BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Siti Muntamah, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih harus bekerja keras meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19. Selain itu, juga harus mewaspadai kenaikan kasus kematian yang tergolong cukup tinggi.
“Saya melihat dan berharap angka Covid-19 terus melandai, ya. Tapi kalau sekarang angka kematiannya naik, itu karena klasternya sudah masuk klaster keluarga,” kata Siti Muntamah, Selasa (10/11/2020).
Politisi PKS dari Dapil I (Kota Cimahi-Kota Bandung) ini menjelaskan, dengan banyaknya klaster keluarga, berarti golongan orang tua yang selama ini terjaga keamanannya di rumah, kian terancam oleh penularan dari anggota keluarganya yang berusia lebih muda, yang kembali beraktivitas di masa adaptasi kebiasan baru (AKB).
“Orang yang kita sembunyikan, yang kita lindungi itu, adalah yang banyak kena sekarang. Kalau orang mudanya yang tertular, dia masih kuat, tinggal diisolasi dengan diberi makanan bergizi, bisa sembuh. Tapi kalau orang tua, akan repot,” ujarnya.
Siti memberi contoh, Kota Bandung, sebelum AKB diberlakukan, angka kematian totalnya masih sekitar 30 orang. Namun, setelah AKB diberlakukan, angka kematian bertambah totalnya jadi 91 orang per Minggu (8/11/2020).
Angka kematian pasien Covid-19 di Jabar sendiri sudah mencapai 761 kasus. Penambahan per harinya beragam, mulai dari bertambah 2 pasien meninggal pada 1 November, bertambah 11 kasus meninggal pada 2 November, dan selanjutnya secara berurutan bertambah 5 kasus, 15 kasus, dan 9 kasus setiap harinya.
Siti menuturkan, pihaknya juga mengkhawatirkan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat. Hingga kini, perencanannya belum juga matang.
“Berita vaksin ini masih sangat simpang siur. Mulai dari untuk siapakah prioritasnya, berapa jumlahnya, kemudian melihat yang sudah divaksin dampaknya seperti apa, masih belum jelas,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah segera merencanakan vaksinasi tersebut dengan baik, tidak sebatas mengabarkan mengenai waktu dan jumlah vaksin yang akan diberikan, yang itupun masih saja belum jelas.
“Kami ingin ada sebuah klarifikasi jelas dari pemerintah, bukan hanya menyampaikan sebentar lagi akan divaksin. Sebanyak sekian juta itu untuk siapa saja, evaluasi seperti apa, karena semuanya ini masih gelap,” pungkasnya.(Ade/Red))
