#Aleg# Archives | Laman 4 dari 4

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan revitalisasi pasar Harapan Jaya Kota Bekasi, Rabu (20/4/2022). Program Pasar Rakyat Jabar juara merupakan bentuk dukungan kebangkitan ekonomi masyarakat. Kang Emil mengatakan, pasar tradisional harus terus ada dan berkembang di tengah ramainya pusat perbelanjaan modern. Pasca-revitalisasi, pasar yang berlokasi di Jalan Harkit Raya, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara ini tampak lebih tertata, rapi, bersih dan nyaman bagi pengunjung. Revitalisasi pasar Harapan Jaya yang merupakan program pasar rakyat Jabar juara ini menelan biaya Rp15 miliar dari APBD Provinsi Jabar. Gubernur memastikan, pasar pertama di Kota Bekasi yang dibangun pemerintah ini tidak mewajibkan pedagang untuk membayar sewa kios. Mereka hanya dibebankan membayar iuran kebersihan saja. "Pasar pertama dari pemerintah yang diberikan gratis (sewa) sehingga pedagang hanya membayar iuran kebersihan saja. Ini pola baru, kita hibahkan untuk kebermanfaatan," ujar Ridwan Kamil. Revitalisasi tahap satu Pasar Harapan Jaya dimulai tahun 2021. Pasar seluas 1.846 meter persegi itu memiliki 154 kios pedagang. Terkait hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kota Bekasi dan Depok Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengapresiasi Program Pasar Rakyat Jabar juara yang di gulirkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,tutur Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati. Lebih lanjut dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (F-PDIP),hal ini merupakan bentuk dukungan kebangkitan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi,papar srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini saat di minta tanggapannya melalui telepon selulernya ,Rabu 20 April 2022.

Aleg Dapil 8 Hj Sumiyati Apresiasi Program Pasar Rakyat Jabar Juara,Revitalisasi Pasar Harapan Jaya Bekasi

Parlementaria|April 20, 2022April 20, 2022

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kota Bekasi dan Depok Hj.Sumiyati,S.Pd.I,M.IPol mengapresiasi Program Pasar Rakyat Jabar juara yang di gulirkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng. Pembelian minyak goreng khusus curah kini dapat dilakukan melalui aplikasi Sapawarga dengan koordinasi Ketua Rukun Warga (RW) setempat. Pemesanan minyak goreng yang merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar melalui Jabar Digital Service dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar dan PT. Agro Jabar itu diapresiasi sejumlah Ketua RW dan masyarakat. Menyikapi hal itu dalam upaya membantu masyarakat Pemprov Jabar melepas sekitar 100 ribu liter migor curah untuk Kota Bandung dan akan disusul beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Kota Depok, dan Bekasi. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan migor. Meskipun persoalan migor tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Saya kira ini solusi yang terbaik. Insyaallah kami dari DPRD terus mendukung ini," ungkap Harris kepada media di Gedung Pakuan Jalan Otista, Kota Bandung, Sabtu (16/4/2022). Harris mengaku saat dirinya dan anggota DPRD Jabar lainnya berkunjung ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan migor. Bahkan, masyarakat lebih memilih migor dibandingkan sarung lebaran.

Aleg DPRD Jabar Harris Apresiasi Aplikasi Sapawarga Untuk Pemesanan Migor

Parlementaria|April 16, 2022April 16, 2022

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan migor. Meskipun persoalan migor tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah mempersiapkan program analog switch off tahap satu di desa digital Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui kesiapan nya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat langsung meninjau ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumedang. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang mengatakan jika dirinya hadir untuk mengetahui sejauh apakah alat penunjang yang sudah dipersiapkan serta bagaimana sosialisasi program tersebut kepada masyarakat. "Sejauh mana persiapan pemerintah dalam mempersiapkan alat-alat penunjang untuk program digital dan sejauh mana aparat desa sudah mensosialisasikan program digital kepada masyakarat jadi jangan sampai nanti sudah pada saatnya masyarakat kaget siaran tv analog mereka mati," katanya di Kabupaten Sumedang, Rabu, (6/4/2022).

Aleg Rafael Sambangi Diskominfo Sumedang Terkait Program ASO

Parlementaria|April 7, 2022April 7, 2022

“Sosialisai kepada masyarakat juga menurut kami penting sekali, karena masih banyak masyarakat yang kurang tahu dan tidak paham terhadap program analog switch off (ASO),” jelas Rafael.

