#DPRD# Archives | Laman 4 dari 11

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan Kabupaten Cirebon. Kunjungan kerja diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih. Iis Rostiasih menjelaskan, Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja. Pertama dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon untuk konsultasi mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, termasuk menanyakan soal mekanisme aspirasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Jambi & Kabupaten Cirebon

Parlementaria|Juni 13, 2024Juni 13, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan Kabupaten Cirebon. Kunjungan kerja diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Kunjungan kerja tersebut diterima sekaligus, dan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Komisi IV DPRD Jawa Barat.

Sekretariat DPRD Jabar Bahas beberapa hal saat Terima DPRD Kabupaten Bogor, Kota Kendari dan Kabupaten Nunukan

Parlementaria|Juni 5, 2024Juni 5, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdiskusi soal kegiatan reses. Mulai dari aturan, prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan hingga anggaran. “Kita kedatangan kunjungan kerja dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja berkaitan prosedur dan mekanisme reses bagi anggota DPRD,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Iman Tohidin, Kota Bandung, Kamis (18/4/2024).

Diskusi DPRD Jabar dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bahas Prosedur hingga Mekanisme Reses

Parlementaria|April 18, 2024April 18, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdiskusi soal kegiatan reses. Mulai dari aturan, prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan hingga anggaran.

DPRD Provinsi Jabar mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar dalam merenovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk menutupi kebutuh rumah tinggal warga. DPRD tidak henti mengingatkan Pemprov Jabar untuk selalu meningkatkan jumlah dan penggarannya. Anggota IV DPRD Provinsi Jawa Barat M Hasbullah Rahmat mendorong anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Jabar bisa ditingkatkan. Karena, kebutuhan anggaran perlu mengikuti harga pasar. Menurut Hasbullah legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menerangkan, anggaran tiap unit perbaikan rutilahu adalah Rp 20 juta. Semestinya anggaran itu bisa dinaikkan karena berbagai pertimbangan.

DPRD Jabar Dorong Program Rutilahu Harus Ditingkatkan

Parlementaria|April 4, 2024April 8, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Provinsi Jabar mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar dalam merenovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk menutupi kebutuh rumah tinggal warga. DPRD tidak henti mengingatkan Pemprov Jabar untuk selalu meningkatkan jumlah dan penggarannya.

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap sektor pendapatan menjadi perhatian Pemprov Jabar saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selasa, (2/4/2024). Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah mengatakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sangat penting agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik dengan lebih baik.

Komisi III DPRD Jabar Bahas LKPJ Gubernur, Berharap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian

Parlementaria|April 3, 2024April 7, 2024

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap sektor pendapatan menjadi perhatian Pemprov Jabar saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selasa, (2/4/2024).

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tema Mari Menggapai Rido-Nya. Acara tersebut dilaksanakan di rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (2/4/2024). Hadir langsung Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih, hadir pula Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Garut Barnas Adjidin, serta dihadiri oleh seluruh pegawai ASN dan non ASN Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Perkuat Persaudaraan, Gelar Silaturahmi dan Buka Bersama

Parlementaria|April 2, 2024April 7, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tema Mari Menggapai Rido-Nya.
Acara tersebut dilaksanakan di rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (2/4/2024).

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan nota pengantar dua rancangan perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/3/2024). Dua raperda inisiatif eksekutif tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Legislasi Daerah tahun 2024.

Pemprov Jabar Sampaikan Dua Rancangan Perda kepada DPRD

Pemerintahan|Maret 30, 2024Maret 30, 2024

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan nota pengantar dua rancangan perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/3/2024)

Pansus 8 DPRD Kota Bandung melakukan rapat membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bersama KONI Kota Bandung, KORMI Kota Bandung, NPCI Kota Bandung, SOIna Kota Bandung, dan Bagian Hukum Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D, Jumat, 28 Maret 2024. Ketua Pansus 8 DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi, S.Pd., mengatakan, dewan berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaran Keolahragaan yang ditargetkan rampung pada akhir bulan April 2024 mendatang.

