#jabar# Archives | Laman 9 dari 14

Gubernur Ridwan Kamil membuka Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) peserta didik kebutuhan khusus tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Dome, Kabupaten Bandung, Selasa (13/9/2022). Acara yang diinisiasi Dinas Pendidikan Provinsi Jabar menampilkan berbagai produk kriya dan olahan makanan dari perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKSS) Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Jabar. Jumlah peserta dan pendamping yang hadir sebanyak 1.350 orang dari 27 kabupaten/kota dengan tema 'Kami Bisa, Kami Berkarya, Kami Juara'. Peserta yang menang akan mewakili Jabar pada acara serupa tingkat nasional, Oktober 2022.

LKSN Disabilitas Tingkat Jabar di Gelar di Kabupaten Bandung

Edukasi|September 14, 2022September 14, 2022

Menurut Ridwan Kamil, event seperti ini bisa menjadi media bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran vokasional di sekolah.

Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri di Jawa Barat bertambah. Penambahan tersebut antara lain karena alih kelola dari sejumlah SLB swasta menjadi SLB Negeri. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi mengemukakan hal itu dalam pembukaan Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) SLB Tingkat Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (13/9/2022). "Tahun 2020, jumlah SLB Negeri di Jabar ada 38 sekolah, sementara SLB swasta sebanyak 190 sekolah. Namun dalam dua tahun terakhir jumlah SLB Negeri itu menjadi 51 atau bertambah 13 sekolah, " kata Dedi. Menurut Dedi, penambahan terjadi karena ada pembangunan baru dan alih kelola dari SLB swasta menjadi SLB Negeri.

Jumlah SLB Negeri di Jabar Bertambah

Edukasi|September 14, 2022September 15, 2022

Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri di Jawa Barat bertambah. Penambahan tersebut antara lain karena alih kelola dari sejumlah SLB swasta menjadi SLB Negeri.

Wakil Ketua (Waket) DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XV Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, H. Oleh Soleh, melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pengawasan penataan daerah. Menindaklanjuti Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat No. 2444/RT 01.01/DPRD tanggal 6 September 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan acara penyerahan dokumen persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat terkait dengan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan yang bertempat di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 9 September 2022.

Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh Kunjungi Pemda Tasikmalaya

Parlementaria|September 10, 2022September 11, 2022

“Kami di DPRD Provinsi akan terus berusaha membantu semaksimal mungkin pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Tasikmalaya,” kata Oleh .

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat bersama perwakilan lintas Komisi DPRD Jabar menerima aksi demo Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat terkait penolakan kenaikan BBM yang bertempat di Gedung DPRD Jabar. Rabu, (7/9/22). Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat mengatakan, tuntutan dari mahasiswa telah didengar langsung oleh rekan-rekan lintas fraksi yang ada di DPRD Jabar. "(Kami) sangat mengerti dan memahami (tuntutan mahasiswa) agar Pemerintah Pusat membatalkan kenaikan harga BBM yang sangat signifikan pada BBM bersubsidi," kata Ru'yat usai beraudiensi dengan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jabar, Rabu (7/9/2022).

DPRD Jabar Terima Aspirasi Mahasiswa Soal Kenaikan BBM

Parlementaria|September 8, 2022September 8, 2022

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan, tuntutan dari mahasiswa telah didengar langsung oleh rekan-rekan lintas fraksi yang ada di DPRD Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Komisi Informasi se-Indonesia berinovasi untuk demokrasi Pancasila yang dianut masyarakat Indonesia. Apabila hal itu bisa terealisasi, maka kebermanfaatan dari sebuah demokrasi akan terasa ke seluruh penjuru daerah. Sehingga masyarakat hidup dalam suasana adil makmur. Demikian diungkapkan Ridwan Kamil usai memberikan keynote speech dalam Rapat Kerja Teknis ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2022 dengan tema 'Akselerasi Sinergi dan Gerakan Keterbukaan Informasi Publik Merespons Tantangan Zaman' di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/9/2022) malam. Dalam Rakernis ke-11 yang digelar 5-7 September 2022, Jawa Barat terpilih sebagai tuan rumah. Pertemuan yang menghadirkan Komisi Informasi se-Indonesia membahas agenda strategi menghadapi tantangan zaman.

Jabar Tuan Rumah Rakernis KI se- Indonesia , Ridwan Kamil Mari Berinovasi untuk Demokrasi

Nasional|September 6, 2022September 6, 2022

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Komisi Informasi se-Indonesia berinovasi

Sesuai dengan tupoksinya lembaga legislatif melaksanakan fungsi pengawasan selain budgeting dan kegislasi Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi mitra kerja. Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kelompok Tani Binaan UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 dan rencana program serta kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023. Jum'at, (2/9/22). Setelah melaksanakan diskusi dengan pihak UPTD selanjutnya Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan lapangan ke kelompok tani binaan UPTD PAP-LWU (Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara) yang masih berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kelompok tani ini merupakan binaan UPTD Perikanan Air Payau dan laut Wilayah Utara yang bergerak dalam budidaya perikanan yang berfokus pada budidaya benih ikan bandeng atau biasa disebut nener. Menurut Lina Ruslinawati wakil ketua Komisi II mengatakan ada beberapa kendala yang diutarakan oleh kelompok tani diantaranya kematian nener yang mencapai 50%. "Jadi setelah berdiskusi dengan kelompok tani, kendala yang sering muncul di awal pengembangan budidaya benih ikan bandeng/nener adalah penurunan kualitas benih dan sumberdaya air, seperti: ketidakstabilan lingkungan dan penerapan sistem terbuka tanpa tandon dan treatment air serta banyaknya burung pemangsa ikan-ikan kecil." Ucapnya.

