#Daerah# Archives | Potensi News

DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung siap membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan ini disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 12 Februari 2025 malam. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., melalui telenconference. Sementara Anggota DPRD Kota Bandung yang hadir baik langsung maupun teleconference telah memenuhi kuorum. Adapun dari Pemerintah Kota Bandung hadir Pj Wali Kota Bandung A. Koswara beserta jajaran pejabat struktural. Dalam rapat paripurna Edwin Senjaya menjelaskan, persetujuan yang telah diberikan oleh forum rapat paripurna ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Terhadap Pengajuan satu buah Raperda Kota Bandung di Luar Propemperda Tahun 2025.

Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Siap Dibahas

Parlementaria|Februari 13, 2025

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,- DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung siap membahas Raperda tentang

DPRD Jabar : Pemekaran Daerah Baru DPRD Perlu Dukungan Penuh Stakholder

Parlementaria|November 28, 2024November 28, 2024

DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan pemekaran daerah baru di Jawa Barat. Mengingat prioritas keuangan dari pemerintah pusat dilihat dari jumlah banyaknya kabupaten kota disuatu daerah bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk.

Pencabutan Moratorium Daerah Jadi Harapan DPRD Jawa Barat di Momentum HUT ke-78 RI

Parlementaria|Agustus 18, 2023Agustus 18, 2023

DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Provinsi Jawa Barat. Dibuka kembali pembentukan daerah otonomi baru menjadi harapan DPRD Jawa Barat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI.

Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jabar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Ke Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten Garut dalam studi banding terkait pembahasan Raperda. Kamis, (27/04/2023). Kunker ini di pimpin Wakil Ketua Pansus III H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos mengatakan kunker ini dalam rangka Pembahasan Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan,ungkap Politisi senior Partai Demokrat ini saat di minta tanggapannya di DPRD Provinsi Jabar Jl.Diponegoro no 27 Kota Bandung.Rabu (27/04/2023).

Pansus III Kunker ke Daerah Terkait Pembahasan Raperda

Parlementaria|April 27, 2023April 27, 2023

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jabar melaksanakan kunjungan kerja (kunker)

Pemda Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah sepakat bekerja sama saling menguntungkan di berbagai bidang. Jabar - Sulteng akan saling menggali potensi daerah dan sama - sama meningkatkan pelayanan publik. Menjadi objek kerja sama juga di bidang sumber daya mineral, perikanan, pariwisata dan kebudayaan. Kemudian di bidang koperasi dan usaha kecil, perkebunan, pertanian, pertenakan, ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian, serta penanaman modal.

Jabar – Sulteng Kerja Sama Memajukan Kedua Daerah Tandatangani Nota Kesepakatan

Nasional|Januari 20, 2023Januari 20, 2023

Pemda Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah sepakat bekerja sama saling menguntungkan di berbagai bidang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung Agus Gunawan mengatakan, pihaknya memberikan perhatian atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, merupakan suatu situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, di tengah wacana paradigmatik good governance. Menurut Agus, tatanan pemerintahan yang berbasis good governance, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. "Forum ini merupakan bentuk wujud akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan. Sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) atau prinsip-prinsip Sound Governance (SG)," tuturnya, dalam Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Perubahan Peraturan Pajak Daerah Kota Bandung 2023, di Hotel Grandia, Bandung, Kamis (19/5/2022).

Ini Tanggapan Bapemperda Atas Terbitnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

Parlementaria|Mei 19, 2022Mei 20, 2022

Agus melihat ada implikasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Di antaranya Pemkot Bandung harus mempersiapkan anggaran sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terhadap para pejabat keuangan serta sumber daya manusia lainnya.