Berdampak Positif, Pansus 8 DPRD Dorong Percepatan Raperda Penyelenggaran Keolahragaan

Parlementaria|Maret 29, 2024Maret 31, 2024

Pansus 8 DPRD Kota Bandung melakukan rapat membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bersama KONI Kota Bandung, KORMI Kota Bandung, NPCI Kota Bandung, SOIna Kota Bandung, dan Bagian Hukum Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D, Jumat, 28 Maret 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024. Memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat mengatakan, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Raperda tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas Bersama dengan DPRD.

DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus LKPJ TA 2023

Parlementaria|Maret 29, 2024Maret 31, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna terkait Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045, Penyampaian Penjelasan Wali Kota Perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) T.A 2023, dan Pembentukan Pansus 1 (LKPJ), Kamis, 28 Maret 2024.

Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Koperasi Konsumen Sunday Market Monpera (KKSM Monpera Kota Bandung), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, 21 Maret 2024. Audiensi ini berkaitan dengan pengembangan KKSM Kota Bandung yang tersendat akibat beberapa masalah di lapangan. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Wawan Mohamad Usman, S.P.; dan dihadiri anggota Komisi B; Dudy Himawan,S.H., Hj. Siti Nurjannah, S.S., N. Wina Sariningsih, S.E., Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., dan Tanju Wijaya, S.T. Hadir pula dalam rapat tersebut, Satgasus PKL Kota Bandung, bagian Hukum Kota Bandung, satpol PP Kota Bandung, dan dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

PKL Monju Mengadu ke DPRD Kota Bandung

Parlementaria|Maret 22, 2024Maret 24, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Koperasi Konsumen Sunday Market Monpera (KKSM Monpera Kota Bandung), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, 21 Maret 2024. Audiensi ini berkaitan dengan pengembangan KKSM Kota Bandung yang tersendat akibat beberapa masalah di lapangan.

Panitia Khusus (Pansus) 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung segera memulai pembahasan terkait penggunaan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) demi mengamankan barang milik daerah (Aset) Kota Bandung. Pembahasan yang segera dilakukan Pansus 6 DPRD Kota Bandung yakni Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah sekaligus mengesahkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., menjelaskan, regulasi yang kuat adalah salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan pengelolaan aset atau barang milik daerah Kota Bandung.

Pansus 6 DPRD Kota Bandung Segera Bahas Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Parlementaria|Maret 20, 2024Maret 24, 2024

Panitia Khusus (Pansus) 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung segera memulai pembahasan terkait penggunaan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) demi mengamankan barang milik daerah (Aset) Kota Bandung.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren jadi percontohan DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian hal tersebut disampaikan legislator dari Fraksi Partai Kebabgkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat,seusai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah JabarJln Diponegoto no 27 Kota Bandung Senin (18/3/2024)

DPRD Kabupaten Barru Sulsel Belajar Pembentukan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke DPRD Jabar

Parlementaria|Maret 18, 2024Maret 18, 2024

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren jadi percontohan DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Ginanjar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) study komparatif ke Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.yang bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi D.I.Y.Jl. Raya Janti No.4, Wonocatur, Banguntapan Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.(14/03/2024). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati mengatakan kunker ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Pariwisata,untuk menanyakan terkait kebenaran potensi pendapatan pariwisata Yogyakarta ini juga strategi agar pendapatan dari sektor pariwisata di Yogyakarta terus meningkat.

Komisi II DPRD Jabar Studi Komparatif ke Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Parlementaria|Maret 15, 2024Maret 17, 2024

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dra.Hj.Lina Ruslinawati mengatakan kunker ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Pengelolaan Pariwisata,untuk menanyakan terkait kebenaran potensi pendapatan pariwisata Yogyakarta ini juga strategi agar pendapatan dari sektor pariwisata di Yogyakarta terus meningkat.

DPRD Jabar Terima Studi Tiru DPRD Bengkulu Bahas Penganggaran Alokasi Dana Program Kemensos dan Dinsos

Parlementaria|Maret 14, 2024Maret 14, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja tersebut terkait studi tiru penganggaran alokasi dana pada program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar dan soal sinergi pelayanan penyandang disabilitas.

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., memimpin Rapat Paripurna. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah telah disepakati bahwa pada hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

DPRD Kota Bandung Tetapkan Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Parlementaria|Maret 1, 2024Maret 4, 2024

DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan Raperda Kota Bandung tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 29 Februari 2024.