#Desa Sadar Hukum#

Kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya meningkatkan pencapaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai kelanjutan dari program keluarga sadar hukum. Berdasarkan data Jabar memiliki 2.770 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rincian 2.272 desa dan 498 kelurahan sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Tanah Air. Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar. terkait hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Biro Hukum Kabupaten Garut. Kunker tersebut dipimpin Sekretaris Komisi 1 H. Sadar Muslihat, S.H.Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) beserta anggota H. Ahab Sihabudin, S.H.I.(F-PKS),H. Ruhyat Nugraha (F-Gerindra Persatuan),Rafael Situmorang, SH (FPDIP),Dra. Hj. Ellin Suharliah, M.Si,(FPDI) dan Lili Eliyah., SH., MM (F-Golkar) Menurut politisi partai berlambang bulan sabit kembar ini adapun maksud dan tujuan kunker ini dalam rangka pengawasan program Desa Sadar Hukum, yang bertempat di Kantor Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,selasa (9/8/2022).

Komisi 1 DPRD Jabar Kunker Pantau Program Desa Sadar Hukum

Parlementaria|Agustus 10, 2022Agustus 11, 2022

Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.