#DPRD# Archives | Laman 10 dari 11

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk segera mengucurkan dana kebutuhan untuk mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sekertaris Komisi II Yunandar Eka Perwira Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar ini mengungkapkan bahwa hampir seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat sudah terdapat kasus PMK ini,tutur Aleg asal Dapil Jabar I (Kota Bandung-Kota Cimahi). Lebih lanjut dikatakannya,sekarang sudah hampir merata (PMK) tersebar di seluruh Kabupaten dan kota di Jawa Barat, walaupun data resminya pada Minggu lalu itu masih 20 Kabupaten Kota,ucap Yunandar. Menurut Politisi Partai berlambang banteng moncong putih ini, seharusnya Pemprov Jabar langsung mengambil langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran PMK.

DPRD Jabar Mendesak Pemprov Gelontorkan Dana Buat Mencegah Penyakit PMK

Parlementaria|Juni 10, 2022Juni 19, 2022

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak Gubernur

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, SH., MH., saat di hubungi media melalui sambungan telepon, Minggu, (5/6/2022)secara khusus memberikan tanggapan dalam kaitan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 5 Juni. “Sayangi bumi kita, juga selamatkan lingkungan, lakukan mulai hari ini, sekecil apapun aneka kegiatan positif dari diri kita,” tutur Anggota Legislator(Aleg) dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini. “Saya selaku Ketua DPRD Jabar memberikan apresiasi atas upaya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam hal menjaga dan memperbaiki lingkungan di 27 kota dan Kabupaten,” ujar Taufik Hidayat.

Ketua DPRD Jabar Taufik : Apresiasi Pemprov Jaga dan Perbaiki Lingkungan

Parlementaria|Juni 5, 2022Juni 16, 2022

“Saya selaku Ketua DPRD Jabar memberikan apresiasi atas upaya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam hal menjaga dan memperbaiki lingkungan di 27 kota dan Kabupaten,” ujar Taufik Hidayat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., menghadiri undangan Peresmian Kolam Retensi Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD, bertempat di Jalan Cikuray Simpang, Kelurahan Lingkar Selatan, Senin, (23/5/2022). Dengan kedalaman 2 meter, kolam retensi ini memiliki daya tampung debit sekitar 13.000 liter. Kolam retensi yang dibangun Pussenkav TNI AD ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah Kota Bandung. Folmer mengatakan, kolam retensi ini terbangun di dalam aset milik Pussenkav TNI AD yang secara fungsi sekarang digunakan untuk ruang publik, sekaligus sebagai fungsi kolam retensi. Kehadiran kolam retensi ini bisa membantu pengendalian banjir karena sampai saat ini Kota Bandung masih bermasalah dalam penanganan banjir. “Jadi ini bentuk kolaborasi luar biasa. Kami dari DPRD tentu sangat menyambut baik adanya kerja sama yang baik dari TNI, khususnya Pussenkav TNI AD,” tuturnya. Dengan hadirnya kolaborasi ini, DPRD akan terus mendukung setiap gerakan kolaborasi untuk menanangai sejmlah permasalahan di Kota Bandung. “DPRD Kota Bandung akan memprioritaskan kaitan dengan upaya-upaya konkret Pemerintah Kota Bandung dengan TNI secara umum, khususnya Pussenkav, kaitan kita bersama-sama sebagai anak bangsa menyelesaikan permasalahan ke depan,” katanya.

DPRD Sambut Baik Kolam Retensi Buatan Pussenkav TNI AD

Parlementaria|Mei 23, 2022Mei 24, 2022

Folmer mengatakan, kolam retensi ini terbangun di dalam aset milik Pussenkav TNI AD yang secara fungsi sekarang digunakan untuk ruang publik, sekaligus sebagai fungsi kolam retensi.

