa Barat Menuju Provinsi Industri yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)”

Legislator Yunandar Narasumber FGD Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bekasi 2023-2043

Parlementaria|Maret 9, 2023Maret 9, 2023

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST hadir sebagai narasumber (narsum) pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang di adakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. Bertempat di Hotel Swiss-Belinn Cikarang, Jl. Cipto Mangunkusumo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Rabu, (8/3/2023)

Sebanyak 120 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan kegiatan Reses II tahun sidang 2022-2023 di Daerah Pemilihan masing-masing. Adapun tujuannya untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing yang selanjutkan akan diperjuangkan oleh Anggota DPRD untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah, sesuai dengan kewenanganya. Salah satunya adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa melaksanakan Reses II Tahun Sidang 2022-2023 di Kelurahan Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung, Jum'at (17/02/23).

Legislator Buky Wibawa Serap Aspirasi Warga Arcamanik Saat Reses

Parlementaria|Februari 18, 2023Februari 19, 2023

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa melaksanakan Reses II Tahun Sidang 2022-2023 di Kelurahan Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung, berbagai aspirasi disampaikan kepadanya dalam reses kali ini seperti permasalahan sulitnya masyarakat di Kecamatan Arcamanik melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas negeri.

Anggota DPRD Jawa Barat M Faizin menilai polemik tentang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Menurut Faizin yang terpenting saat ini adalah melakukan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dana kompensasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM agar tersalurkan dengan tepat sasaran. "Kalau berbicara penolakan kenaikan BBM, itu sudah naik, mau bagaimana lagi," ujar Faizin dalam rilisnya Faizin menegaskan, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana BLT yang digulirkan oleh Pemerintah akibat kenaikan harga BBM, dapat tersalurkan serta tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerahnya.

Legislator Faizin Minta Masyarakat Kawal Penyaluran BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Parlementaria|September 21, 2022September 21, 2022

Menurut Faizin yang terpenting saat ini adalah melakukan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dana kompensasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM agar tersalurkan dengan tepat sasaran.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Buky Wibawa Karya Guna, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Parlemen Dalam Sketsa Kebangsaan/Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung. Minggu, (17/9/2022). Buky Wibawa Karya Guna,Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Persatuan mengatakan adapun maksud tujuan pelaksanaan kegiatan empat pilar kebangasaan ini yaitu untuk membangun semangat nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai konstitusi bagi masyarakat khusunya generasi muda sebagai generasi penerus,jelas legislator partai berlambang burung garuda ini. Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai Gerindra ini, bahwa pada dasarnya generasi muda ialah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka dari itu mereka perlu dibekali oleh pamahaman 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta UUD 1945,jelas Buky yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat.

Legislator Buky Wibawa Karya Guna: 4 Pilar Kebangsaan Penting Untuk Generasi Muda

Parlementaria|September 18, 2022September 18, 2022

Buky Wibawa Karya Guna,Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Persatuan mengatakan
adapun maksud tujuan pelaksanaan kegiatan empat pilar kebangasaan ini yaitu untuk membangun semangat nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai konstitusi bagi masyarakat khusunya generasi muda sebagai generasi penerus,jelas legislator partai berlambang burung garuda ini.

Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdampak kepada masyarakat.Seperti para nelayan yang kebingungan karena tidak bisa melaut lantaran harga solar naik. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jabar, Yuningsih daerah pemilihan (dapil) Jabar 12 meliputi Kabupaten Indramayu,Cirebon dan Kota Cirebon, paska kenaikan harga BBM, membuat nelayan kebingungan. Pasalnya, harga jual tangkapan hasil laut belum mengikuti harga BBM saat ini,jelasnya kepada media, Selasa (6/9/2022). Lebih lanjut dikatakan Anggota komisi II DPRD Provinsi Jabar,mereka harus mengeluarkan modal lebih dari biasanya untuk memberi solar agar bisa melaut untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi di sini lain harga jual hasil tangkapan masih harga lama, jadi mereka bingung harus bagaimana,tutur Yuningsih Anggota Legislatif (Aleg) kelahiran Cirebon ini. Politisi perempuan partai kebangkitan bangsa ini menjelaskan, puluhan keluarga nelayan datang ke rumah, mengeluhkan kondisi saat ini. Mereka terancam tidak bisa melaut, karena modal membeli solar sangat tinggi.

