BANDUNG.POPTENSINEWS.COM,–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan pelanggaran adanya pengumpulan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Kang Emil sapaan akrab Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memberikan keterangan berkenaan dengan peristiwa kerumunan massa Habib Rizieq Shihab, di Mega Mendung, beberapa waktu lalu.Terkait pemanggilan tersebut dinilai tak ada persoalan, selama keterangan yang disampaikan itu normatif.
Demikian hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jabar, Hasbulah Rahman,saat di minta tanggapan oleh media, di gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung Jumat 20 November 2020.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang matahari bersinar ini peran Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar, terang Hasbulah dalam penanganan dan penanggulangan Covid 19 di Jawa Barat, sudah tidak diragukan lagi.
Menurut wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII ini ,dapat di katakan semua daerah di Jabar, protokol kesehatan, sudah seluruhnya dilaksanakan.Demikian juga untuk program penanggulangan Covid 19, serta anggaran sudah dipersiapkan dan dilaksanakan.
Ditambahkan Hasbulah bahkan untuk mengawasi Covid 19, evaluasi terus dilaksanakan, dimana secara khusus evaluasi sudah dilaksanakan oleh gugus tugas yang sudah dibentuk di seluruh Kabupaten dan Kota di Jabar yang berjumlah 27.
Dengan upaya tersebut, dinilai sebagai upaya serius dari Pemerintah Provinsi Jabar dalam memutus penyebaran Covid 19.
Perihal kerumunan di Mega Mendung yang terjadi, jelas Hasbulah itu merupakan massa cair yang datang dari berbagai pelosok daerah.Massa cair, ibarat massa yang menggelar demonstrasi.
Karakter massa cair, pada umumnya ditandai dengan banyak variasi emosi dari massa tersebut.Kedatangannya massa cair seperti di Mega Mendung Bogor ,itu papar Hasbulah merupakan pembelajaran agar penegakkan protokol kesehatan tetap terus diawasi termasuk oleh pemerintah.,pungkas anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.(Ade/Red)
