BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Pemerintah pusat berencana memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru).
Kebijakan tersebut di dukung Pemprov Jabar untuk penerapan PPKM Level 3 untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan Covid-19 pada libur natal dam tahun baru (Nataru).
Namun pandangan berbeda di ungkapkan Anggota Legislatif (Aleg) Yunandar Rukhiadi Eka Perwira,Menurutnya lebih setuju apabila Pemprov menguatkan tracing masyarakat dibandingkan menerapkan PPKM Level 3.
Lebih lanjut dikatakan Aleg partai berlambang banteng moncong putih ini, Pemprov harus menghimpun data kenaikan kasus Covid-19 di daerah lalu melakukan tracing secara besar-besaran. Sebab, ia menilai kunci pencegahan sebaran Covid-19 di libur nataru melalui tracing bukan lockdown atau PPKM.
“Jadi begitu ada satu yang kena, tracingnya itu harus berlapis-lapis. Jadi dilihat kontak erat dari yang terpapar. Jadi cepat responnya,” kata Yunandar, Selasa 23 November 2021.
Ia menjelaskan, penerapan PPKM bagi yang terpapar Covid-19 dan tidak, terkesan dikarantina walaupun terbatas. Sedangkan, tracing secara besar-besaran yang perlu dikarantina hanya orang yang terpapar dan yang berpotensi positif.
Menurut Sekretaris Komisi II yang membidangi Perekonomian ini,langkah tersebut lebih efisien bagi perekonomian. Sayangnya Pemprov males bangetbikin tracing, tegas Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Kendati begitu, Yunandar tak menampik tracing secara besar-besaran memang sulit dilakukan ketika ada masyarakat yang terindikasi memiliki kontak dengan yang positif. Apabila terdapat kasus positif sebaiknya pemerintah langsung mengarantina 4 hingga 14 hari sambil menunggu hasil pemeriksaan.
“Waktu tinggu ini lah yang kemudian tidak ditoleransi oleh masyarakat karena masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang pendapatannya harian, kalau 14 hari disuruh ngga punya pendapatan, repot juga,” ujarnya.
“Saat kondisi tersebut terjadi pemerintah harus hadir memberikan kompensasi sehingga tidak hanya sekadar menegakkan aturan PPKM,” lanjutnya.
Meski begitu, ia sadar betul bahwa saat ini Pemerintah Pusat dengan lonjakan kasus Covid-19 seperti Inggris, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Namun, di beberapa negara lainnya mengalami penurunan tetapi belum bisa dipastikan keberlangsungan kelandaianya.
“Turun sesaat atau masih ada gelombang berikutnya. Ini harus diperhitungkan betul. Perbatasan kita dengan Malaysia terlalu terbuka, banyak sekali keluar masuk WNI tanpa fasilitas tracing yang memadai,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.(Ade/Red)