Legislator Minta Pemerintah Cari Solusi Terbaik Buat Nelayan Dampak BBM Naik

Parlementaria|September 6, 2022September 6, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berdampak kepada

Ketua Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat H. M Hasbullah Rahmad mengharapkan Usai menggodok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2022-2042,ada kebijakan agar masyarakat dapat menggarap lahan tidur di Jawa Barat dapat dikelola agar produktif. Menurut Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini.di Jawa Barat masih banyak lahan-lahan kosong atau tidur yang tidak digunakan, harapan saya ada kebijakan dari pemerintah atau kementerian terkait agar lahan tidur digarap masyarakat sekitar dan menjadi produktif,tutur Hasbullah kepada media Kamis (1/9/2022) Lebih lanjut dikatakan Hasbullah yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini, Kebijakan pemberian hak menggarap lahan untuk masyarakat sekitar, dapat diterapkan tanpa mengambil hak atas tanah tersebut. Namun lebih kepada dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk kesejahteraan masyarakat. “HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah terlantar itu menurut saya sudah harus dipikirkan pemerintah agar itu dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hasbullah. Jika itu lahan tidur,tutur Anggota legislator (Aleg) berlambang matahari bersinar ini, yang dijaga satuan perusahaan, tetapi tidak dikelola dan tidak bisa ditanami masyarakat akan menjadi tidak bermanfaat.seharusnya kan bisa dimanfaatkan masyarakat agar mereka menjadi sejahtera,ujarnya.

Legislator DPRD Jabar Dukung Pemanfaatan Lahan Tidur di Jawa Barat

Parlementaria|September 1, 2022September 3, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Ketua Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat H. M Hasbullah

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda. Untuk menjalankan fungsi pembentukan perda tersebut,para wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing menemui konstituen untuk menginformasikan dan mensosialisasikan apa saja yang telah mereka perbuat dalam hal produk peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum dalam melaksanakan program atau kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) Jabar I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi Hj. Siti Muntamah, S.AP. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang bertempat di Hotel Topas Pasteur, Senin (29/08/2022).

Legislator Hj. Siti Muntamah, S.AP. Sosialisasikan Perda Perlindungan Anak Ke Konstituen

Parlementaria|Agustus 29, 2022Agustus 29, 2022

BANDUNG.POTENSINEWSW.COM,- Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melaksanakan kegiatan Reses III tahun sidang 2021-2022 di Daerah Pemilihan masing-masing. Masa reses ini adalah bagian kerja Anggota Dewan di luar persidangan. Untuk DPRD Jabar, masa reses ini dimulai sejak 5 Juli sampai dengan 14 Juli 2022. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jabar VIII (Kota Depok dan Kota Bekasi) Waras Wasisto, SH mengelar reses bertempat di Balai RW 13 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (11/7/2022). Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto menjelaskan reses yang dilakukan menjadi jalan, untuk mengetahui keluhan dan usulan dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD Jabar.

Legislator Waras Wasisto Serap Aspirasi Konstituen Saat Reses

Parlementaria|Juli 12, 2022Juli 12, 2022

Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto menjelaskan reses yang dilakukan menjadi jalan, untuk mengetahui keluhan dan usulan dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD Jabar.

Legislator H. M. Achdar Jaring Aspirasi Masyarakat Saat Reses

Parlementaria|Juli 8, 2022Juli 10, 2022

H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. Politisi Partai Demokrat mengatakan, reses merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah serta terkait bantuan-bantuan yang digulirkan oleh pemerintah khususnya provinsi Jawa Barat.

Libur panjang sekolah saat ini membuat aktivitas perjalanan dan berwisata banyak dilakukan masyarakat, Situasi dan kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap penyebaran kembali Virus Corona yang masih menghantui hingga saat ini. “Karena itu situasi ini harus diwaspadai bersama, jangan sampai lengah terhadap ancaman Virus yang masih mengintai kita semua,” Demikian dikatakan Anggota legislatif (Aleg) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol., Senin, 4 Juli 2022. Hal ini dikatakan Wakil rakyat daerah pemilihan Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini merespon keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang status PPKM Jawa Bali sampai dengan 1 Agustus 2022 melalui Intruksi Mendagri nomor 33 tahun 2022 dan menaikkan level PPKM menjadi Level 2 untuk lima kota di Jawa Barat.

Legislator Hj Sumiyati Ingatkan! Libur Sekolah Waspadai Ancaman Virus Corona

Parlementaria|Juli 4, 2022Juli 9, 2022

Dikatakan Bunda Sum sapaan akrab Hj Sumiyati biasa di sapa koleganya . Libur sekolah saat ini berpotensi meningkatkan ancaman penyebaran virus, apalagi banyak masyarakat melakukan aktivitas baik di tempat wisata maupun sarana publik lainnya, kita jangan sampai lengah apalagi tidak mentaati protokol kesehatan.

#legislator#