BANDUNG.POTENSINEWS.COM,-Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak huni.
Menurut Hj.Sumiyati,S.Pd,I,.M.I.Pol Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga dalam setiap kegiatan reses serap aspirasi yang mendapat perhatian soal bantuan Rutilahu,rumah layak huni ungkapnya Rabu 6 Oktober 2021
Lebih lanjut dikatakan Politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih Rutilahu ini kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yah.Dana yang dianggarakan per unitnya Rp17,5 juta. Itu kan tidak cukup. Berarti harus ada dana swadaya atau pribadi untuk menyelesaikan kekurangan itu, tuturnya
Didaerah Depok dan Bekasi ditemukan ada beberapa rumah yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan Rutilahu tersebut.Namun, karena rumah tersebut tidak mempunyai jaminan swadaya dan dana pribadi untuk tambahan pembangunan, maka tidak bisa dilaksanakan.
Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (FPDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini,”Kami mendukung dan mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan pagu anggaran Rutilahu yang awalnya 17,5 juta per unit menjadi 25 jt per unit, mengingat target Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 pembangunan Rutilahu sebanyak 22.000 unit,” ungkapnya.
Ditambahkan Wakil Rakyat daerah Pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini dengan adanya penambahan pagu anggaran untuk program rutilahu tersebut apa yang terkendala nantinya dapat di realisasikan,pungkas Bunda Sum sapaan akrab ibu dari tiga putra ini yaitu Gilang Esa Mohammad,Gandhi Dwiki Mahammad dan Guruh Tri Mohamad.(Ade/AdPar)