Kehadiran kolam retensi ini bisa membantu pengendalian banjir karena sampai saat ini Kota Bandung masih bermasalah dalam penanganan banjir.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., berkunjung ke rumah keluarga pasien yang diduga akibat kelalaian perawat RSHS, di Bandung, Sabtu (21/5/2022). Setelah mendapat keterangan dari pihak keluarga, Achmad meminta Komisi D DPRD Kota Bandung yang menangani soal kesehatan untuk memanggil perwakilan dari RSHS. “Mengundang (RSHS) untuk mendengarkan informasi yang lebih lanjut dari yang bersangkutan, tentang apa yang terjadi sebetulnya dan duduk perkara dari berbagai pihak,” kata Achmad. Beberapa hari yang lalu publik dihebohkan dengan video viral keluarga pasien yang tengah berargumen dengan perawat RSHS. Dari video tersebut menampilkan kondisi seorang perempuan yang baru saja meninggal dunia. Suami perempuan tersebut, Arif Susanto, menuturkan, saat itu istrinya tengah dirawat dalam kondisi kanker stadium empat. Kondisinya sedang lemah dan membutuhkan alat bantu pernapasan dengan tabung oksigen. Ketika oksigen terpantau habis, kata Arif, perawat tidak segera menggantinya dengan tabung oksigen baru. Keluarga pun menyaksikan pasien itu wafat. Achmad mengatakan, DPRD Kota Bandung akan memanggil pihak RSHS untuk menjelaskan duduk perkara persoalan tersebut. Komisi D akan mendalami sejauh mana penanganan RSHS yang menyebabkan munculnya kasus itu.

Dalami Penyebab Kisruh Pasien Meninggal,DPRD Panggil Pihak RSHS

Parlementaria|Mei 22, 2022Mei 24, 2022

Achmad mengatakan, DPRD Kota Bandung akan memanggil pihak RSHS untuk menjelaskan duduk perkara persoalan tersebut. Komisi D akan mendalami sejauh mana penanganan RSHS yang menyebabkan munculnya kasus itu.

Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Jumat (20/5/2022). Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung mengapresiasi capaian prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diraih Kota Bandung untuk keempat kalinya. "Kami dari DPRD Kota Bandung mengapresiasi upaya dari Pemerintah Kota Bandung yang kembali meraih WTP. Berarti ini yang keempat kali atau quattrick, dan prestasi ini harus bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan," ujarnya, seusai kegiatan di BPK Jawa Barat. Tedy pun menilai opini WTP yang diraih Kota Bandung mendapatkan nilai tertinggi dari lima kabupaten/kota, dalam hal tindak lanjut penyelesaian catatan yang di berikan BPK.

DPRD Apresiasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Bandung

Parlementaria|Mei 20, 2022Mei 20, 2022

Tedy pun menilai opini WTP yang diraih Kota Bandung mendapatkan nilai tertinggi dari lima kabupaten/kota, dalam hal tindak lanjut penyelesaian catatan yang di berikan BPK.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2021 setelah menerima dan melakukan pembahasan secara internal, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (20/5/2022). Rapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha S.H., D.H., dan dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, S.E., Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, dan Anggota DPRD Kota Bandung, juga dinas-dinas terkait baik hadir secara langsung maupun melalui teleconference. Rekomendasi DPRD disampaikan secara tertulis oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, D.H., S.H., kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Hasil keputusan berupa rekomendasi pada beberapa item LKPJ yang menjadi rekomendasi dijadikan pertimbangan dan pedoman sebagai langkah kerja Kota Bandung selanjutnya. Kota Bandung juga berhasil mendapatkan penghargaan WTP 4 kali berturut turut.

DPRD Kota Bandung Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2021

Parlementaria|Mei 20, 2022Mei 20, 2022

Hasil keputusan berupa rekomendasi pada beberapa item LKPJ yang menjadi rekomendasi dijadikan pertimbangan dan pedoman sebagai langkah kerja Kota Bandung selanjutnya. Kota Bandung juga berhasil mendapatkan penghargaan WTP 4 kali berturut turut.

Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., beserta Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., Anggota Komisi A DPRD Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Badan Pengurus Forum Rukun Warga Kota Bandung Masa Bakti 2022 - 2027, di Pendopo Kota Bandung, Kamis (19/5/2022). Acara itu juga dihadiri oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, unsur Forkopimda lainnya, serta perwakilan dari berbagai organisasi. Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru Forum RW Kota Bandung Periode 2022-2027. Untuk meningkatkan laju pembangunan Kota Bandung, ia berharap koordinasi DPRD dengan Forum RW Kota Bandung makin diperkuat.

DPRD dan Forum RW Perkuat Koordinasi, Pacu Laju Pembangunan Kota Bandung

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 19, 2022

Kerja sama DPRD-Forum RW akan diperlukan, terutama di bidang Peraturan Perundang-Undangan, karena implementasinya nanti 100 persen untuk masyarakat.

