JAKARTA.POTENSINEWS.COM,–Negara-negara kaya terlalu banyak memborong vaksin Covid-19 untuk melindungi populasi mereka sampai akhir tahun 2021.
Amnesty Internasional dan kelompok lain khawatir sikap itu akan merampas miliaran orang di daerah yang lebih miskin.
Kanada misalnya, kata pihak Amnesty Internasional, adalah negara yang paling banyak membeli suntikan ketika mempertimbangkan jumlah populasinya, dengan dosis yang cukup untuk memvaksinasi setiap penduduk Kanada sebanyak lima kali.
“Sementara hampir 70 negara miskin hanya akan dapat memvaksinasi satu dari 10 orang tahun depan kecuali jika tindakan segera diambil,” kata Amnesty International berdasarkan perhitungan baru-baru ini.
Karena itu, seperti dilansir CNA, Amnesty International dan organisasi lain termasuk Frontline AIDS, Global Justice Now dan Oxfam mendesak pemerintah dan industri farmasi untuk mengambil tindakan guna memastikan kekayaan intelektual vaksin itu dibagikan secara luas.
WHO, Organisasi Kesehatan Dunia juga telah meminta pemerintah berulang kali untuk membuat vaksin yang melindungi dari Covid-19 sebagai “barang publik”.
Bulan ini Inggris juga menyetujui vaksin Covid-19 Pfizer, meningkatkan harapan bahwa gelombang pasang dapat segera berbalik melawan virus yang telah menewaskan hampir 1,5 juta orang secara global, dan menghancurkan ekonomi dunia serta meningkatkan kehidupan normal.
WHO mendukung skema program vaksin global yang dikenal sebagai COVAX, yang berupaya memastikan distribusi vaksin yang adil, dan 189 negara telah bergabung.
Tetapi beberapa negara seperti Amerika Serikat belum mendaftar, setelah mendapatkan kesepakatan bilateral.
COVAX berharap bisa memberikan sekitar 2 miliar dosis pada akhir tahun 2021 tetapi itu hanya akan mewakili sekitar 20 persen dari populasi negara yang menjadi bagian dari mekanisme tersebut.
“Data terbaru menunjukkan bahwa negara kaya yang mewakili hanya 14 persen dari populasi dunia telah membeli 53 persen dari semua vaksin yang paling menjanjikan sejauh ini,” tambah Amnesty.
Amnesty Internasional mendesak dukungan untuk proposal yang dibuat oleh Afrika Selatan dan India kepada Dewan Organisasi Perdagangan Dunia untuk melepaskan hak kekayaan intelektual untuk vaksin Covid-19, tes, dan perawatan Covid-19. (*)
