BANDUNG.POTENSINEWS.COM,– Lima kabupaten di Jawa Barat masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Lima kabupaten tersebut adalah Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.Total, ada 460.327 warga yang masuk dalam penduduk miskin ekstrem.
Menyikapi hal tersebut Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol,Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat saat di minta tanggapannya melalui telepon seluler Rabu 10 November 2021 mengatakan,agar Dinas Sosial Jabar memantau dan memaksimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jawa Barat
“Jangan sampai ada warga miskin yang tidak tercatat hingga tak mendapatkan manfaat dari Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKS).Ini harus jadi perhatian Dinsos karena Pemerintah Pusat mengandalkan data dari daerah,” kata srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini.
Lebih lanjut dikatakannya Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati,Pemprov Jabar harus memiliki pola khusus dalam menangani kemiskinan. Pemerintah Daerah, harus terus memperbarui data kemiskinan baik data terbuka atau tertutup,tutur Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
“Harus ada perbaikan koordinasi secara sistemik antar daerah. Target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan daerah ekstrem di Jabar ini harus menjadi dasar perbaikan-perbaikan secara menyeluruh sehingga penanganan kemiskinan betul- betul tepat bukan hanya sekedar asumsi tapi real by data,” katanya.
Bunda Sum menegaskan Pemprov Jabar harus memiliki sistem tersendiri yang terintegrasi antara Pemprov dan kota/kabupaten.Sehingga, ketika berbicara soal kemiskinan kita tidak lagi gagap. Kita juga lebih fokus pada perbaikan serta cara menangani dan mencegah kemiskinan. Ini harus dilakukan oleh Pemprov untuk menyongsong Jabar yang lebih baik,tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini masih ada temuan di lapangan seperti data ganda, bantuan yang salah sasaran atau penerima bantuan telah meninggal.Sehingga harus dilakukan evaluasi data secara berkala dan dipantau serius oleh Dinsos Jabar.
“Termasuk program pengentasan kemiskinannya harus diseriusi dengan kebijakan dan support anggaran yang lebih realistis. Jangan sampai penanganan kemiskinan cuma jadi isu tapi tidak ada penanganan secara nyata,”pungkas Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII Meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini.(Ade/Adikarya)
