#Aset Pemprov#

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah). DPRD Provinsi Jawa Barat,Sesuai dengan tupoksinya selain budgeting dan legislasi juga melakukan fungsi pengawasan.Seperti dilakukan Komisi dengan turun kelapanagan melaksakan kunjungan kerja (kunker) salah satu aset PT. Jaswita Jabar yaitu Hotel Salak The Heritage yang berada di Kota Bogor.Selasa, (8/2/2022). Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.,M.Pol,Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati,kemarin pihaknya kunker meninjau salah satu aset milik BUMD untuk mengetahui pengelolaan aset PT. Jaswita Jabar yang berada di Kota Bogor,ungkap politisi perempuan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,Rabu (9/2/2022).

Legislator Hj.Sumiyati Minta Tata Kelola Aset PT. Jaswita di Kota Bogor Berikan Devident Pada Pemdaprov Jabar

Parlementaria|Februari 9, 2022Februari 10, 2022

KOTA BOGOR.POTENSINEWS.COM,-Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera memberbaiki tata kelola aset. Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat menyampaikan, pihaknya mendesak Pemprov Jabar untuk memperbaiki tata kelola aset sesuai dengan perubahan wewenang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan wewenang di dalam Undang-undang tersebut berdampak terhadap pertambahan dan berkurangnya aset milik Pemprov Jabar. “Pertama, inventarisasi aset Jabar harus terus diperbaharui agar mengurangi asset provinsi yang belum terdata. Selain itu juga harus dilakukan pengklasifikasian aset yang terdata. Sehingga masalah asset ini bisa diminimalisasi agar tidak menumpuk,” ujar Sadar di Kawasan Hutan Cikanyere, Kabupaten Cianjur, Rabu (2/2/2022).

DPRD Minta Pemprov Tata Kelola Aset, Berpotensi Tingkatkan PAD Jabar

Parlementaria|Februari 2, 2022Februari 5, 2022

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat menyampaikan, pihaknya mendesak Pemprov Jabar untuk memperbaiki tata kelola aset sesuai dengan perubahan wewenang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan wewenang di dalam Undang-undang tersebut berdampak terhadap pertambahan dan berkurangnya aset milik Pemprov Jabar.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.