BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menyambut baik, terkait rencana konversi mobil dians (mobdin)/kendaraan dinas berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bertanaga listrik. Direncanakan kebijakan konversi kendaraan tersebut, akan mulai dilakukan pada tahun 2021 mendatang.
“Kalau dipertimbangkan dengan krisis energi, lingkungan hidup, saya kira kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik dalam kebijakan yang akan ditempuh oleh gubernur terkait dengan belanja kendaraan listrik” ucap Buky usai menghadiri peringatan Hari Listrik Nasional ke 75 Tahun di halaman belakang Gedung Sate Jl Diponegoro, Senin (2/11/2020).
Ia menambahkan, sebagai role model gubernur telah memberikan contoh yang baik dengan telah menggunakan mobil bertenaga listrik pada kegiatan dinasnya.
“Gubernur sudah menggunakan mobil listrik, artinya beliau menjadi contoh bahwa kita memang kedepan harus memikirkan penggantian kebiasaan ketergantungan energi fosil ke energi listrik”pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi ini.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkampanyekan cegah efek rumah kaca dengan mengkonversi bahan bakar minyak dan gas ke listrik.
“Dalam kesempatan di hari listrik nasional ini, kami mengetes kendaraan listrik yang sudah ada di pasaran yang akan kita kampanyekan sebagai konversi energi,” katanya.
Emil, panggilan karib dari Ridwan Kamil mengatakan bencana alam seperti La Nina dan Kebakaran Hutan itu terjadi karena energi gas buang yang terlalu tinggi.
“Kami ingin menghilangkan itu, demi anak cucu kita dimasa depan. Dimulai dengan mengubah kebiasaan. Mengubah cara kita bergerak menjadi minimal. Dan melancarkan kita bergerak dengan menggunakan energi listrik. Sambil kita juga berharap, nanti ada energi diperbarukan,” katanya.
Tekad tersebut harus implementasikan Pemprov Jabar dengan menyusun kebijakan, mengganti kendaraan dinas baik itu mobil atau motor dari berbahan bakar BBM ke Listrik.
“Karena produksi mobil dan motor listriknya sudah massal. Maka, mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas wajib membeli mobil listrik dan motor listrik. Mulai dari kendaraan dinas Gubernur, sampai level bawah,” katanya.
Soal merek mobil dinas yang akan direkomendasikan, Emil menyebut merek Hyundai. Yang kisaran harganya antara harga Rp 600-700 juta. Selain itu, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas, pungkasnya.(Ade/Red)
