#DPRD# Archives | Laman 11 dari 11

Panitia Khusus 1 (Pansus 1) LKPJ membahas Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 bersama Disdagin, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, (6/4/2022). Rapat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dipimpin langsung Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri anggota Pansus 1 baik secara langsung maupun melalui daring teleconference. Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafury menyampaikan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 terkait capaian retribusi pada tahun 2021 dari setiap SKPD. "Kita semua di sini memegang dokumen LKPJ T.A 2021. Acuan dari Pansus 1 ini yaitu dokumen ini jangan sampai OPD menyampaikannya dengan data yang tidak sama antara di dokumen LKPJ dan yang disampaikannya,” ucapnya.

DPRD Minta SKPD Sikapi Perubahan Regulasi dengan Inovasi

Parlementaria|April 7, 2022April 18, 2022

kondisi PAD Kota Bandung terkait regulasi mengalami perubahan dan SKPD-SKPD harus siap mengikuti dan membuka inovasi-inovasi baru.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021, Rabu (06/04/2022). Rapat kali ini mendalami realisasi kinerja perusahaan milik daerah di antaranya PT BII dan Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Musyawarah dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury. Pada kesempatan ini, Dewan mengapresiasi kepada PT BII dan Perumda Pasar Juara dalam upaya meningkatkan pendapatan Kota Bandung. Namun, ada hal yang perlu dievaluasi agar persoalan yang sering dihadapi perumda di Kota Bandung tidak mempengaruhi kinerjanya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus 1 Riana, agar evaluasi kinerja diawali dengan pembenahan internal di PT BII dan Perumda Pasar Juara.

DPRD Minta BUMD Kota Bandung Benahi Internal dan Tingkatkan Kinerja

Parlementaria|April 6, 2022April 18, 2022

Dewan juga mendorong kepada perumda untuk melakukan inovasi baik dalam pelayanan ataupun program-program yang akan dilaksanakan.

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Kota Bandung, Selasa (5/4/2022). Berlangsung di depan Gedung DPRD Jabar, dalam aksinya KAMMI Se-Bandung Raya dalam aksi unjuk rasanya menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya: 1. Menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. 2. Mendesak pemerintah menjamin ketersediaan Pertalite serta kestabilan pangan. 3. Menolak kenaikan PPN 11%, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan 4. Menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Aksi unjuk rasa tersebut direspon oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Achmad Ru’yat, serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Yosa Octora Santono dengan mendatangi langsung masa aksi.

Waket DPRD Ru’yat dan Yosa Terima Aspirasi KAMMI

Parlementaria|April 5, 2022April 7, 2022

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat menanggapi aksi tersebut bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan ke DPR RI secepatnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung, drg. Maya Himawati, Sp.Ort., berharap dengan hadirnya Rancangan Peraturan DPRD Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan DPRD No. 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik, dapat memberikan dampak positif akan kinerja DPRD Kota Bandung ke depannya. Hal tersebut ia sampaikan secara virtual pada Rapat Pansus 12 DPRD Kota Bandung yang dipimpin oleh Ketua Pansus 12, Dudy Himawan, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (4/4/2022). "Harapannya dapat memberikan dampak positif kepada DPRD Kota Bandung ke depannya," ujar Maya. Menurut Maya, kode etik memiliki peran penting dalam memandu kinerja dari anggota DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tupoksi dan tugasnya. "Mulai dari hal yang mendasar dan kecil juga diatur, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

Peraturan DPRD Berikan Dampak Positif Kinerja Dewan

Parlementaria|April 5, 2022April 18, 2022

Menurut Maya, kode etik memiliki peran penting dalam memandu kinerja dari anggota DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tupoksi dan tugasnya.

Anggota DPRD Jabar Hj Sumiyati mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, dimana jika belum booster maka harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test. “Kebijakan ini juga harus mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, harus taat pada regulasi yang dibuat, seperti mengikuti vaksin booster dan yang belum harus menunjukan hasil pemeriksaan rapid test,” kata Sumiyati

Anggota DPRD Jabar Hj Sumiyati Dukung Kebijakan Vaksin Booster untuk Pemudik

Parlementaria|April 4, 2022April 20, 2022

negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19. Saat ini, ketika memasuki tahap vaksin booster, maka sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.

DPRD Kota Bandung menyelenggarakan Rapat Paripurna terkait Penyampaian Penjelasan Wali Kota perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD, Kamis (31/03/2022). Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., memimpin rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, S.E., dan dihadiri anggota DPRD secara langsung dan melalui teleconference. Rapat paripurna itu dihadiri Plt. Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa ”Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

DPRD Gelar Paripurna Sampaikan Nama Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Tahun 2021

Parlementaria|April 1, 2022April 18, 2022

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa ”Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Jalan dari perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati kerap terjadi kemacetan yang cukup parah. Ruas Kadipaten menuju Jatibarang ini beberapa waktu belakangan sempat menjadi keluhan, hal ini dikarenakan ada pekerjaan pengecoran jalan sepanjang 4 kilometer. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan bahwa kemacetan di ruas jalan tersebut sulit dihindari. Hal ini berkaitan dengan posisi ruas jalan itu sendiri yang melintas di tepi saluran irigasi dan butuh alternatif sebagai solusi selama pembangunan berlangsung.

DPRD Minta Pekerjaan Jalan Kadipaten-Jatibarang Harus Segera Tuntas

Parlementaria|Oktober 13, 2021Oktober 21, 2021

Jalan dari perempatan Kadipaten menuju Bandara Kertjati kerap terjadi kemacetan yang cukup parah. Ruas Kadipaten menuju Jatibarang ini dikarenakan ada pekerjaan pengecoran jalan sepanjang 4 kilometer.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady mengatakan,kemacetan itu sulit dihindari karena posisinya melintas di tepi saluran irigasi dan butuh alternatif sebagai solusi selama pembangunan berlangsung