BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Pemprov Jawa Barat telah menetapkan besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Di dalam peraturan itu, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi dengan Rp 4.816.921,17 dan UMK terendah di Jabar berada di Kota Banjar dengan Rp 1.852.099,52.
Berikut rinciannya :
- KOTA BEKASI
Rp 4.816.921,17 - KABUPATEN KARAWANG
Rp 4.798.312,00 - KABUPATEN BEKASI
Rp 4.791.843,90 - KOTA DEPOK
Rp 4.377.231,93 - KOTA BOGOR
Rp 4.330.249,57 - KABUPATEN BOGOR
Rp 4.217.206,00 - KABUPATEN PURWAKARTA
Rp 4.173.568,61
8. KOTA BANDUNG
Rp 3.774.860,78
- KOTA CIMAHI
Rp 3.272.668,50
10.KABUPATEN BANDUNG BARAT
Rp 3.248.283,28
- KABUPATEN SUMEDANG
Rp 3.241.929,67 - KABUPATEN BANDUNG
Rp 3.241.929,67 - KABUPATEN SUKABUMI
Rp 3.125.444,72 - KABUPATEN SUBANG
Rp 3.064.218,08 - KABUPATEN CIANJUR
Rp 2.699.814,40 - KOTA SUKABUMI
Rp 2.562.434,01 - KABUPATEN INDRAMAYU
Rp 2.391.567,15
18 . KOTA TASIKMALAYA
Rp2.363.389,67
- KABUPATEN TASIKMALAYA
Rp 2.326.772,46 - KOTA CIREBON
Rp2.304.943,51 - KABUPATEN CIREBON
Rp2.279.982,77 - KABUPATEN MAJALENGKA
Rp2.027.619,04 - KABUPATEN GARUT
Rp1.975.220,92 - KABUPATEN KUNINGAN
Rp1.908.102,17
25. KABUPATEN CIAMIS
Rp1.897.867,14
- KABUPATEN PANGANDARAN
Rp 1.884.364,08 - KOTA BANJAR
Rp 1.852.099,52
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penetapan UMK tersebut mengacu kepada Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Kemudian penetapan UMK tersebut juga mengacu kepada rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.
“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,” pungkas Setiawan.(Ade/Red)
