#DPRD# Archives | Laman 6 dari 11

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat sepakati jadwal kegiatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan tersebut menjadi keputusan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat, dan diikuti oleh anggota Badan Musyawarah serta Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin. Achmad Ru’yat memaparkan rencana jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat baik jadwal kegiatan masa sidang III 2022/2023 hingga masa sidang berikutnya. Setelah pemaparan, dilanjutkan pembahasan serta kesepakatan bersama atas jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat.

Badan Musyawarah DPRD Jabar Sepakati Jadwal Kegiatan

Parlementaria|September 8, 2023September 8, 2023

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat sepakati jadwal kegiatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

Bey Machmudin resmi sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Gubernur definitif Ridwan Kamil yang mengakhiri masa jabatan 5 September 2023. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Bey Penjabat Gubernur Jabar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023). Pelantikan Bey Machmudin sebagai Penjabat Gubernur Jabar berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74/P tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur. Usai dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden ini harus bersiap untuk melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan serta segera menyatu dalam menjalankan program yang sudah ada di Jawa Barat. Demikian hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jabar, Hasbullah Rahmad Selasa (5/9/2023). Politisi senior partai berlambang Matahari putih yang bersinar cerah mengatakan,"Saya tegaskan agar Pj Gubernur Jabar yang dilantik untuk bisa bergerak cepat (gercep) menyatu dalam menjalankan program yang ada di Jawa Barat," tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar VIII ini.

Hasbullah Rahmad Ketua F-PAN DPRD Jabar Minta Pj Gubernur Gerak Cepat Jalankan Program

Parlementaria|September 5, 2023September 5, 2023

Politisi senior partai berlambang Matahari putih yang bersinar cerah mengatakan,”Saya tegaskan agar Pj Gubernur Jabar yang dilantik untuk bisa bergerak cepat (gercep) menyatu dalam menjalankan program yang ada di Jawa Barat,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar VIII ini.

Sekretariat DPRD Jawa menggelar acara serah terima jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar Ida Wahida Hidayati kepada Barnas Adjidin. Acara dilaksanakan di lobi ruang paripurna DPRD Jawa Barat. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh, Ineu Purwadewi Sundari dan Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady serta pejabat struktural, fungsional juga seluruh pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat baik ASN maupun non ASN.

Barnas Adjidin Menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat

Parlementaria|September 4, 2023September 4, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Sekretariat DPRD Jawa menggelar acara serah terima jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar Ida Wahida Hidayati kepada Barnas Adjidin. Acara dilaksanakan di lobi ruang paripurna DPRD Jawa Barat. Senin (4/9/2023).

Maraknya reklame yang terpampang di sudut-sudut Kota Bandung kerap menjadi keluhan dari masyarakat karena mulai mendegradasi estetika. Bahkan beberapa di antaranya ternyata berdiri secara ilegal. Pengamat Kebijakan Publik, Rusli K. Iskandar menyebutkan, penegakan regulasi reklame tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Mulai dari pemerintah kota (pemkot), DPRD, hingga Ikatan Pengusaha Reklame Kota Bandung (IPRKB) harus menjadi satu kesatuan dalam menjalankan regulasi ini. "Saya melihat belum ada benang merah. Masing-masing masih berdiri sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak tertib, mustinya itu selesai di peraturan daerah (perda)," sebut Rusli, Selasa 29 Agustus 2023 di kantor PRfm.

Tegakkan Regulasi Perda Reklame Pemkot, DPRD, dan IPRKB Jadi Kesatuan

Parlementaria|Agustus 29, 2023Agustus 29, 2023

– Maraknya reklame yang terpampang di sudut-sudut Kota Bandung kerap menjadi keluhan dari masyarakat karena mulai mendegradasi estetika. Bahkan beberapa di antaranya ternyata berdiri secara ilegal.

DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bandung, Selasa (22/8/2023). Kunjungan kerja diterima Anggota DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, turut mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin. Iwan Suryawan menuturkan, beberapa hal dibahas dalam kunjungan kerja DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka. Pertama, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024. Kedua, pembahasan terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka Bahas KUA PPAS 2024 hingga UU HKPD

Parlementaria|Agustus 22, 2023Agustus 23, 2023

DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bandung, Selasa (22/8/2023).

DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Provinsi Jawa Barat. Dibuka kembali pembentukan daerah otonomi baru menjadi harapan DPRD Jawa Barat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI. “Dirgahayu RI ke-78, alhamdulilah. Tadi arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas (dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia), agar Indonesia menjadi negara maju dan dikagumi di 2045,” tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, Bandung, Rabu (16/8/2023).

Pencabutan Moratorium Daerah Jadi Harapan DPRD Jawa Barat di Momentum HUT ke-78 RI

Parlementaria|Agustus 18, 2023Agustus 18, 2023

DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Provinsi Jawa Barat. Dibuka kembali pembentukan daerah otonomi baru menjadi harapan DPRD Jawa Barat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan perubahan posisi Ketua Fraksi Golongan Karya atau Golkar dalam rapat paripurna, Rabu (16/8/2023). Pengumuman perubahan posisi Ketua Fraksi Golkar tersebut dilakukan sebelum agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI. “Kami telah menerima surat dari DPD Partai Golkar Jabar Nomor B-41/GOLKAR/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 perihal posisi Ketua Fraksi Golkar,” tutur pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, Bandung, Rabu (16/8/2023).