Komisi II DPRD Jabar Kunker ke UPTD PAP-LWU di Karawang

Parlementaria|September 3, 2022September 3, 2022

KARAWANG.POTENSINEWS.COM, – Sesuai dengan tupoksinya lembaga legislatif melaksanakan fungsi pengawasan selain budgeting

Ketua Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat H. M Hasbullah Rahmad mengharapkan Usai menggodok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2022-2042,ada kebijakan agar masyarakat dapat menggarap lahan tidur di Jawa Barat dapat dikelola agar produktif. Menurut Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini.di Jawa Barat masih banyak lahan-lahan kosong atau tidur yang tidak digunakan, harapan saya ada kebijakan dari pemerintah atau kementerian terkait agar lahan tidur digarap masyarakat sekitar dan menjadi produktif,tutur Hasbullah kepada media Kamis (1/9/2022) Lebih lanjut dikatakan Hasbullah yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini, Kebijakan pemberian hak menggarap lahan untuk masyarakat sekitar, dapat diterapkan tanpa mengambil hak atas tanah tersebut. Namun lebih kepada dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk kesejahteraan masyarakat. “HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah terlantar itu menurut saya sudah harus dipikirkan pemerintah agar itu dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hasbullah. Jika itu lahan tidur,tutur Anggota legislator (Aleg) berlambang matahari bersinar ini, yang dijaga satuan perusahaan, tetapi tidak dikelola dan tidak bisa ditanami masyarakat akan menjadi tidak bermanfaat.seharusnya kan bisa dimanfaatkan masyarakat agar mereka menjadi sejahtera,ujarnya.

Legislator DPRD Jabar Dukung Pemanfaatan Lahan Tidur di Jawa Barat

Parlementaria|September 1, 2022September 3, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Ketua Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat H. M Hasbullah

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dalam rangka Siaran Keliling (Sarling) Jabar di Kota Sukabumi, Jumat (26/8/2022). Dalam kunjungan itu, Pak Uu --sapaan Uu Ruzhanul-- menuturkan bahwa pendidikan duniawi dan ukhrawi harus seimbang guna melahirkan generasi paripurna. Generasi yang cerdas keilmuannya sekaligus baik akhlak dan karakternya. "Jangan sampai siswa hanya memikirkan duniawi, tapi ukhrawinya tidak," ucap Pak Uu. Selain itu, Pak Uu juga mendorong kepala sekolah di Jabar untuk terus berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar, serta tidak melupakan pendidikan karakter bagi para siswa. Maka, Pak Uu berharap kepala sekolah dan Pemda Provinsi Jabar dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Tujuannya agar ada kesamaan visi dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.

Sarling Jabar, Uu Ruzhanul Kunjungi Sekolah SMA Negeri 3 Kota Sukabumi

Edukasi|Agustus 27, 2022Agustus 27, 2022

Menurut Pak Uu, salah satu tujuan dari Sarling Jabar sendiri yakni membangun komunikasi sekaligus hubungan emosional antara pihak sekolah dan Pemda Provinsi Jabar.

ekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sadar Muslihat, SH menghadiri acara pemaparan hasil riset Counter Narrative Terhadap Hoaks yang dilaksanakan oleh Jabar Saber Hoaks dan Universitas Islam Bandung bertempat di Aula Hj. Kartimi Kridhoharsojo Kampus 1 Unisba, Jl. Tamansari No.1 Kota Bandung. Rabu, (24/08/2022). Riset tersebut dilakukan beberapa dosen Fikom Unisba dan dibantu oleh Tim Jabar Saber Hoaks. Tujuan penelitian tersebut untuk mengukur sejauh mana Counter Narrative yang disampaikan berpengaruh di masyarakat. Selain itu, juga mengukur sejauh mana kredibilitas Jabar Saber Hoaks sebagai sumber pesan berpengaruh di masyarakat.

DPRD Jabar Apresiasi Riset Counter Narrative Terhadap Hoaks Oleh Jabar Saber Hoaks dan Unisba

Parlementaria|Agustus 24, 2022Agustus 24, 2022

Sadar menyampaikan apresiasinya dengan adanya riset/penelitian mengenai Counter Narrative melawan hoaks.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung Minggu (21/8/2022) pagi, dilaporkan terbakar ruangan arsip yang terletak di lantai 3 lokasi kebakaran tersebut . Diduga tebakarnya ruang arsip di Gedung DPRD Jabar tersebut diakibatkan oleh arus pendek listrik. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Ida Wahida Hidayati mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya insiden terbakarnya ruangan arsip di lantai 3 Gedung DPRD Jabar terjadi pada minggu pagi sekitar pukul 08.05 WIB. "Menurut laporan kebakaran diketahui oleh security saat berkeliling melihat asap, dan mereka berinisiatif memadamkan kebakaran tersebut agar tidak membesar"ucap Ida. Ida menambahkan, karena insiden tersebut terjadi di ruangan arsip yang didominasi oleh berkas berupa kertas dan dus/box mengakibatkan api mudah membesar.

