BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Pemerintah provinsi Jawa Barat mengelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2022 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Musrenbang merupakan acara puncak dari rangkaian proses perencanaan tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam pelaksanaannya.
Setiawan juga menuturkan, salah satu tujuan Musrenbang Tahun 2021 yakni menyepakati usulan program dan kegiatan prioritas. Usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah daerah akan disinkronkan dengan arah kebijakan, prioritas, sasaran pembangunan, dan kegiatan strategis nasional.
Setiawan mengatakan, rekapitulasi usulan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2022 mencapai 8.797 kegiatan. Rinciannya, usulan hibah/bantuan sosial 3.503 kegiatan, usulan pokok pikiran DPRD 4.484 kegiatan, usulan kabupaten/kota 810 kegiatan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat diminta tanggapanya terkait pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021 mengatakan, Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah program pembangunan mengedepankan musyawarah untuk saling memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Menurut legislator partai berlambang banteng moncong putih ini,pandemi yang berkepanjangan juga berdampak besar pada sektor ekonomi. Covid-19 memang pukulan berat bagi kita semua, bahkan kini sudah setahun pandemi ini melanda kita,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Bekasi ini.
Belum berakhirnya pandemi covid-19 menjadikan upaya pemulihan atau recovery ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat. Selain itu fokus pada upaya memaksimalkan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran covid-19, dan memaksimalkan jaringan pengaman sosial serta memastikan kesiapan stok pangan di daerah,kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat ini .
Lebih lanjut diungkapkanya sementara itu pada sisi lain masalah pokok pembangunan Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah permasalah di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia,paparnya.
Ditambahkannya Bunda Sum sapaan akrab politisi perempuan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ,masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkunganm, dan masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat,pungkas legislator kelahiran Jakarta 20 September ini.(Ade/Adikarya)