DPRD Jawa Barat Mengumumkan Perubahan Ketua Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna

Parlementaria|Agustus 16, 2023Agustus 16, 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan perubahan posisi Ketua Fraksi Golongan Karya atau Golkar dalam rapat paripurna, Rabu (16/8/2023).

DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Hari Ulang tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan RI. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Hadir pula Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Parlementaria|Agustus 16, 2023Agustus 16, 2023

DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Hari Ulang tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan RI.

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas di Tahun 2024, Penandatanganan deklarasi dan komitmen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Napak Jagad Pasundan Bhayangkara Ngajaga Lembur Polda Jabarjuga dibubuhkan oleh Ketua KPU dan Bawaslu Jabar serta unsur Forkopimda Provinsi Jabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Deklarasi Pemilu Damai 2024 dengan 18 Perwakilan Partai Politik di Jalan Diponegoro - Gedung Sate Kota Bandung,Sabtu 12 Agustus 2023.

DPRD Jabar Dukung Deklarasi Pemilu Damai 2024 Bersama Partai Politik

Parlementaria|Agustus 13, 2023Agustus 13, 2023

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas di Tahun 2024,

Penandatanganan deklarasi dan komitmen penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Napak Jagad Pasundan Bhayangkara Ngajaga Lembur Polda Jabarjuga dibubuhkan oleh Ketua KPU dan Bawaslu Jabar serta unsur Forkopimda Provinsi Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas terkait dengan pengusulan tiga nama Pj Gubernur Jabar. Sekadar diketahui, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum akan mengakhiri Jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 5 September 2023. Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada secara resmi pengusulan nama Pj Gubernur Jabar.

DPRD Gelar Rapim Bahas Usulan Nama Calon Pj Gubernur

Parlementaria|Agustus 2, 2023Agustus 2, 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas terkait dengan pengusulan tiga nama Pj Gubernur Jabar.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2022, dan perubahan program Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 disetujui DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna. “Iya alhamdulilah, Raperda tentang P2APBD Provinsi Jabar TA 2022 dan perubahan program Perda Tahun 2023 telah disetujui dalam rapat paripurna. Dua agenda ini sangat penting, strategis untuk kepentingan masyarakat Jabar,” tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, Bandung, Jumat (28/7/2023).

Raperda P2APBD TA 2022 dan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2023 Disetujui DPRD Jawa Barat

Parlementaria|Juli 29, 2023Juli 29, 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2022, dan perubahan program Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 disetujui DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna.

DPRD Kota Bandung mengesahkan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Jumat 28 Juli 2023. Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi menjelaskan, kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan penganggaran daerah," jelas Salman.

DPRD Kota Bandung Resmikan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Pemerintahan|Juli 29, 2023Juli 29, 2023

DPRD Kota Bandung mengesahkan Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna, Jumat 28 Juli 2023.

Rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 28 Juli 2023 mengumumkan pemberhentian Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi. Ia mengatakan, pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung yang diselenggarakan Jumat, 28 Juli 2023, disepakati pimpinan DPRD Kota Bandung mengumumkan mengenai pemberhentian jabatan wali Kota Bandung periode 2018-2023. "Yana Mulyana diberhentikan sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023. Sebelumnya sudah kita bahas juga di Bamus. Lalu kita umumkan di rapat paripurna hari ini," ujar Salman.

DPRD Segera Kirim Surat Pemberhentian Yana Mulyana ke Kemendagri

Parlementaria|Juli 28, 2023Juli 28, 2023

Rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 28 Juli 2023 mengumumkan pemberhentian Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023.

Badan Kehormatan atau BK DPRD Jawa Barat menggelar rapat kerja membahas perubahan kode etik DPRD Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017. Rapat dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Senin (17/7/2023). Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Koordinator pembahasan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh bersama Ketua BK DPRD Jawa Barat Herry Dermawan, Wakil Ketua BK DPRD Jawa Barat Mirza Agam Gumay, dan dihadiri oleh Anggota BK DPRD Jawa Barat Abdul Jabar Majid, Neng Madinah Ruhiat, Rudi Harsa Tanaya dan Lili Eliyah. Dalam rapat kerja, Oleh Soleh mengapresiasi kinerja BK DPRD Jawa Barat yang dinilai produktif. Pihaknya berharap pembahasan perubahan kode etik bisa sesuai jadwal.

Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat, Rapat Kerja Bahas Perubahan Kode Etik

Parlementaria|Juli 18, 2023Juli 18, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Badan Kehormatan atau BK DPRD Jawa Barat menggelar rapat kerja membahas perubahan kode etik DPRD Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017. Rapat dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Senin (17/7/2023).

DKI JAKARTA.POTENSINERWS.COM,-- Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan kerja (kunker) ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022 dan APBD Tahun 2024, Rabu (12/07/2023). Rombongan Tim Banggar DPRD Provinsi Jawa barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si. dan Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM terima pejabat di Dirjen Bina Bangda Kemendagri dikantor Jl. Taman Makam Pahlawan No.20, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Anggota Badan Anggaran H. Raden Tedi,ST mengatakan kunker ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri ini dalam rangka konsultasi Mekanisme Pembahasan APBD Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat,terang wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang,Majalengka dan Subang (SMS) ini.

Aleg Raden Tedi : Banggar DPRD Jabar Konsultasi ke Dirjen Bina Bangda Kemendagri

Parlementaria|Juli 12, 2023Juli 17, 2023

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan kerja (kunker) ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022 dan APBD Tahun 2024, Rabu (12/07/2023).