#Komisi V# Archives | Laman 2 dari 2

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan sosial yang mana salah satunya bidang pendidikan.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan (controling),Legislasi (membuat produk hukum peraturan daerah/perda) dan penganggaran (budgeting). Terkait hal tersebut dalam rangka fungsi pengawasan Komisi V melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan mengunjungi SMA Negeri 2 Padalarang di Jl. G.A. Manulang, Jayamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.Jumat (12/8/2022). Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj.Siti Muntamah,S.AP mengatakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022,tutur politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Komisi V DPRD Jabar Kunker ke SMA 2 Padalarang

Parlementaria|Agustus 13, 2022Agustus 14, 2022

Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj.Siti Muntamah,S.AP mengatakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya Melakukan Diskusi Publik Dengan Tema "Evaluasi PPDB Tahap 1 Tahun 2022" Bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Rekan - Rekan Media Di Rooftoop, Gedung DPRD Jabar. Selasa 14 Juni 2022. Hadir sebagai pembicara dalam Dialog Interaktif FWP Jabar bertajuk, “Evaluasi PPDB Tahap 1 Tahun 2022”, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bandung Dr. H. Andang Segara, M.M.Pd., yang juga Kepala SMAN 9 Kota Bandung, dan Ketua MKKS SMK Kota Bandung Dr. Agung Indaryatno, M.M.Pd., yang juga Kepala SMKN 3 Kota Bandung. Sedangkan peserta Dialog Interaktif FWP Jabar di antaranya, Kepala SMAN 5 Kota Bandung Hj. Heru Ekowati, M.Pd., Kepala SMKN 13 Kota Bandung Dr. Asep Tapip Yani, Kepala SMKN 7 Kota Bandung Rini Ambarwati, M.Ds., Kepala SMAN 8 Kota Bandung Dedi Mulyawan S.Pd., Kepala SMAN 17 Kota Bandung Drs. Agus Setia Mulyadi. Gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi dalam Dialog Interaktif ini mengatakan, PPDB merupakan even tahunan terbesar, paling heboh, “Khususnya di kota-kota besar sudah disolusikan oleh Pemprov Jawa Barat, dan Jawa Barat termasuk yang memiliki solusi paling cerdas dan paling inovatif dibandingkan provinsi yang lain, yakni tetap dalam frame dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu melaksanakan PPDB dengan cara Hybrid, gabungan online dan offline,” ungkapnya.

Waket Komisi V DPRD Jabar Gelar Diskusi Publik Soal PPDB

Parlementaria|Juni 15, 2022Juni 15, 2022

Abdul Hadi Wijaya mengatakan, khususnya PPDB pada aspek pengawasan sangat diperlukan, “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat hanya melakukan pengawasan bukan penegakan hukum, karena kami tidak punya kewenangan dan perangkat, bila ada pelanggaran bisa dilaporkan ke Siber Pungli dan Inspektorat, namun apabila ada tindak pidana dapat dilaporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Pemerintah sekarang memberikan keleluasaan kembali kepada insan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa sebelum pandemi. Ini anugerah dan berita gembira bagi masyarakat Jabar," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe saat menghadiri Peringatan Hardiknas Tingkat Jabar di Kantor Disdik Jabar, Jumat (13/5/2022). Menurut Haris politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan ddanya pembelajaran tatap muka yang diikuti murid-murid sekolah mendapat tanggapan yang positif dari berbagai pihak ,ungkap Legislator dari daerah pemilihan ( Dapil ) Jabar 8 meliputi Kota Depok-Kota Bekasi ini. Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Partai berlambang burung Garuda ini,Alhamdulillah kita melihat bahwa perkembangan daripada paska covid-19 menuju arah yang sangat baik.bisa dikatakan sekarang bukan pandemi tapi endemi,tutur Abdul Haris Bobihoe yang juga sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar ini.

Ketua Komisi V Abdul Haris Bobihoe , Kegiatan PTM Di Apresiasi Berbagai Pihak

Parlementaria|Mei 14, 2022Mei 17, 2022

Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah memberlakukan pembelajaran tatap muka,hal ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan pemahaman siswa dapat ditingkatkan,pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta di Jawa Barat masih belum terpenuhi secara utuh. Untuk itu, muncul permintaan dari legislatif agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbaiki kekurangan tersebut. Permintaan tersebut dilayangkan Komisi V DPRD Jawa Barat bahkan sudah tersurat dalam hasil keputusan rapat soal pemenuhan bantuan hibah BPMU untuk siswa MA negeri dan swasta dengan Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jabar di Bandung, pada Senin, 11 April 2022. Rapat tersebut memutuskan Pemprov Jabar — tanpa kecuali — wajib memenuhi BPMU bagi peserta didik MA negeri dan swasta sebesar Rp700 ribu. Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya mengatakan seluruh pimpinan dan komisi V sudah menyepakati sebuah solusi terkait bantuan hibah BPMU yang masih menjadi polemik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dia, wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Komisi V DPRD Jabar: Pemprov Wajib Penuhi BPMU bagi Siswa MA Negeri dan Swasta