Ida Wahida Sekretaris DPRD Jabar : Arus Pendek Listrik Picu Terbakarnya Ruang Arsip DPRD

Parlementaria|Agustus 21, 2022Agustus 21, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Minggu (21/8/2022)

DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas surat edaran yang diinisiasi oleh KPID Jabar. Pasalnya, didalam surat edaran tersebut merupakan informasi yang harus diketahui masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi lembaga penyiaran bagaimana dalam menayangkan sebuah siaran keagamaan yang tidak memiliki unsur negatif. Seperti ujaran kebencian yang belakangan kerap menjadi konsumsi masyarakat dalam sebuah tayangan penyiaran. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi saat menghadiri Acara Konferensi Pers Surat Edaran KPID Jabar No. 1 Tahun 2022 tentang Siaran keagamaan di lembaga penyiaran, acara berlangsung di Kantor KPID Provinsi Jawa Barat, Jalan Malabar no. 62, Kota Bandung, Kamis (18/8/2022).

DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar

Parlementaria|Agustus 18, 2022Agustus 18, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas surat edaran yang diinisiasi oleh

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) menerbitkan surat edaran baru terkait Program Siaran Keagamaan di Lembaga Penyiaran. Surat Edaran KPID Jabar Nomor 1 Tahun 2022 tersebut berlaku untuk seluruh Radio dan TV yang ada di wilayah Jawa Barat. Ketua KPID Jabar, Dr. Adiyana Slamet menjelaskan, surat edaran tebaru ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, tentang bagaimana seharusnya siaran keagamaan dilakukan. “Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memperkukuh integrasi nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Adiyana , Kamis 18 Agustus 2022.

Surat Edaran Terbaru KPID Jabar tentang Siaran Keagamaan

Ragam|Agustus 18, 2022Agustus 18, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) menerbitkan surat edaran

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan sosial yang mana salah satunya bidang pendidikan.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan (controling),Legislasi (membuat produk hukum peraturan daerah/perda) dan penganggaran (budgeting). Terkait hal tersebut dalam rangka fungsi pengawasan Komisi V melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan mengunjungi SMA Negeri 2 Padalarang di Jl. G.A. Manulang, Jayamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.Jumat (12/8/2022). Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj.Siti Muntamah,S.AP mengatakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022,tutur politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Komisi V DPRD Jabar Kunker ke SMA 2 Padalarang

Parlementaria|Agustus 13, 2022Agustus 14, 2022

Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj.Siti Muntamah,S.AP mengatakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka evaluasi dan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau jembatan Cigereuh sebagai jalan Provinsi yang mengalami kerusakan penopang jembatan akibat tergerus air. Kamis, (11/8/2022). Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Mochamad Ichsanmengatakan, bahwa berdasarkan laporan Dinas Bina Marga Jabar bahwa jembatan Cigereuh mengalami kerusakan pada sisi penopan yang harus segera di perbaiki "Hari ini kita melihat salah satu jembatan yang dilintasi oleh jalan Provinsi yaitu Banjaran - Pangalengan, nama jembatannya ialah Cigereuh, dapat laporan sisi atau penopang jembatan ini sudah tergerus oleh air," katanya.

DPRD Jabar Tinjau Kerusakan Penopang Jembatan Cigereuh

Parlementaria|Agustus 11, 2022Agustus 11, 2022

anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Mochamad Ichsanmengatakan, bahwa berdasarkan laporan Dinas Bina Marga Jabar bahwa jembatan Cigereuh mengalami kerusakan pada sisi penopan yang harus segera di perbaiki

Kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya meningkatkan pencapaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program keluarga sadar hukum. Berdasarkan data Jabar memiliki 2.770 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rincian 2.272 desa dan 498 kelurahan sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Tanah Air. Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar. terkait hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Biro Hukum Kabupaten Garut. Kunker tersebut dipimpin Sekretaris Komisi 1 H. Sadar Muslihat, S.H.Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) beserta anggota H. Ahab Sihabudin, S.H.I.(F-PKS),H. Ruhyat Nugraha (F-Gerindra Persatuan),Rafael Situmorang, SH (FPDIP),Dra. Hj. Ellin Suharliah, M.Si,(FPDI) dan Lili Eliyah., SH., MM (F-Golkar) Menurut politisi partai berlambang bulan sabit kembar ini adapun maksud dan tujuan kunker ini dalam rangka pengawasan program Desa Sadar Hukum, yang bertempat di Kantor Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,selasa (9/8/2022).

Komisi 1 DPRD Jabar Kunker Pantau Program Desa Sadar Hukum

Parlementaria|Agustus 10, 2022Agustus 11, 2022

Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar.