BANDUNG.POTENSINEWS.COM,— DPRD Provinsi Jawa Barat menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan 4 tahap sebagai upaya penanganan dan pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19 perlu diverifikasi kembali.
Anggota DPRD Jabar, Reynaldi Putra Andita mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah menyalurkan bansos ketiga kali (tahap 3)dengan penerima lebih banyak sekitar 700 kepala keluarga.
“Dalam DPRD sendiri banyak menuai perbedaan, banyak pandangan dari DPRD dari sisi Legislatif banyak memberikan masukan kepada Gubernur tentang penyaluran Bansos,” kata Reynaldi dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).
Dia mengungkapkan, ditemukan beberapa orang di daerah yang mendapatkan pemberian dua kali, ada juga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Reynaldi menyebut, ada kekeliruan data, sehingga penyaluran bantuan terkadang salah sasaran.
“Pihak Legislatif berharap masyarakat pun dapat ikut mengkawal dalam penyaluran bansos. Apabila ada pihak yang menyelewengkan penyaluran bansos ini dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Marwini menyampaikan informasi tentang bantuan dana sosial serta macam-macamnya dan juga mekanisme penyalurannya.
Menurutnya, sekitar 80% yang mendapatkan bantuan dari Dinsos selama pandemi ini, di Jabar sendiri kurang lebih 30% individu sudah mendapatkan bantuan sosial selama pandemi ini.
“Kunci agar bantuan sosial bisa terdistribusi dengan efektif dan efisien dan tepat sasaran ada di ketepatan data. Walaupun sedang pandemi, pemerintah tetap berpedoman pada aturan yang ada,” ucap Warmini.
Terkait mekanisme penyalurannya, Kepala Kantor Pos Bandung, Bagus M. Yusuf menuturkan, bahwa penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dalam prosesnya dari Kemensos RI menggandeng PT Pos Jabar dalam rangka mempermudah akses dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dia membeberkan, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya berupa uang tetapi ada juga yang berupa sembako.(Ade/Red)
