#Keuangan# Archives | Potensi News

Dukung Pemerataan Akses Keuangan, bank bjb Ambil Bagian Dalam Fin Expo 2023

Ekbis|Oktober 29, 2023Oktober 29, 2023

bank bjb ambil bagian dalam mendukung pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2023 bertema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” pada 26 – 29 Oktober 2023 di Pakuwon Mal Yogya, Yogyakarta.

bank bjb Gelar Literasi Keuangan, Majukan Perempuan di Komunitas Petani Kopi

Ekbis|September 15, 2022September 15, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memajukan perekonomian Jawa Barat, bank bjb berkolaborasi dengan Mercy

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

Ekbis|Juni 28, 2022Juni 28, 2022

bank bjb sebagai bank besar yang juga konsen mendorong kemudahan masyarakat bertransaksi juga terus melakukan pengembangan teknologi pembayaran melalui DIGI by bank bjb. Aplikasi ini telah menjadi platform untuk mendukung semua aktivitas keuangan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung Agus Gunawan mengatakan, pihaknya memberikan perhatian atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, merupakan suatu situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, di tengah wacana paradigmatik good governance. Menurut Agus, tatanan pemerintahan yang berbasis good governance, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. "Forum ini merupakan bentuk wujud akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan. Sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) atau prinsip-prinsip Sound Governance (SG)," tuturnya, dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Perubahan Peraturan Pajak Daerah Kota Bandung 2023, di Hotel Grandia, Bandung, Kamis (19/5/2022).

Ini Tanggapan Bapemperda Atas Terbitnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 20, 2022

Agus melihat ada implikasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Di antaranya Pemkot Bandung harus mempersiapkan anggaran sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terhadap para pejabat keuangan serta sumber daya manusia lainnya.

Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah . Jabar dapat menopang masterplan ekonomi syariah yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol yang membidangi keuangan memberikan dukungan dan apresiasi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut akan membawa iklim perekonomian menjadi lebih baik lagi ,katanya melalui telepon selulernya saat diminta tanggapanya Kamis 17 Maret 2022. “Pergub ini menjadi pedoman provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. Pergub ini lahir dengan landasan bahwa Jabar sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan regulasi untuk menjadi pedoman dalam praktik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut,” tutur Bunda Sum sapaan akrab Hj. Sumiyati

Aleg Komisi III Ada Pergub, Diharapkan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Jabar Lebih Maju

Parlementaria|Maret 17, 2022Maret 17, 2022

“Pergub ini menjadi pedoman provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. Pergub ini lahir dengan landasan bahwa Jabar sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan regulasi untuk menjadi pedoman dalam praktik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut,” tutur Bunda Sum sapaan akrab Hj. Sumiyati

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo beserta rombongan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (25/2/2022). Kunjungan Bupati Gorontalo ini ingin belajar dari pengalaman Jawa Barat terkait sejumlah hal, yaitu kinerja pegawai, pariwisata, dan pengelolaan keuangan. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan beberapa hal tentang apa yang sudah dilakukan dan rencana Jawa Barat ke depan. Ia memaparkan rencana Jabar untuk membangkitkan ekonomi pasca COVID-19. Pertama, Jawa Barat berencana untuk mengambil peran terdepan dalam menyerap investasi.

Kunjungi Jabar, Gorontalo Ingin Belajar Soal Pengelolaan Keuangan

Pemerintahan|Februari 25, 2022Februari 25, 2022

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, maksud dan tujuan bertemu Ridwan Kamil adalah untuk mendengar dan belajar dari Jawa Barat, yakni terkait pengelolaan keuangan, kinerja pegawai, dan pariwisata.