Koswara mengatakan, industri gim telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut.

Koswara : Industri Gim Mendapat Perhatian Serius dari Pemerintah

BAZNAS Jabar Raih Peringkat Top of Mind Nomor Satu di Jawa Barat

Berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan Jawa Barat, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang. Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupasinya. Hal itu diungkapkan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kawasan Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/1/2025). Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo mengungkapkan, serapan aspirasi masyarakat Jawa Barat meliputi persoalan yang disebutkan diatas. Sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, secara anggaran strukturnya banyak yang belum memadai untuk dilaksanakan ditingkat provinsi.

DPRD Jabar Minta Bantuan Komisi V DPR RI Perbaikan Infrastruktur

Ajang lari bergengsi Pocari Sweat Run Indonesia 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Acara peluncuran ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, dan Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati. Dalam sambutannya, Bey Machmudin memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan tahun ini yang dinilai lebih matang dan inovatif dibandingkan sebelumnya.

Siap Jadi Ajang Lari Terbaik di Indonesia Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melewati dinamika dan tantangan dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas atau Smart City. Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Yayan A. Brilyana : Konsep Smart City Kota Bandung Mendapat Pengakuan Nasional hingga Internasional

#Disdagin#

Panitia Khusus 1 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) membahas realisasi Kinerja T.A 2021 di Ruang Rapat Badan Musyawarah, pada Jumat (13/05/2022). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1, yaitu Yudi Cahyadi, S.P.; Hasan Faozi, S.Pd; H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T. Wakil Ketua Pansus 1, Riana memberikan apresiasi terhadap Disdagin terkait dengan realisasi Bandung menjadi Kota Jasa yang sudah mulai terlihat. Riana juga menyoroti perihal pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dilakukan secara maksimal. “Ini luar biasa menjamurnya di Kota Bandung terkait kafe-kafe dan sebagainya. Bandung jadi Kota Jasa sudah mulailah hari ini terlihat. Tapi pengawasannya sekali lagi kembali ke persoalan kualitas, persoalan mutu kelihatannya belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian. Misalkan tidak asal hanya buat kafe dan sebagainya kemudian pengawasan proses produksi mereka tidak diawasi. Ini harus gitu ya, sehingga tidak jadi persoalan,” ujarnya.

Raker Pansus 1 DPRD Kota Bandung Hadirkan Disdagin, Diskominfo, dan Prokopim

Parlementaria|Mei 13, 2022Mei 15, 2022

Panitia Khusus 1 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.