#DPRD# Archives | Laman 2 dari 11

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 yang belum lama ini disahkan atau ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2025. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menegaskan APBD TA 2025 harus tepat sasaran, dan pengawasan ketat sehingga tidak ada kebocoran disana sini. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar harus kreatif dalam melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini Catatan DPRD Provinsi Jawa Barat atas Ranperda APBD 2025

Parlementaria|November 11, 2024November 11, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 yang belum lama ini disahkan atau ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2025.

Pemda Provinsi Jabar bersama DPRD sepakat menyetujui APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan APBD Jabar 2025 disetujui dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024) malam. Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengapresiasi karena persetujuan dilakukan lebih awal dari batas akhir 30 November 2024.

Tiga Minggu Lebih Awal, Pemda Provinsi Jabar – DPRD Setujui APBD 2025

Pemerintahan|November 9, 2024November 9, 2024

Pemda Provinsi Jabar bersama DPRD sepakat menyetujui APBD tahun anggaran 2025.

Persetujuan APBD Jabar 2025 disetujui dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024) malam.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024). Dalam rapat paripurna tersebut Bey menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang mencakup sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh Pemda Provinsi Jabar.

DPRD Jabar Setujui Sembilan Ranperda dalam Propemperda Tahun 2025

Parlementaria, Pemerintahan|November 8, 2024November 8, 2024

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (8/11/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut Bey menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang mencakup sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh Pemda Provinsi Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menggelar rapat paripurna membahas 3 agenda penting. Tiga agenda penting tersebut diantaranya; agenda pertama laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, dan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. Agenda kedua, penetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Agenda ketiga pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Jawa Barat sisa masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Partai Gerindra, Syahrir.

DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Persetujuan Propemperda, Perubahan Renja hingga Pelantikan PAW

Parlementaria|November 8, 2024November 8, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna membahas 3 agenda penting.tersebut pertama laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, dan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024). Resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir bakal memperjuangkan beberapa masalah salah satunya; kemudahan masyarakat terhadap akses kesehatan, ketersedian pupuk bagi para petani, wajib belajar 12 tahun yang dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk pembangunan sekolah SMA Negeri atau SMK Negeri di setiap kecamatan dan lainnya

Sah, Syahrir Dilantik Jadi PAW Anggota DPRD Jawa Barat

Parlementaria|November 8, 2024November 9, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pelantikan atau pengambilan sumpah H. Syahrir, SE.M.IPOL menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah daerah pemilihan Jabar IX dari Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, Jumat (8/11/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. “Atas nama DPRD Jawa Barat, kami berterima kasih atas kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jabar. Banyak hal yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraana masyarakat,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Senin, (4/11/2024).

DPRD Jawa Barat Minta Dukungan DPD RI Cabut Moratorium Daerah ke Pemerintah Pusat

Parlementaria|November 4, 2024November 4, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi, Jum'at (1/11/24). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan proyek yang direncanakan menjadi salah satu fasilitas penting bagi transportasi publik di kawasan tersebut. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan Terminal Tipe B Cikarang merupakan salah satu dari 14 terminal Tipe B di Jabar yang pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar.

Banggar DPRD Jabar Tinjau Terminal Tipe B Cikarang

Parlementaria|November 3, 2024November 3, 2024

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) meninjau pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kab. Bekasi, Jum’at (1/11/24).

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa. Pasalnya, perluasan TPA Sarimukti tersebut justru akan mengurangi kawasan hutan, belum lagi merusak lingkungan. Mulai dari air limbah atau lindi yang merusak ekosistem lingkungan sekitar, seperti sungai, laut hingga Waduk Jatiluhur. Kemudian resiko ledakan karena akumulasi gas metan hasil dekomposisi sampah oleh bakteri anaerob, terutama masyarakat sekitar yang dirugikan atas kerusakan lingkungan imbas dari perluasan tersebut dan dampak negatif lainnya.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Kritik Perluasan TPA Sarimukti

Parlementaria|Oktober 31, 2024Oktober 31, 2024

Rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, yang rencananya diperluas di kawasan hutan milik Perhutani mendapat kritik dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa.