Parlementaria|April 11, 2022April 15, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Barat,wajib memenuhi bantuan anggaran tersebut sebagaimana termaktub dalam APBD tahun 2022. Besaran BPMU sendiri merujuk pada gagasan yang disampaikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Jawa Barat.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung peningkatan dan penambahan pelayanan bidang kesehatan di RS Sariningsih. Hal itu merupakan suatu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan Kodam III Siliwangi khususnya korps kesehatan. Itu didasari oleh masih kurangnya pelayanan bidang kesehatan di Jawa barat terutama sektor rumah sakit, meskipun RS Sariningsih merupakan rumah sakit militer, tetapi mayoritas 80 persen pasiennya adalah masyarakat umum. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menyebut, dalam hal ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jabar terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan agar dapat bermanfaat lebih optimal untuk masyarakat. Terlebih dalam bidang penyediaan alat kesehatan yang menjadi kebutuhan setiap rumah sakit.

Maksimalkan Pelayanan Kesehatan, Komisi V: Harus Ada Puskesmas Rawat Inap

Parlementaria|April 7, 2022April 10, 2022

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menyebut, dalam hal ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jabar terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan agar dapat bermanfaat lebih optimal untuk masyarakat. Terlebih dalam bidang penyediaan alat kesehatan yang menjadi kebutuhan setiap rumah sakit.

Anggota DPRD Jawa Barat Siti Muntamah bersama PUSPAGA dari DP3A Kota Bandung, Pandawa dari DISDIK Kota Bandung, Para Konselor relawan dari Fakultas Psikologi Unisba, Universitas Maranatha, HIMPSI Jawa Barat dan Relawan Berakhlak melakukan trauma healing di SDN 032 Tilil Kota Bandung pada 9 Februari 2022 merespon kejadian penusukan terhadap seorang guru oleh mantan suaminya yang sempat menghebohkan dan menyentak masyarakat setempat terutama para saksi mata. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah atau yang lebih dikenal sebagai Ummi Siti menyampaikan bahwa kejadian tersebut memberikan efek yang memerlukan trauma healing bagi para anak, guru dan orangtua yang menjadi saksi. “Perlu dilakukan trauma healing terutama kepada anak-anak yang menyaksikan secara langsung, ada 26 anak yang sekarang kita healing supaya mereka kembali bahagia, kembali ceria, kembali gembira seperti dunia anak yang selama ini dilewati di SD Tilil”

Aleg Siti Muntamah,Dampingi Trauma Healing SDN 032 Tilil

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 13, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Anggota DPRD Jawa Barat Siti Muntamah bersama PUSPAGA dari DP3A Kota

Program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) Al Qur'an yang di gadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung penuh oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, hal tersebut terlihat dari anggaran yang rancang oleh DRPD Jabar untuk program tersebut agar terlaksana dengan baik. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan penuh terutama dari sisi anggaran untuk mensukseskan program Sadesha itu. "Kami sangat mendukung program ini untuk di tuntaskan semoga dimasa-masa mendatang terus berlanjut anggaran dari provinsi akan terus kami dorong agar disetujui (Anggaran) dan semoga ini akan menjadi kebaikan dan kebarokahan untuk jawa barat demikian sukses untuk SADESA," katanya di Kabupaten Bandung, Senin, (31/1/2022).

Catat ! DPRD Jabar Dukung Sisi Anggaran Program Sadesha

Parlementaria|Januari 31, 2022Januari 31, 2022

Program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha) Al Qur’an yang di gadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung penuh oleh DPRD Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, didampingi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz, menghadiri dan mendukung secara langsung kontingen Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 asal Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan pihaknya ingin memberikan dukungan langsung kapada para atlit serta ofisial kontingen Peparnas asal Jawa Barat, Abdul Hadi juga mengatakan Komisi V akan mengawal pembinaan atlit paralimpik untuk mendapatkan perhatian dan pembinaan yang lebih serius terutama dari National Paralympic Comittee Indonesia atau NPCI yang menjadi garda terdepan dalam membina atlit paralimpik tersebut.

