DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung siap membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keputusan ini disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 12 Februari 2025 malam. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., melalui telenconference. Sementara Anggota DPRD Kota Bandung yang hadir baik langsung maupun teleconference telah memenuhi kuorum. Adapun dari Pemerintah Kota Bandung hadir Pj Wali Kota Bandung A. Koswara beserta jajaran pejabat struktural. Dalam rapat paripurna Edwin Senjaya menjelaskan, persetujuan yang telah diberikan oleh forum rapat paripurna ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Terhadap Pengajuan satu buah Raperda Kota Bandung di Luar Propemperda Tahun 2025.

Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Siap Dibahas

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di Jabar. Namun demikian, dalam implementasinya tidak mengganggu program atau kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan tidak akan mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu adalah instruksi dari pimpinan pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini kita harus mendukung. Komisi I DPRD Jawa Barat mendukung Inpres tersebut. Sepanjang efisiensi itu tidak dilakukan terhadap kebutuhan primer masyarakat,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidkon Djampi, Kota Bandung, Rabu (12/2/2025).

DPRD Jawa Barat Dukung Implementasi Inpres 1/2025, Asalkan tak Menyentuh Program untuk Masyarakat

Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran selama menjabat dari periode 20 September 2024-20 Februari 2025 mendatang. Salah satunya adalah kesuksesaan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Bandung. Ia mengatakan, kondisi kota tetap aman dan kondusif, serta tidak ada sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pj Walikota Koswara: Kota Bandung Kondusif Pasca Pilkada, Siap Hadapi Transisi Kepemimpinan

Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), terkait rencana T.A. 2025, di Ruang Rapat Komisi II, Selasa, 11 Februari 2025. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., serta dihadiri oleh para anggota Komisi II yakni, M. Bagja Jaya Wibawa, S.H., Indri Rindani, dan Sherly Theresia, A.Md., Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., yang mengikuti secara virtual melalui aplikasi zoom. Pada rapat kerja tersebut turut dibahas terkait fenomena yang sempat menjadi viral beberapa waktu lalu, yakni terhambatnya distribusi gas 3 kg, sehingga menyebabkan antrean di masyarakat.

Komisi II DPRD Kota Bandung bersama Disdagin Bahas Pola Distribusi dan Pengendalian Harga Gas 3 Kg

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mengatasnamakan masyarakat diwilayah perairan Legon Kulon, Kabupaten Subang yang didapatkan melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2021. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, SH., MH, mengatakan dari hasil pertemuan dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Subang terdapat 500 bidang lahan laut yang administrasinya tidak sesuai dengan data instansi terkait. Sehingga menimbulkan persoalan dalam pencatatan kepemilikan bidang laut tersebut.

Komisi I DPRD Jabar Tindaklanjuti Sertifikasi Di Wilayah Perairan Legon Kulon Subang

bandung juara

Bandung Caang Baranang Diperlukan 67.000 PJU

Pemerintahan|Februari 27, 2020Februari 28, 2020

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Kota Bandung saat ini,tercatat memiliki 44.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU). Idealnya,

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.