Pansus 1 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat pembahasan Finalisasi Rekomendasi LKPJ bersama Bappelitbang dan Bagian Pemerintahan Kota Bandung, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafuri, di ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis (19/5/2022). Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana juga turut hadir beserta para anggota Pansus 1 yaitu; Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., Sandi Muharam, SE, serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos., Yudi Cahyadi, S.Pd., dan Nenden Sukaesih, S.E. Anggota Pansus 1 Folmer Silalahi menyampaikan bahwa Kartu Bandung Sejahtera harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat bisa mendapatkan haknya melalui kartu tersebut. "Saya meminta, bahwa aturan dan kebijakan terkait kartu Bandung Sejahtera ini harus disosialisasi secara merata kepada masyarakat Kota Bandung. Program ini harus mendapatkan output yang jelas. Jangan sampai masyarakat Kota Bandung tidak mendapatkan haknya secara terbuka terkait program ini, itu yang perlu saya tekankan," kata Folmer.

Aleg DPRD Sosialisasi Kartu Bandung Sejahtera Harus Diperluas

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 20, 2022

Anggota Pansus 1 Folmer Silalahi menyampaikan bahwa Kartu Bandung Sejahtera harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat bisa mendapatkan haknya melalui kartu tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya., SE., M.M., menghadiri acara halalbihalal Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, di Taman Buruan Sae RW 02 Kelurahan Mengger, Rabu (18/5/2022). Acara dihadiri juga oleh camat Bandung Kidul, lurah Mengger, MUI Kecamatan Bandung Kidul, serta tokoh masyarakat Kecamatan Bandung Kidul. Pada sambutannya, Edwin menyampaikan rasa bahagia dapat hadir dalam forum silaturahmi yang merupakan suatu kegiatan yang sangat baik. "Saya merasa bahagia sekali dapat hadir dalam forum ini. Bukan karena saya diundang, tetapi saya merupakan bagian dari warga asli Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, saya dapat bertatap muka langsung dengan tetangga atau masyarakat Kecamatan Bandung Kidul yang merupakan unsur keluarga juga. Banyak sekali manfaat dari silaturahmi bersilaturahmi salah satunya memperpanjang umur serta melimpahkan rezeki," ucapnya. Edwin menyampaikan kesiapannya bekerja sama serta bersinergi khususnya dengan warga Kecamatan Bandung Kidul supaya komunikasi harus berjalan dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Edwin Senjaya: Halalbihalal Perkuat Sinergi

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 19, 2022

Edwin menyampaikan kesiapannya bekerja sama serta bersinergi khususnya dengan warga Kecamatan Bandung Kidul supaya komunikasi harus berjalan dengan baik.

Pansus 10 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dengan agenda pembahasan hasil fasilitasi Raperda Kota Bandung tentang Bangunan Gedung, di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Bandung, Selasa (17/5/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 10, Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., dan diikuti oleh para anggota pansus 10, yaitu Drs. H. Isa Subagdja; H. Aries Supriyatna, S.H., MH., Iwan Hermawan, S.E, Ak., H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., dan Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., MM. Ketua Pansus 10, Juniarso Ridwan mengatakan bahwa hadirnya Perda ini sangat penting untuk menjadi acuan masyarakat dalam proses pembangunan yang sesuai dengan aturan. Termasuk menertibkan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan perizinan pembangunannya. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan yang dibuat semua pihak melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), agar potensi kendala teknis di lapangan dapat diantisipasi dan Perda ini dapat dilaksanakan secara optimal. "Hadirnya Perda ini sangat penting, karena akan menjadi acuan regulasi bagi masyarakat juga Pemerintah Kota Bandung dalam menegakkan sebuah aturan. Maka dari itu, perlu adanya pembahasan bersama lintas instansi untuk mengantisipasi kendala yang dimungkinkan terjadi, karena pelaksana regulasi ini bukan hanya Dinas Cipta Bintar saja, tapi juga ada Satpol PP dan lainnya," ujarnya.

DPRD Minta Perda Bangunan Gedung Antisipasi Masalah Yang Kerap Muncul

Parlementaria|Mei 18, 2022Mei 19, 2022

“Hadirnya Perda ini sangat penting, karena akan menjadi acuan regulasi bagi masyarakat juga Pemerintah Kota Bandung dalam menegakkan sebuah aturan. Maka dari itu, perlu adanya pembahasan bersama lintas instansi untuk mengantisipasi kendala yang dimungkinkan terjadi, karena pelaksana regulasi ini bukan hanya Dinas Cipta Bintar saja, tapi juga ada Satpol PP dan lainnya,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriatna berharap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Kota Bandung dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung terkait Persiapan PPDB 2022 bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketua Paguyuban Camat, Ketua Paguyuban Lurah dan Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (17/5/2022). "Hari ini kita memberikan masukan agar PPDB 2022 lebih baik dari tahun 2021," tuturnya. Menurut Aries, salah satu yang perlu diperhatikan yakni warga yang masuk kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Sistem yang disiapkan maupun kebijakan yang ada tidak boleh menghambat untuk masuk sekolah.

