#jabar# Archives | Laman 4 dari 14

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ditengah masyarakat guna untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Abdul Harris Bobihoe saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Minggu (1/10/2023). Dalam kesempatannya, upacara tersebut mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju”.

Anggota DPRD Jabar Ajak Masyarakat Menjaga Stabilitas dan Mengamalkan Pancasila

Parlementaria|Oktober 1, 2023Oktober 1, 2023

– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ditengah masyarakat guna untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah resmi menjadi Raperda prakarsa DPRD Jawa Barat. Persetujuan atau penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna. Dalam kesempatannya, rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat. Taufik Hidayat menuturkan, penetapan usul Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menjadi prakarsa DPRD Jawa Barat tersebut sebagai tindak lanjut dari penyampaian usulan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) atas Raperda tersebut

Penetapan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan Jadi Prakarsa DPRD Jabar

Parlementaria|September 29, 2023September 29, 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah resmi menjadi Raperda prakarsa DPRD Jawa Barat. Persetujuan atau penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, Bandung,Rabu (27/9/2023). Yunandar menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan saat ini belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan serta perkembangan kepariwisataan saat ini. Belum lagi, sudah banyak aturan lain terkait kepariwisataan dari pemerintah pusat yang harus segera disesuaikan.

DPRD Jabar : Urgensi Pembentukan Raperda Penyelenggaran Kepariwisataan

Parlementaria|September 27, 2023September 27, 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa cadangan beras untuk Jabar yang ada di BULOG masih aman. Untuk itu masyarakat diminta tetap tenang dan tidak beli panik. Data dari Perum BULOG Kantor Wilayah Jabar menyebutkan, saat ini stok beras ada di angka 133.571 ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan dari sekarang, dengan angka rata-rata kebutuhan beras sekitar 42.000 ton per bulan. Mengenai harga beras yang masih mengalami kenaikan, Bey mengungkapkan bahwa Pemdaprov Jabar akan melakukan upaya strategis, seperti operasi pasar dan gelar pangan murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota se-Jabar.

Bey Machmudin: Stok Beras Jabar Aman, Warga agar Tenang

Pemerintahan|September 19, 2023Oktober 15, 2023

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa cadangan beras untuk Jabar yang ada di BULOG masih aman. Untuk itu masyarakat diminta tetap tenang dan tidak beli panik.

Pemda Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia 2023 untuk Kategori Transformasi Digital Terintegrasi dari B-Universe. Penghargaan itu diterima Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Gustiman, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (12/09/2023) malam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah menuturkan, penghargaan tersebut diraih Pemda Provinsi Jabar karena berhasil membangun Platform Informasi Layanan Publik Satu Pintu pada portal jabarprov.go.id.

Transformasi Digital Jabar Kembali Diapresiasi

Pemerintahan|September 13, 2023Oktober 15, 2023

Pemda Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia 2023 untuk Kategori Transformasi Digital Terintegrasi dari B-Universe.

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Audiensi dilakukan di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Senin, (11/9/2023) Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Sari Sundari, Enjang Tedi dan Raden Tedi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya beserta jajarannya. Abdul Hadi Wijaya menjelaskan, Panitia Perintis SMA Negeri Ciater menanyakan terkait tindak lanjut dari proposal pendirian SMAN Ciater yang pernah disampaikan pada April 2020 dan mendesak Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru (USB) di Jabar.

Komisi V DPRD Jabar Terima Audiensi Panitia Perintis SMA Negeri Ciater

Parlementaria|September 12, 2023September 12, 2023

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Audiensi dilakukan di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Senin, (11/9/2023).

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat sepakati jadwal kegiatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan tersebut menjadi keputusan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat, dan diikuti oleh anggota Badan Musyawarah serta Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin. Achmad Ru’yat memaparkan rencana jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat baik jadwal kegiatan masa sidang III 2022/2023 hingga masa sidang berikutnya. Setelah pemaparan, dilanjutkan pembahasan serta kesepakatan bersama atas jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat.

Badan Musyawarah DPRD Jabar Sepakati Jadwal Kegiatan

Parlementaria|September 8, 2023September 8, 2023

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat sepakati jadwal kegiatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 77 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep.578-BKD/2023. Dalam sambutannya, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menekankan tiga prinsip yang harus dipegang teguh oleh kepala sekolah maupun ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar yakni integritas, bekerja sepenuh hati, dan profesional.

Ridwan Kamil : Lantik 77 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB di Jabar

Edukasi|Agustus 25, 2023Agustus 25, 2023

BANDUNG .POTENSINEWS.COM,– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 77 Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep.578-BKD/2023.

DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bandung, Selasa (22/8/2023). Kunjungan kerja diterima Anggota DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, turut mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin. Iwan Suryawan menuturkan, beberapa hal dibahas dalam kunjungan kerja DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka. Pertama, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024. Kedua, pembahasan terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka Bahas KUA PPAS 2024 hingga UU HKPD

Parlementaria|Agustus 22, 2023Agustus 23, 2023

DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bandung, Selasa (22/8/2023).

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas di Tahun 2024, Penandatanganan deklarasi dan komitmen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Napak Jagad Pasundan Bhayangkara Ngajaga Lembur Polda Jabarjuga dibubuhkan oleh Ketua KPU dan Bawaslu Jabar serta unsur Forkopimda Provinsi Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Deklarasi Pemilu Damai 2024 dengan 18 Perwakilan Partai Politik di Jalan Diponegoro - Gedung Sate Kota Bandung,Sabtu 12 Agustus 2023.

