#Jawa Barat# Archives | Potensi News

Pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi para pelaku di bidang ekonomi kreatif. Terlebih, hal itu akan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang didukung melalui perda terkait. Demikian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan II (Kabupaten Bandung), Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn, saat Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. "Kami harus mendorong dan memfasilitasi mereka agar memiliki daya saing," ujar Nia di Aula DPC PDI Perjuangan, Jl. Jaksa Naranata, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada Selasa (25/03/2025).

Legislator Nia : Peran Pemerintah Melalui Perda Ekraf Dorong Ekonomi Jawa Barat

Parlementaria|Maret 26, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Pemerintah perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi para pelaku di

Sebagian mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat tidak akan terkena refocusing atau realokasi anggaran, yang terjadi justru bakal mendapatkan tambahan anggaran imbas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. “Mitra kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat justru akan mendapatkan tambahan anggaran, bukan dipangkas karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady, Kota Bandung, Kamis (20/2/2025).

Dua Mitra Kerja Komisi IV DPRD Jawa Barat Bakal Dapat Tambahan Anggaran Imbas Inpres 1/2025

Parlementaria|Februari 20, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Sebagian mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat tidak

Komisi V DPRD Jawa Barat Dorong Transparansi Program dan Kegiatan Kwarda Pramuka Jabar

Parlementaria|Januari 9, 2025Januari 12, 2025

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Bumi Perkemahan Kiarapayung, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jawa Barat, Kamis (9/1/2025). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana, sekaligus sinkronisasi program kegiatan tahun 2025.

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan. Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah. Hal itu mencuat dalam audiensi Ulama Dan Tokoh Jawa Barat saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, seperti diketahui bahwa gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi-red) terpilih memiliki latar belakang sebagai budayawan di Jawa Barat. Sebagai orang budayawan tentu erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa Barat yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Bahkan dapat dikatakan telah menyatu dengan alam sehingga sangat-sangat menghargai tanah air, seperti contoh terdapatnya upacara-upacara yang konteksnya menghormati alam.

DPRD Jabar Serap Aspirasi Para Ulama Dan Tokoh Jawa Barat

Parlementaria|Desember 21, 2024Desember 21, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusifitas lingkungan sosial khususnya bidang keagamaan. Terutama dengan kalangan ulama yang menjadi salah satu sentral penting dalam menjaga kontrol sosial untuk pemerintah daerah. Hal itu mencuat dalam audiensi Ulama Dan Tokoh Jawa Barat saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024).

BAZNAS Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui inovasi berbasis teknologi. Salah satu langkah strategisnya adalah meluncurkan aplikasi ZX, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat menunaikan zakat dan infak dengan transparan, cepat, dan aman. Inovasi ini semakin diperkuat dengan kolaborasi strategis bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat. Kolaborasi yang diresmikan dalam kegiatan “Ceremony Penandatanganan Kerja Sama ZX antara BAZNAS Jabar dengan DMI Jabar” ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi besar jaringan masjid di Jawa Barat. Dengan lebih dari 100.000 masjid yang tergabung dalam DMI Jabar, sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana ZIS secara signifikan.

BAZNAS Jawa Barat Gandeng DMI Perkuat Literasi Zakat Digital

Ragam|November 19, 2024November 19, 2024

BAZNAS Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui inovasi berbasis teknologi. Salah satu langkah strategisnya adalah meluncurkan aplikasi ZX, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat menunaikan zakat dan infak dengan transparan, cepat, dan aman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024). Resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir bakal memperjuangkan beberapa masalah salah satunya; kemudahan masyarakat terhadap akses kesehatan, ketersedian pupuk bagi para petani, wajib belajar 12 tahun yang dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk pembangunan sekolah SMA Negeri atau SMK Negeri di setiap kecamatan dan lainnya

Sah, Syahrir Dilantik Jadi PAW Anggota DPRD Jawa Barat

Parlementaria|November 8, 2024November 9, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024).

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa. Pasalnya, perluasan TPA Sarimukti tersebut justru akan mengurangi kawasan hutan, belum lagi merusak lingkungan. Mulai dari air limbah atau lindi yang merusak ekosistem lingkungan sekitar, seperti sungai, laut hingga Waduk Jatiluhur. Kemudian resiko ledakan karena akumulasi gas metan hasil dekomposisi sampah oleh bakteri anaerob, terutama masyarakat sekitar yang dirugikan atas kerusakan lingkungan imbas dari perluasan tersebut dan dampak negatif lainnya.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Kritik Perluasan TPA Sarimukti

Parlementaria|Oktober 31, 2024Oktober 31, 2024

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa.

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar menginventarisasi semua cagar budaya baik itu benda, bangunan, situs, struktur, hingga kawasan cagar budaya yang berpotensi rusak. Sehingga kejadian seperti robohnya atap bagian depan Gedung YPK bisa dicegah. “Saya prihatin atas peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung YPK hingga mengakibatkan tiga orang luka-luka. Saya juga mendorong Disparbud Provinsi Jabar menginvetarisasi semua cagar budaya, khususnya yang berpotensi rusak,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Rabu (30/10/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Disparbud Jabar Inventarisasi Cagar Budaya yang Berpotensi Rusak

Parlementaria|Oktober 30, 2024Oktober 30, 2024

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar menginventarisasi semua cagar budaya baik itu benda, bangunan, situs, struktur, hingga kawasan cagar budaya yang berpotensi rusak. Sehingga kejadian seperti robohnya atap bagian depan Gedung YPK bisa dicegah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 diproyeksikan turun. Hal ini imbas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap APBD yang mulai berlaku di 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

Iwan Suryawan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Proyeksikan APBD Pemprov Jabar TA 2025 Menurun

Parlementaria|Oktober 17, 2024Oktober 17, 2024

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna pengumuman Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri Komisi,Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Dewan Kehormatan (DK), Kamis (10/10/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa turut mendampingi Wakil Ketua I Iwan Suryawan, Wakil Ketua II M.Q. Iswara, Wakil Ketua III Ono Surono, Wakil Ketua IV Acep Jamaludin. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (10/10/2024). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman

DPRD Jawa Barat Tetapkan Alat Kelengkapan Dewan Periode 2024-2029

Parlementaria|Oktober 10, 2024Oktober 10, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna pengumuman Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri Komisi,Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Dewan Kehormatan (DK), Kamis (10/10/2024).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Jabar masa jabatan 2024-2029. Pimpinan DPRD Jawa Barat definitif periode 2024-2029 yang dilantik tersebut diantaranya; Buky Wibawa sebagai Ketua DPRD Jawa Barat, Wakil Ketua I Iwan Suryawan, Wakil Ketua II M.Q. Iswara, Wakil Ketua III Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat IV Acep Jamaludin.

Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Jawa Barat Periode 2024-2029

Parlementaria|Oktober 9, 2024Oktober 9, 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD Jabar masa jabatan 2024-2029.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengelola Zakat (UPZ). Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan zakat dari berbagai daerah di Jawa Barat serta Unit Pengelola Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dengan tema “Harmonisasi & Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Era Digital.” Direktur Pengumpulan BAZNAS RI, Haji Faisal Qosim Lc, membuka secara resmi acara tersebut. Dalam sambutannya, Haji Faisal Qosim menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengutip makna dari surat Al Qurais yang mengajak umat Islam untuk saling berbagi dan memperkuat solidaritas sosial. “Melalui zakat, kita dapat membantu sesama dan memperkuat perekonomian umat,” ujarnya.

UPZ di Jawa Barat Siap Bersinergi untuk Pengelolaan Zakat Makin Efisien di Era Digital

Ragam|Oktober 3, 2024Oktober 3, 2024

BAZNAS Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengelola Zakat (UPZ). Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan zakat dari berbagai daerah di Jawa Barat serta Unit Pengelola Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dengan tema “Harmonisasi & Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Era Digital.”

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan progres pembahasan rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, dalam rapat Pansus yang kedua ini. Pansus sudah ditahap pembahasan pasal per pasal rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk sudah me-review jadwal kegiatan DPRD Jawa Barat. Diperkirakan akan ada 228 pasal, bahkan bisa lebih dalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Banyaknya pasal yang dibentuk tersebut untuk mengatur lebih detail tentang kerja DPRD.

Pansus I DPRD Provinsi Jabar Bahas Pasar Per Pasal Peraturan tentang Tata Tertib DPRD

Parlementaria|September 23, 2024September 23, 2024

Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, dalam rapat Pansus yang kedua ini. Pansus sudah ditahap pembahasan pasal per pasal rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Termasuk sudah me-review jadwal kegiatan DPRD Jawa Barat.

Panitia Khusus (Pansus) I dibentuk untuk membahas Peraturan DPRD Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembentukan Pansus I dilakukan dalam rapat DPRD Jawa Barat . Rapat paripurna pembentukan Pansus I tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat sementara Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sementara Iwan Suryawan.

Gelar Paripurna Bentuk Pansus 1, Bahas Peraturan DPRD Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD

Parlementaria|September 18, 2024September 18, 2024

Panitia Khusus (Pansus) I dibentuk untuk membahas Peraturan DPRD Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembentukan Pansus I dilakukan dalam rapat DPRD Jawa Barat .

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK JABAR. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Panitia Khusus (Pansus). Iman Tohidin menjelaskan, pihaknya menerima perwakilan dari beberapa perwakilan gerakan organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam GERAK JABAR. GERAK JABAR menyampaikan sikap atas pencabutan Tap MPRS No.33 Tahun 1967, termasuk soal pernyataan sikap peristiwa G30-SPKI. “Ada 7 poin sikap atau pernyataan yang disampaikan GERAK JABAR kepada Sekretariat DPRD Jawa Barat yang intinya menolak dicabutnya Tap MPRS No.33 Tahun 1967, karena dinilai bisa mengaburkan sejarah,” jelas Iman Tohidin, Kota Bandung, Selasa (17/9/2024).

Kabag Fasgarwas Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Audiensi GERAK JABAR

Parlementaria|September 17, 2024September 17, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK JABAR. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Panitia Khusus (Pansus).