Menanggapi permasalahan belum bisa tersalurkannya bantuan operasional siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) tingkat SMA/SMK di Kota Bandung anggaran tahun 2204, terancam tidak akan dianggarkan kembali program RMP untuk tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono S.Si., S.H. saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Jumat (10/1/2025) sore.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat prihatin terhadap kebijakan anggaran yang belum maksimal di UPTD PPGSRA Subang. Terutama terkait dengan pendidikan anak-anak yang berada ditempat tersebut.
Pemda Provinsi Jabar berkomitmen dalam meningkatkan peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan dan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
Daddy, mengatakan untuk pembangunan infrastruktur, di Jabar dibutuhkan anggaran dengan jumlah yang banyak.
Adapun faktor yang menyebabkan perlunya anggaran yang besar dikarenakan beberapa infrastruktur di Jabar ada yang yang sudah menurun dari sisi kualitas.
Hj Lilis Boy ,”Diharapkan dengan adanya raperda perlindungan perempuan ini dapat mengakomodir seluruhnya yang dibutuhkan korban mulai dari pelaporan hinggan pendampingan hukum termasuk pemulihan secara psikologis korban,” katanya.
Menurut Ineu, anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp. 17.500.000 yang didapat masyarakat dalam bentuk barang dirasa masih sangat kurang dan diharapkan bisa ditambahkan untuk program rutilahu di tahun selanjutnya.
Program Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) yang saat ini sudah berjalan masih perlu ditambah baik dari segi volume jumlah dan volume anggarannya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV Buky Wibawa bahwa pada saat ini perlu ada penambahan dalam segi volume jumlah rumah yang akan dilakukan pembaharuan dan volume anggaran karena dinilai masih belum mencukupi.
Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (FPDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,”Kami mendukung dan mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan pagu anggaran Rutilahu yang awalnya 17,5 juta per unit menjadi 25 jt per unit, mengingat target Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 pembangunan Rutilahu sebanyak 22.000 unit,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, permasalahan pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan harus dilihat secara utuh. Hal ini dilihat dari simpanan pemda yang kembali naik menjadi Rp178,9 triliun pada Agustus 2021.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