DPRD Jabar Dukung Deklarasi Pemilu Damai 2024 Bersama Partai Politik

Parlementaria|Agustus 13, 2023Agustus 13, 2023

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas di Tahun 2024,

Penandatanganan deklarasi dan komitmen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Napak Jagad Pasundan Bhayangkara Ngajaga Lembur Polda Jabarjuga dibubuhkan oleh Ketua KPU dan Bawaslu Jabar serta unsur Forkopimda Provinsi Jabar.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Anggota Komisi I DPRD Jabar, Kang Tedi sapaan akrab Raden Tedi mengakui, pada dasarnya aturan main atau regulasi mengenai penggunaan sepeda bermesin listrik ini memang belum ada aturan di tingkat provinsi. "Kalau setahu saya belum ada (regulasi) terkait sepeda, motor dan mobil listrik terutama soal retribusi. Kami minta itu agar diperhatikan dan disiapkan regulasi dari Pemprov," ungkap Kang Tedi saat dikonfirmasi media,Kamis (10/8/2023).

Anggota DPRD Akui Jabar Masih Kekosongan Regulasi Kendaraan Listrik

Parlementaria|Agustus 10, 2023Agustus 10, 2023

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan jalan Tol Bocimi Seksi II Cigombong - Cibadak di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/8/2023). Ada momen menarik saat Presiden Jokowi sedang memberikan sambutan terkait peresmian. Ridwan Kamil sempat tersenyum dan mengacungkan jempol serta membungkuk takzim, karena Jawa Barat disinggung oleh Jokowi sebagai provinsi rangking pertama untuk investasi. Investasi terjadi di Jawa Barat menurut Jokowi disokong oleh aksesilibitas, salah satunya pembangunan jalan tol yang banyak terjadi di wilayah Tanah Pasundan.

Resmikan Tol Bocimi Seksi 2, Presiden Jokowi Puji Jabar Disebut Juara Investasi

Nasional|Agustus 4, 2023Agustus 4, 2023

Ada momen menarik saat Presiden Jokowi sedang memberikan sambutan terkait peresmian. Ridwan Kamil sempat tersenyum dan mengacungkan jempol serta membungkuk takzim, karena Jawa Barat disinggung oleh Jokowi sebagai provinsi rangking pertama untuk investasi.

DKI JAKARTA.POTENSINERWS.COM,-- Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan kerja (kunker) ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022 dan APBD Tahun 2024, Rabu (12/07/2023). Rombongan Tim Banggar DPRD Provinsi Jawa barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si. dan Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM terima pejabat di Dirjen Bina Bangda Kemendagri dikantor Jl. Taman Makam Pahlawan No.20, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Anggota Badan Anggaran H. Raden Tedi,ST mengatakan kunker ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri ini dalam rangka konsultasi Mekanisme Pembahasan APBD Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat,terang wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang,Majalengka dan Subang (SMS) ini.

Aleg Raden Tedi : Banggar DPRD Jabar Konsultasi ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri

Parlementaria|Juli 12, 2023Juli 17, 2023

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan kerja (kunker) ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022 dan APBD Tahun 2024, Rabu (12/07/2023).

Kota Bandung menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XIII Jawa Barat. Pada ajang ini, Kota Bandung sukses mengumpulkan 67 medali emas, 67 perak, dan 78 perunggu. Sementara peringkat kedua diraih Kabupaten Bandung Barat dengan 29 emas, 13 perak, dan 32 perunggu. Disusl Kabupaten Bandung dengan 27 emas, 28 perak, dan 28 perunggu. Menanggapi keberhasil ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dispora Kota Bandung, Komarudin merasa bersyukur.

Hebat! Kota Bandung Juara Popda XIII Jabar

Sport|Juli 11, 2023Juli 11, 2023

Kota Bandung menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XIII Jawa Barat. Pada ajang ini, Kota Bandung sukses mengumpulkan 67 medali emas, 67 perak, dan 78 perunggu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengungkapkan mewujudkan daerah pemekaran tidaklah mudah harus ada pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Oleh karena itu kan mekanismenya adalah persetujuan Bupati dan DPRD begitu ya jadi Bupati harus mulai kepada calon daerah ini untuk mempersiapkan hal yang mendukung keberadaan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tersebut,Kata Bedi kepada media seusai sidang paripurna di gedung DPRD Jabar, Kamis 6 Juni 2023. Lebih lanjut dikatakan Bedi,ada beberapa hal yang harus dipenuhi,diantaranya mulai pemerintahan induk itu mengalokasikan Anggaran. Melakukan perencanaan mulai dari distribusi ASN supaya pelayanan pelayanan dasar di sana itu meningkat indeksnya begitu sambil menunggu moratorium itu yang namanya daerah-daerah pemekaran harus dipacu untuk pelayanan pelayanan dasarnya terutama sambil dikaji tentang hal-hal yang lain yang misalnya batas wilayah BTS upaya menghindari konflik pembagian aset jadi banyak indikator itu jadi ketika nanti moratorium dibukakan ini bersaing ada 300-an yang masuk ke pusat itu.

Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Angkat Bicara Soal CDPOB

Parlementaria|Juli 7, 2023Juli 7, 2023

Menurut Bedi Budiman Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Oleh karena itu kan mekanismenya adalah persetujuan Bupati dan DPRD begitu ya jadi Bupati harus mulai kepada calon daerah ini untuk mempersiapkan hal yang mendukung keberadaan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tersebut,Kata Bedi kepada media seusai sidang paripurna di gedung DPRD Jabar, Kamis 6 Juni 2023.