BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Saat ini kondisi masyarakat sedang mengalami persoalan bukan hanya masalah kesehatan saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi tengah dirasaka masyarakat imbas dari dampak Covid – 19 ini.
Terutama terkait bidang perekonomian yang dirasa semakin sulit di masa pandemik covid-19 saat ini.Hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang terjerat dan terlilit oleh praktek-praktek Bank keliling (bank Emok) yang sangat merugikan masyarakat. Padahal pemerintah provinsi memiliki Bank BJB.
Menyikap hal tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat memintah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) berperan penuh dalam memberantas Bank Emok (rentenir) di tengah masyarakat, karena Jabar memiliki jutaan Pesantren maupun Kiai. Agar visi Jabar Juara Lahir dan Batin dapat membumikan ekonomi syariah yang harus menjadi catatan untuk BJB.
Hal tersebut dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat di minta tanggapannya melalui telepon selulernya terkait peranan lembaga keuangan di masa pandemi.Rabu 17 Febuari 2021.
Menurut Anggota Komisi III yang membidangi Keuangan salah satu mitra kerja Komisi III adalah bank bjb (bank jabar banten).Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke kantor Cabang bank bjb,pihaknya selalu menyampaikan supaya bjb ikut berperan membantu permodalan para pelaku UMKM,supaya mereka tidak terjerat bank emok,tutur perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab legislator partai berlambang banteng moncong putih ini, dalam situasi pandemi Covid-19 BJB tetap melaksanakan SOP sesuai dengan aturan yang ada.Meski begitu, dia memberikan Apresiasi karena meski di tengah pandemi Covid-19 Bank BJB tetap memiliki profit.
Penerapan aturan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang begitu signifikan. “Sampai hari ini BJB memiliki profit yang bagus melebihi daripada keadaan normal,” tuturnya.
Penyaluran PEN harus sesegera mungkin dikonsep secara teratur. Peta penyaluran PEN harus dibuat secara komprehensif, agar darurat ekonomi di Jabar dapat bisa segera teratasi. Hal Ini harus segera dipulihkan, nah pihak pusat mempercayakan BJB untuk menyalurkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Ditambahkannya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu terkait Non Performing Loan (NPL) dan kredit. Oleh Karena itu, DPRD Jabar meminta penyaluran kredit harus menjadi perhatian yang sangat penting, karena hingga kini Jabar mengalami darurat ekonomi yang cukup serius.(Ade/Adikarya Parlemen)
