#DPRD # Archives | Laman 2 dari 2

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Anggota Komisi I DPRD Jabar, Kang Tedi sapaan akrab Raden Tedi mengakui, pada dasarnya aturan main atau regulasi mengenai penggunaan sepeda bermesin listrik ini memang belum ada aturan di tingkat provinsi. "Kalau setahu saya belum ada (regulasi) terkait sepeda, motor dan mobil listrik terutama soal retribusi. Kami minta itu agar diperhatikan dan disiapkan regulasi dari Pemprov," ungkap Kang Tedi saat dikonfirmasi media,Kamis (10/8/2023).

Anggota DPRD Akui Jabar Masih Kekosongan Regulasi Kendaraan Listrik

Parlementaria|Agustus 10, 2023Agustus 10, 2023

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST angkat bicara menanggapi terkait larangan penggunaan sepeda listrik di jalanan oleh Polrestabes Bandung. Padahal regulasi terkait kendaraan listrik di Jabar belum terbentuk.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengungkapkan mewujudkan daerah pemekaran tidaklah mudah harus ada pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Oleh karena itu kan mekanismenya adalah persetujuan Bupati dan DPRD begitu ya jadi Bupati harus mulai kepada calon daerah ini untuk mempersiapkan hal yang mendukung keberadaan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tersebut,Kata Bedi kepada media seusai sidang paripurna di gedung DPRD Jabar, Kamis 6 Juni 2023. Lebih lanjut dikatakan Bedi,ada beberapa hal yang harus dipenuhi,diantaranya mulai pemerintahan induk itu mengalokasikan Anggaran. Melakukan perencanaan mulai dari distribusi ASN supaya pelayanan pelayanan dasar di sana itu meningkat indeksnya begitu sambil menunggu moratorium itu yang namanya daerah-daerah pemekaran harus dipacu untuk pelayanan pelayanan dasarnya terutama sambil dikaji tentang hal-hal yang lain yang misalnya batas wilayah BTS upaya menghindari konflik pembagian aset jadi banyak indikator itu jadi ketika nanti moratorium dibukakan ini bersaing ada 300-an yang masuk ke pusat itu.

Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Angkat Bicara Soal CDPOB

Parlementaria|Juli 7, 2023Juli 7, 2023

Menurut Bedi Budiman Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Oleh karena itu kan mekanismenya adalah persetujuan Bupati dan DPRD begitu ya jadi Bupati harus mulai kepada calon daerah ini untuk mempersiapkan hal yang mendukung keberadaan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) tersebut,Kata Bedi kepada media seusai sidang paripurna di gedung DPRD Jabar, Kamis 6 Juni 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), hingga kini belum mengantongi nama yang bakal diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai penjabat atau Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil kendati waktu tersisa sekitar dua bulan lagi. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST menuturkan, saat ini para fraksi tengah menggodok kandidat Pj Gubernur Jabar yang bakal diusung dan kemudian dibahas dalam paripurna, lalu ditetapkan tiga nama untuk menjadi usulan DPRD Jabar kepada Kemendagri. Lebih lanjut dikatakan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini soal usulan Pj Gubernur Jabar dari masing-masing fraksi keliatanya belum ada,tutur kang Tedi di gedung dewan jln Diponegoro no 27 Kota Bandung

Raden Tedi : DPRD Jabar Belum Usulkan Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

Parlementaria|Juli 7, 2023Juli 16, 2023

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Raden Tedi,ST menuturkan, saat ini para fraksi tengah menggodok kandidat Pj Gubernur Jabar yang bakal diusung dan kemudian dibahas dalam paripurna, lalu ditetapkan tiga nama untuk menjadi usulan DPRD Jabar kepada Kemendagri.

Pandangan Umum Fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang ke-IV 2022-2023, Senin 3 Juli 2023. Atas hal itu, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, terima kasih atas pandangan umum fraksi atas lima Raperda yang telah diajukan. Ia meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mencatat berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh Dewan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap 5 Raperda yang kita sampaikan. Saya minta didengarkan dan dicatat dengan baik terhadap apa yang menjadi catatan kritis dewan terhadap Raperda yang telah kita ajukan," kata Ema.

Pemkot Bandung Pastikan Bakal Perhatikan Pandangan DPRD Soal Lima Raperda

Parlementaria|Juli 3, 2023Juli 3, 2023

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, terima kasih atas pandangan umum fraksi atas lima Raperda yang telah diajukan.
Ia meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mencatat berbagai usulan dan masukan yang diberikan oleh Dewan dalam penyusunan Raperda tersebut.

Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melestarikan warisan budaya tak benda kesenian kuda renggong yang terancam punah. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan setelah menerima audiensi Paguyuban Kuda Seni Jawa Barat di ruang Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Bandung, Jumat (9/6/2023). “Kami mendorong pemerintah untuk melestarikan kesenian kuda renggong. Kuda renggong merupakan warisan budaya tak benda asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang harus dipertahankan. Kesenian kuda renggong ini hanya ada di Jawa Barat, tidak ada di provinsi atau negara lain,” tegas Memo Hermawan, Bandung, Jumat (9/6/2023).

Komisi V DPRD Jabar Minta Pemerintah Melestarikan Warisan Budaya Takbenda Kesenian Kuda Renggong

Parlementaria|Juni 10, 2023Juni 10, 2023

Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melestarikan warisan budaya tak benda kesenian kuda renggong yang terancam punah.

Komisi V DPRD Jawa Barat memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2023 jenjang SMA/SMK di SMAN 5 Kota Tasikmalaya. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Drs. H. Yod Mintaraga,MPA mengatakan, pemantauan PPDB Jabar 2023 dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dengan baik. Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan layanan PPDB.

Anggota DPRD Jabar Pantau PPDB 2023 di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya

Parlementaria|Juni 6, 2023Juni 6, 2023

Komisi V DPRD Jawa Barat memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2023 jenjang SMA/SMK di SMAN 5 Kota Tasikmalaya.

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023). Ketua Pansus I LKPJ Gubernur TA 2022 H. Jajang Rohana, S.Pd.I menuturkan, kunjungan kerja ke Kementerian PPN / Bappenas membahas banyak hal, pembahasan yang utama terkait LKPJ Gubernur TA 2022. Disinggung pula terkait implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar.

Pansus I DPRD Jawa Barat Bahas LKPJ Gubernur Jabar ke Bappenas

Parlementaria|Mei 13, 2023Mei 13, 2023

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, bersama Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Ida Wahida Hidayati, menghadiri acara pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Tingkat Provinsi Jawa Barat, acara tersebut diselenggarakan di Plaza Pusdai Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengapresiasi acara Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) , menurutnya penyelenggaraan STQH merupakan wujud serta komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan generasi muda yang hafal Quran dan hafal Hadis , sehingga bisa menjadikan Jabar Juara Lahir Batin. Legislator dari Partai Gerindra ini berharap setelah seleksi qori, qoriah, hafiz dan hafizah tingkat di STQH tingkat Provinsi Jabar selesai. Qori, qoriah, hafiz dan hafizah yang mewakili Jabar menjadi juara di tingkat nasional.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Gelaran STQH Tingkat Jawa Barat

Parlementaria|Mei 8, 2023Mei 9, 2023

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengapresiasi acara Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) , menurutnya penyelenggaraan STQH merupakan wujud serta komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan generasi muda yang hafal Quran dan hafal Hadis , sehingga bisa menjadikan Jabar Juara Lahir Batin.

Tanpa terasa waktu bergulir kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pasangan Rindu (Ridwan Kamli dan Uu Ruzhanul Ulum) akan berakhir pada 23 September 2023 mendatang. Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Namun masih ada janji politik yang belum teralisasi,apakah mungkin dengan sisa jabatan beberapa bulan lagi program yang di canagkan waktu kampaye dapat terwujud? Menyikapi hal tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan ada sejumlah permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh pasangan tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

DPRD Jabar Ingatkan 4 PR Jelang Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Rindu

Parlementaria|Mei 1, 2023Mei 1, 2023

Tanpa terasa waktu bergulir kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pasangan Rindu (Ridwan Kamli dan Uu Ruzhanul Ulum) akan berakhir pada 23 September 2023 mendatang.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Apartemen Transit di Batujajar Kabupaten Bandung Barat. (Rabu, 01/03/2023). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengatakan pada kunjungan kerja kali ini Komisi IV bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, membahas perkembangan serta rencana pembangunan Apartemen Transit di Provinsi Jawa Barat.

Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Apartemen Transit di Batujajar

Parlementaria|Maret 1, 2023Maret 1, 2023

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengatakan pada kunjungan kerja kali ini Komisi IV bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, membahas perkembangan serta rencana pembangunan Apartemen Transit di Provinsi Jawa Barat.

#DPRD #