BANDUNG.POTENSINEWS.COM.–Persoalan sampah menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat.Meskipun pemprov Jabar telah membangun dua tempat pembuangan dan pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) yakni TPPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung dan TPPA Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
Namun kedua TPPA tersebut belum juga beroperasi karena berbagai sebab salah satunya untuk skema soal tiping fee, memang masih menjadi kendala yang belum bisa diputuskan bersama antara Pemprov Jabar pemilik TPPA dan daerah yang akan memakainya.
Menyikapi masalah sampah tersebut, Fraksi PKS DPRD Jabar, menegaskan agar Pemprov Jabar segera merealisasikan pengoperasian tempat pembuangan dan pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menegaskan soal TPPAS yang mengolah sampah ini belum jelas arah realisasinya.”Kami mendorong teman-teman di Fraksi PKS di Komisi IV, agar segera mendorong Pemprov untuk menuntaskan masalah sampah ini secara bersama-sama. Sehingga Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan pengoperasian dua TPPAS tersebut,” tuturnya kepada media, Senin (8/3/2021) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut dikatan legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini,penuntasan masalah sampah ini masuk program dalam perubahan RPJMD 2018 sd 2023 yang baru saja di Paripurnakan.
“RPJMD perubahan 2018 sd 2023 secara teknis akan menjadi acuan APBD 2022 sd 2023, yg mana program penuntasan masalah sampah ini masuk, sebagai tindak lanjut dari dibangunnya dua TPPAS,” jelasnya.
Haru berharap dengan dioperasikannya kedua TPA ini, maka masalah klasik sampah yang sering terjadi di masyarakat, tak terjadi lagi.”Kenapa ada Banjir setiap tahun, salah satu penyebab utamanya karena persoalan manajemen sampah belum beres,”terangnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar berkomitmen untuk proaktif mendorong teman teman komisi IV, untuk mendorong adanya koordinasi antara Gubernur, DPRD Jabar, Bupati / Walikota dan DPRD Kota/Kabupaten yang diproyeksinya menggunakan kedua lokasi TPPAS tersebut.
“Insya Allah kami akan proaktif, agar masalah sampah ini ada solusi konkritnya. Insyaallah FPKS DPRD jabar akan berkolaborasi dengan semu pemangku kepentingan untuk bisa menuntaskan ini,” kata pria berkacamata ini.
Diakui Haru, sampai hari ini skema soal bagaimana pengoperasian sampah di dua TPPA belum tuntas.”Masih ada pembahasan apakah harus ada investor dengan skema KPBU, bantuan APBN atau digarap langsung oleh Pemprov Jabar melalui BUMD atau BLUD baru,” kata mantan Ketua DPRD Kota Bandung ini.
Dalam RPJMD, DPRD Jabar memasukan tiga TPPAS, yang menjadi solusi dalam menangani sampah.”Bandung ada legok nangka, Bogor ada Luhut Nambo, dan Cirebon Raya baru tahap persiapan pembangunan bagi TPPAS yang baru,” paparnya.
Fraksi PKS DPRD Jabar berharap, bahwa akhir 2021 setidaknya dua TPPA terdahulu bisa beroperasi,agar mengurangi beban pembuangan sampah saat ini, pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Banduing dan Kota Cimahi ini.(Ade/Adv)
