#BPK# Archives | Potensi News

BPK Serahkan LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemkot Bandung

Pemerintahan|Januari 12, 2025Januari 12, 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 (hingga 31 Oktober 2024).

KPK: Istri Harus Bisa Jadi ‘BPK’ Penghasilan Suami

Ragam|Juli 7, 2023Juli 7, 2023

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK Republik Indonesia, Wawan Wardiana mengaku, sengaja melibatkan pasangan dari seluruh pemangku kebijakan dalam sosialisasi kali ini.

Rudet Tamansari Temuan BPK Ada Indikasi KKN ,Kejati Jabar Cek Langsung ke Lokasi

Hukrim|November 30, 2022November 30, 2022

Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar yang menyebut adanya kelebihan pembayaran Rp 3,5 miliar Pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari Tahap II kepada pihak ke-3 Jadi atensi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Jabar, Prof Doktor Asep N Mulyana SH MH . Kajati akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Saat ini pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari memasuki tahap ketiga. Namun disinyalir melahirkan sederet permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ataupun pihak kotraktor dalam ini PT Global Karya Sejahtera Raya (GKSR). Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2021, pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap II yang dilaksanakan oleh PT GKSR terindikasi terjadi KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, red), yang mana pada pembangunan tahap kedua tersebut terjadi kelebihan pembayaran dari DPKP3 Kota Bandung kepada PT GKSR senilai Rp3,5 miliar lebih. Dan pada pada pembangunan Rumah Deret Tamansari tahap III juga terindikasi KKN, dikarenakan pemenangnya kembali didapat oleh PT GKSR. Dengan kata lain pihak DPKP3 Kota Bandung ada persengkolan dengan pihak PT GKSR. Padahal berdasarkan laporan dari BPK, rumah deret tahap III ini menimbulkan kerugian Negara senilai Rp3,5 miliar lebih.

Temuan BPK, Pembangunan Rudet Tamansari Terindikasi KKN

Hukrim|November 13, 2022November 13, 2022

Pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari saat ini memasuki tahap ketiga. Namun disinyalir melahirkan sederet permasalahan, baik dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ataupun pihak kotraktor dalam ini PT Global Karya Sejahtera Raya (GKSR).

Pemda Provinsi Jawa Barat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas kalinya secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Capaian ini diumumkan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar TA. 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (24/5/2022). Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum selaku Plh Gubernur Jawa Barat mengungkapkan meski telah mendapatkan opini WTP, pihaknya akan tetap ¬ngabret dalam menyelesaikan rekomendasi yang diajukan oleh BPK. Menurutnya, masalah tuntutan ganti rugi (TGR) dan rekomendasi BPK untuk Jabar terdiri dari TGR lama dan TGR baru.

Kesebelas Kali Raih Opini WTP,Jabar Pasang Target Penyelesaian Rekomendasi BPK 85 Persen

Pemerintahan|Mei 24, 2022Mei 24, 2022

Pemda Provinsi Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Ia juga berharap tindak lanjut dari rekomendasi BPK dapat diselesaikan mencapai target, yakni 85 persen.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/05/2022). Wagub mengapresiasi BPK Perwakilan Jabar yang telah menyerahkan hasil audit terhadap dua obyek pemeriksaan, yakni pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan aspek kinerja Pemda Provinsi Jabar dengan tema penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan agar dilakukan perbaikan oleh Pemda Provinsi Jabar. "Terima kasih kepada BPK Perwakilan Jabar yang sudah memberikan masukan dan koreksi kepada Pemda Provinsi Jabar. Insya Allah, kami segera menindaklanjuti," sambungnya. Pak Uu-- sapaan Uu Ruzhanul-- menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, sekaligus segera merancang rencana aksi. Ini penting agar kinerja Pemda Provinsi Jabar berdampak baik pada masyarakat.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul , Instruksikan OPD Segera Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

Pemerintahan|Mei 19, 2022Mei 19, 2022

Wagub mengapresiasi BPK Perwakilan Jabar yang telah menyerahkan hasil audit terhadap dua obyek pemeriksaan, yakni pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan aspek kinerja Pemda Provinsi Jabar dengan tema penanggulangan kemiskinan.