Mendukung Langsung Atlet Bertanding,Komisi V DPRD Jabar Sambangi Kontingen Peparnas

Parlementaria|November 13, 2021November 13, 2021

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan pihaknya ingin memberikan dukungan langsung kapada para atlit serta ofisial kontingen Peparnas asal Jawa Barat, Abdul Hadi juga mengatakan Komisi V akan mengawal pembinaan atlit paralimpik untuk mendapatkan perhatian dan pembinaan yang lebih serius terutama dari National Paralympic Comittee Indonesia atau NPCI yang menjadi garda terdepan dalam membina atlit paralimpik tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, mengapresiasi langkah RSUD Al Ihsan dalam memberikan pelayanan bagi pasien BPJS dengan membangun poliklinik BPJS, Abdul Harris menambahkan pada saat ini pasien Rumah Sakit terutama RSUD terisi oleh 90% pasien dari peserta BPJS, untuk itu DPRD akan terus mengawal RSUD Al-Ihsan dalam memberikan pelayanan prima dalam melayani pasien peserta BPJS.

RSUD Al-Ihsan Dalam Memberikan Pelayanan Peserta BPJS di Apresiasi Komisi V DPRD Jabar

Parlementaria|November 2, 2021November 13, 2021

Abdul Harris juga mengatakan kedepannya DPRD melalui Komisi V akan terus melakukan pengembangan untuk RSUD Al-Ihsan sesuai dengan cita-cita seluruh masyarakat untuk menjadikan Al-Ihsan sebagai Rumah Sakit rujukan Provinsi yang bisa dijadikan standar Internasional,

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Majelis Adat Sunda yang sebelumnya melakukan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai keberatannya terhadap swastanisasi berbagai lahan kabuyutan dan kawasan sakral seluruh Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan jika pihaknya akan bersama Majelis Adat Sunda untuk menolak pembangunan dibeberapa kawasan adat sunda terutama di Kota Bogor.

Komisi V: Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

Parlementaria|Oktober 21, 2021Oktober 21, 2021

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan jika pihaknya akan bersama Majelis Adat Sunda untuk menolak pembangunan dibeberapa kawasan adat sunda terutama di Kota Bogor.

“Kita akan bahas dan melibatkan masyarakat adat Sunda. Karena dalam membangun kita perlu filosofi Adat Budaya,” katanya di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, (21/10/2021).

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat atau RS Paru Sidawangi Kota Cirebon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dari sisi sarana dan prasarana yang mana Rumah Sakit tersebut merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Jawa Barat Bagian Timur

DPRD : RS Paru Sidawangi Cirebon Harus Tingkatkan Pelayanan Sebagai RS Rujukan Regional Jabar

Parlementaria|Oktober 13, 2021Oktober 21, 2021

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, saat kunker ke RS Paru Sindawangi Kota Cirebon meminta manajemen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dari sisi sarana dan prasarana yang mana Rumah Sakit tersebut merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Jawa Barat Bagian Timur.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai dilakukan dibeberapa sekolah, namun demikian harus dibarengi juga oleh percepatan vaksinasi bagi civitas sekolah yang akan menyelenggarakan PTM tersebut. Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Siti Muntamah mengatakan untuk terselenggaranya PTM tersebut dengan baik, harus dibarengi juga dengan masif nya vaksinasi kepada siswa.

DPRD Jabar : Vaksinasi Penunjang Terselenggaranya PTM

Parlementaria|Oktober 8, 2021Oktober 11, 2021

Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Siti Muntamah mengatakan untuk terselenggaranya PTM tersebut dengan baik, harus dibarengi juga dengan masif nya vaksinasi kepada siswa.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dibeberapa SMA sudah mulai dilaksanakan. Namun demikian berbagai sekolah menerapkan berbagai metode dalam pelaksanaannya. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengapresiasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN 2 Lembang ini, Ia menilai dengan sistem Shifting bagi seluruh civitas SMAN 2 Lembang menjadikannya sebagai sekolah yang peduli dengan Protokol Kesehatan Covid-19.

Komisi V DPRD Jabar Tinjau PTM di SMA 2 Lembang KBB

Edukasi|Oktober 4, 2021Oktober 10, 2021

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah mengapresiasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN 2 Lembang.Meski begitu, Siti memberikan catatan dalam pelaksanaan PTM di SMAN 2 Lembang. Salah satunya ialah hanya delapan orang yang berstatus sebagai ASN (aparatur sipil negara) di sekolah itu.