DPRD Berharap Pelaksanaan PPDB 2022 Kota Bandung Harus Lebih Baik

Edukasi|Mei 18, 2022Mei 19, 2022

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriatna berharap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Kota Bandung dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, PT Bandung Infra Investama (BII), Perumda Pasar Juara, dan Bank Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas realisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung T.A 2021, di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Jumat (13/5/2022). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos. Pembahasan rapat kali ini meneruskan dari rapat sebelumnya untuk membahas seputar kinerja BUMD. Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap dewan pengawas BUMD yang hadir, Ferry Rismafury mendalami sejauh mana laporan perkembangan perusahaan pelat merah milik Kota Bandung ini. Menanggapi pertanyaan itu, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening menjawab perusahaan daerah yang mereka pantau tergolong cukup sehat. Adapun Dewan Pengawas Perumda Bank Bandung dan Perumda Pasar Juara menjawab perusahaan tergolong kurang sehat.

Pansus 1 DPRD Kaji Kinerja Dewan Pengawas BUMD Kota Bandung

Parlementaria|Mei 13, 2022Mei 15, 2022

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung bersama Bagian Perekonomian, Dewan Pengawas Perumda Tirtawening, PT Bandung Infra Investama (BII), Perumda Pasar Juara, dan Bank Bandung melaksanakan Rapat Kerja membahas realisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung T.A 2021

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan Citra Bakti/Saba Desa bertempat di Pendopo Kota Bekasi, Kamis (12/5/2022). Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh, dan diterima langsung oleh Plt. Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh dalam sambutannya memaparkan, Citra Bakti/Saba Desa merupakan salah satu upaya DPRD Jabar dalam optimalisasi komunikasi dan penyerapan aspirasi. "Saba Desa ini dimaksudkan dalam rangka bagaimana membantu anggota DPRD di Dapil agar apa yang menjadi aspirasi dapat dimaksimalkan dengan potensi dan kemampuan yang ada," tuturnya.

DPRD Jabar Gelar Kegiatan Citra Bakti/Saba Desa Bangun Optimalisasi Komunikasi dan Penyerapan Aspirasi

Parlementaria|Mei 13, 2022Mei 15, 2022

“Saba Desa ini dimaksudkan dalam rangka bagaimana membantu anggota DPRD di Dapil agar apa yang menjadi aspirasi dapat dimaksimalkan dengan potensi dan kemampuan yang ada,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, SE., M.M., hadir dalam talk show Obrolan Plus Solusi (Opsi), di Studio Radio PR FM Bandung, Senin, (18/4/2022), dengan Tema “Layanan Aduan Tunjangan Hari Raya”. Tema ini diangkat berdasarkan keresahan masyarakat terkait kepastian dan besaran THR yang wajib diterima oleh para pekerja sebelum Idulfitri 1443 Hijriah. Politisi senior Partai Golkar Edwin mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Kota Bandung untuk memberikan THR kepada pekerjanya. Bila perusahaan tidak membayarkan THR tentunya akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. "Harapannya THR bisa terbayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja. Terlebih kondisi ekonomi saat ini sudah lebih baik dari tahun lalu. Bila tidak membayar THR tentunya berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu ada sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha," kata Edwin.

Edwin Senjaya: Segera Laporkan!Jika Pekerja Tidak Terima THR

Parlementaria|April 18, 2022April 18, 2022

Politisi senior Partai Golkar Edwin mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Kota Bandung untuk memberikan THR kepada pekerjanya. Bila perusahaan tidak membayarkan THR tentunya akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

DPRD Kota Bandung soroti permasalahan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Generalisasi Sekolah "Serupa Tapi Tak Sama," bersama Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (AMS), di Aula AMS, Bandung, Kamis, (7/4/2022). Menurut Kabid PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung Bambang Aryanto, bahwa pada masa pandemi yang dialami oleh bangsa ini berdampak pada keberlangsungan pendidikan sehingga terjadinya ketertinggalan khususnya di Kota Bandung Maka Dinas Pendidikan menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meminta dukungan dari masyarakat Kota Bandung dan juga DPRD Kota Bandung.

DPRD Soroti Masalah Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Kota Bandung

Parlementaria|April 7, 2022April 17, 2022

“Ada beberapa tantangan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang saat ini sedang dialami antara lain seperti hak guru honorer, biaya operasional pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu hingga infrastruktur,” ujar Bambang.