KABUPATEN BEKASI.POTENSINEWS.COM,–Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja (kerja) meninjau salah satu proyek PT. Migas Hulu Jabar di Kabupaten Bekasi dalam rangka mendapatkan informasi terkait rencana sinergi PT. PGN dengan PT.Migas Hulu Jabar dan evaluasi kinerja mitra kerja komisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Rabu, (13/10/2021)
Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Jabar Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol ,saat diminta tanggapan terkait kinerja mitra kerja komisi PT. Migas Hulu Jabar mengungkapkan, pihaknya (red-komisi) ingin mengetahui sampai sejauh mana program kerja PT Migas Hulu Jabar untuk membuat plan bisnis yang matang dan detil guna memajukan core bisnis, tuturnya melalui telpon selulernya.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang banteng moncong putih ini,hal itu dilakukan sebagai acuan untuk akselerasi perkembangan bisnis yang efektif, agar terhindar dari kerugian,ujar lulusan strata dua magister ilmu politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati, PT. Migas Hulu Jabar merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai mampu memberikan kontribusi baik bagi PAD Jawa Barat.
Bergerak dalan sektor minyak dan gas bumi milik PT. Migas Hulu Jabar memiliki prospek bisnis yang luas dan jangka panjang, akan tetapi tata kelola bisnis harus tetap terjaga agar tidak mengalami resiko kerugian.
“Migas Hulu Jabar bekerja sama dengan perusahaan PT. PGN merupakan hal yang sangat bagus menginggat perusahaan milik negara tersebut sudah mapan dan berpengalaman dalam manajemen tata kelola gas, katanya.
Kedepan, Sum berharap, BUMD di Jawa Barat harus berupaya penuh dalam menjalankan progres bisnis hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan target dan dirinya menghimbau tidak ada lagi perusahaan milik Pemprov Jabar yang mengalami kerugian secara signifikan,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.(Ade/AdPar)