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar menginventarisasi semua cagar budaya baik itu benda, bangunan, situs, struktur, hingga kawasan cagar budaya yang berpotensi rusak. Sehingga kejadian seperti robohnya atap bagian depan Gedung YPK bisa dicegah. “Saya prihatin atas peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung YPK hingga mengakibatkan tiga orang luka-luka. Saya juga mendorong Disparbud Provinsi Jabar menginvetarisasi semua cagar budaya, khususnya yang berpotensi rusak,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Rabu (30/10/2024).

DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Disparbud Jabar Inventarisasi Cagar Budaya yang Berpotensi Rusak

Parlementaria|Oktober 30, 2024Oktober 30, 2024

Menanggapi peristiwa robohnya atap bagian depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin (28/10/2024). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar menginventarisasi semua cagar budaya baik itu benda, bangunan, situs, struktur, hingga kawasan cagar budaya yang berpotensi rusak. Sehingga kejadian seperti robohnya atap bagian depan Gedung YPK bisa dicegah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 diproyeksikan turun. Hal ini imbas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap APBD yang mulai berlaku di 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

Iwan Suryawan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Proyeksikan APBD Pemprov Jabar TA 2025 Menurun

Parlementaria|Oktober 17, 2024Oktober 17, 2024

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Tiga Ranperda tersebut, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota pengantar tersebut dibagi dalam 2 agenda. Tiga Ranperda yang dimaksud diantaranya, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

DPRD Provinsi Jabar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur atas 3 Ranperda

Parlementaria|Oktober 17, 2024Oktober 17, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar gubernur atas tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Penyampaian nota pengantar tersebut dibagi dalam 2 agenda.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Kunjungan kerja tersebut terkait koordinasi dan pendalaman tugas dan fungsi Komisi II dalam peningkatan perekonomian pelaku usaha UMKM. Selain itu, DPRD Provinsi Banten pun melakukan studi tiru pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sekretariat DPRD Jawa Barat dan DPRD Provinsi Banten Bahas Tufoksi Komisi II

Parlementaria|Oktober 14, 2024Oktober 14, 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Kunjungan kerja tersebut terkait koordinasi dan pendalaman tugas dan fungsi Komisi II dalam peningkatan perekonomian pelaku usaha UMKM.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna pengumuman Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri Komisi,Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Dewan Kehormatan (DK), Kamis (10/10/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa turut mendampingi Wakil Ketua I Iwan Suryawan, Wakil Ketua II M.Q. Iswara, Wakil Ketua III Ono Surono, Wakil Ketua IV Acep Jamaludin. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (10/10/2024). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman

DPRD Jawa Barat Tetapkan Alat Kelengkapan Dewan Periode 2024-2029

Parlementaria|Oktober 10, 2024Oktober 10, 2024

BANDUNG.POTENSINEWS.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna pengumuman Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri Komisi,Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Dewan Kehormatan (DK), Kamis (10/10/2024).

Ranperda Tatib DPRD Provinsi Jabar Diadopsi DPRD Provinsi Bengkulu

Parlementaria|Oktober 3, 2024Oktober 3, 2024

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD menjadi percontohan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Beberapa pasal, atau muatan lokal akan diadopsi.

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna pengumuman usulan calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat definitif masa jabatan 2024-2029. Calon pimpinan DPRD Jawa Barat definitif masa jabatan 2024-2029 tersebut diantaranya; Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Wakil Ketua I, Iwan Suryawan, Wakil Ketua II, M.Q. Iswara, Wakil Ketua III, Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat IV, Acep Jamaludin.

Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Jawa Barat Periode 2024-2029

Parlementaria|Oktober 1, 2024Oktober 1, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna pengumuman usulan calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat definitif masa jabatan 2024-2029.