Anggota egislatif (Aleg) Komisi D DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah meninjau lokasi longsor, di RW 09, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jumat (1/4/2022). Kegiatan tersebut merupakan upaya tindak lanjut aduan masyarakat yang terjadi di lokasi yang berada di bantaran sungai Cicadas Kota Bandung.

Aleg Nunung Nurasiah Tinjau Lokasi Longsor Kelurahan Margasari

Parlementaria|April 2, 2022April 18, 2022

Anggota egislatif (Aleg) Komisi D DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah meninjau lokasi longsor, di RW 09, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung

Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah . Jabar dapat menopang masterplan ekonomi syariah yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol yang membidangi keuangan memberikan dukungan dan apresiasi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut akan membawa iklim perekonomian menjadi lebih baik lagi ,katanya melalui telepon selulernya saat diminta tanggapanya Kamis 17 Maret 2022. “Pergub ini menjadi pedoman provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. Pergub ini lahir dengan landasan bahwa Jabar sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan regulasi untuk menjadi pedoman dalam praktik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut,” tutur Bunda Sum sapaan akrab Hj. Sumiyati

Aleg Komisi III Ada Pergub, Diharapkan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Jabar Lebih Maju

Parlementaria|Maret 17, 2022Maret 17, 2022

“Pergub ini menjadi pedoman provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan. Pergub ini lahir dengan landasan bahwa Jabar sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga diperlukan regulasi untuk menjadi pedoman dalam praktik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut,” tutur Bunda Sum sapaan akrab Hj. Sumiyati

Sasar kalangan mahasiswa dan pelajar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dapil XII (Kab. Cirebon, Kota Cirebon dan Kab. Indramayu), Hilal Hilmawan, S. Ip,. M. Ip sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Gedung Dewan Pendidikan Indramayu, Jalan RA Kartini, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Rabu, (2/3/2022). Menurutnya, mahasiswa dan pelajar merupakan masa perkembangan dalam konsep berfikir. Bahkan, cara berfikir yang kritis tentang segala hal ada dalam masa-masa tersebut. Karena itu, pengetahuan dan wawasan tentang kebangsaan, pengamalan nilai-nilai pancasila harus melekat dalam pribadinya. "Sebagai contoh, penerapan rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme ini harus ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakatnya, jangan sampai mereka tidak mengetahui keberagaman dan toleransi serta saling menghargai antarpemeluk agama, suku dan budaya," katanya.

Aleg Hilal : Mahasiswa Dan Pelajar Harus Tumbuhkan Nilai-Nilai Pancasila

Parlementaria|Maret 2, 2022Maret 6, 2022

Menurutnya, mahasiswa dan pelajar merupakan masa perkembangan dalam konsep berfikir. Bahkan, cara berfikir yang kritis tentang segala hal ada dalam masa-masa tersebut. Karena itu, pengetahuan dan wawasan tentang kebangsaan, pengamalan nilai-nilai pancasila harus melekat dalam pribadinya.

Adanya laporan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atas hilangnya box dan meteran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah dipasang di beberapa titik membuat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, pihaknya kali ini ingin melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, karena ada laporan bahwa beberapa kelengkapan jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Provinsi hilang "Kunjungan komisi IV kali ini didasari oleh laporan dari pihak dinas perhubungan bahwa banyaknya box dan meteran yang hilang dikabupaten kota yang yelah dipasang oleh pihak Dishub Provinsi Jawa Barat," kata Achdar di Ruas Jalan Pangalengan/ Cukul, Kabupaten Bandung, Jumat, (25/2/2022).

Aleg DPRD Jabar Sorot Banyak BOX dan Meteran PJU Yang Hilang

Parlementaria|Februari 25, 2022Februari 25, 2022

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, pihaknya kali ini ingin melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, karena ada laporan bahwa beberapa kelengkapan jalan yang telah dipasang oleh Pemerintah Provinsi hilang

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada sektor pertanian pada era digital saat ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh memberikan langsung pembekalan pada petani muda dala acara "Penguatan Ekonomi Berbasis Pertanian Berkelanjutan di Era Digital" di Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan tersebut, Oleh mengapresiasi kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik pihak Legislatif, Eksekutif, maupun Stakeholder yang telah mengadakan program - program strategis dalam rangka memulihkan kembali ekonomi di Jawa Barat.

Petani Muda Perlu Edukasi Bertani Pada Era Digital

Parlementaria|November 19, 2021November 19, 2021

Oleh mengapresiasi kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik pihak Legislatif, Eksekutif, maupun Stakeholder yang telah mengadakan program – program strategis dalam rangka memulihkan kembali ekonomi di Jawa Barat.