Koswara mengatakan, industri gim telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut.

Koswara : Industri Gim Mendapat Perhatian Serius dari Pemerintah

BAZNAS Jabar Raih Peringkat Top of Mind Nomor Satu di Jawa Barat

Berbagai masalah infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi diwilayah pesawahan Jawa Barat, infrastruktur jalan yang rusak, abrasi laut dipesisir pantai Karawang. Hingga persoalan dengan operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang hingga kini belum optimal bahkan cenderung menurun okupasinya. Hal itu diungkapkan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat saat kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kawasan Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/1/2025). Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo mengungkapkan, serapan aspirasi masyarakat Jawa Barat meliputi persoalan yang disebutkan diatas. Sehingga hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, secara anggaran strukturnya banyak yang belum memadai untuk dilaksanakan ditingkat provinsi.

DPRD Jabar Minta Bantuan Komisi V DPR RI Perbaikan Infrastruktur

Ajang lari bergengsi Pocari Sweat Run Indonesia 2025 resmi diluncurkan melalui konferensi pers yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). Acara peluncuran ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan, dan Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Puspita Winawati. Dalam sambutannya, Bey Machmudin memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan tahun ini yang dinilai lebih matang dan inovatif dibandingkan sebelumnya.

Siap Jadi Ajang Lari Terbaik di Indonesia Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah melewati dinamika dan tantangan dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas atau Smart City. Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.

Yayan A. Brilyana : Konsep Smart City Kota Bandung Mendapat Pengakuan Nasional hingga Internasional

#Akurasi Data#

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan ketua dan tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, dalam agenda ekspos awal LKPJ, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (4/4/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus, Drs. Riana, serta para anggota Pansus, yakni Iman Lestariyono, S.Si., Sandi Muharam, S.E., Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., Hasan Faozi, S.Pd., serta Nunung Nurasiah, S.Pd. Kemudian, H. Riantono, S.T., M.Si., Folmer Siswanto Silalahi, S.T., H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., dan Drs. Heri Hermawan, M.P., melalui teleconference. Ferry Cahyadi mengatakan, LKPJ bukan sekadar angka dan huruf yang diinformasikan secara rutin tahunan kepada DPRD Kota Bandung. Melainkan menyangkut realisasi kinerja yang dilakukan Pemkot Bandung. "LPKJ ini pun menyangkut upaya mempertahankan prestise Pemkot Bandung. Maka dari itu, kami harapkan LKPJ itu dibuat secara komprehensif, dengan data-data yang akurat dan detail," ujarnya.

Pansus LKPJ Minta OPD Perinci Akurasi Data

Parlementaria|April 5, 2022April 18, 2022

Ferry pun menilai, bahwa LKPJ harus mampu menjadi bahan masukan kepada wali kota Bandung untuk mengevaluasi para kepala OPD. Sebab, evaluasi menjadi hal penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari OPD tersebut.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.