Program Penanggulangan PHK Harus Jadi Prioritas,Salah Satu padat karya

Parlementaria36 Dilihat

BANDUNG.POTENSINEWS.COM,–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021 kepada anggota DPRD Jabar di Ruang Rapat Paripurna Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/8/2020). 

KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 dan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 disusun berdasarkan prioritas pembangunan provinsi. Salah satu prioritas pembangunan Jabar pada 2021 adalah percepatan penanganan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat pandemi COVID-19.
DPRD Jabar, akan melaksanakan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020.

Berkenaan dengan rencana APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut , diharapkan Pemprov. Jabar bisa menyiapkan program strategis. Demikian hal itu diungkapkan Anggota Bangar DPRD Jabar, Riki Kurniawan, LC dalam keterangannya kepada media di gedung dewan jalan Diponegoro n o 27 Kota Bandung, Kamis , 13 Agustus 2020.

Menurut legislator partai berlambang burung garuda ini,untuk bidang kesra, diharapkan Pemprov. Jabar, bisa mempersiapkan program   penanggulangan kemiskinan,tutur Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat ini.

Lebih lanjut dikatakan Riki, program penanggulangan pengangguran harus disiapkan oleh pemerintah.menginggat di saat pandemi Covid-19 ini bayak tenaga kerja di rumahkan alias pemutusan hubungan kerja (PHK),hal yang menjadi alasannya, dengan belum selesainya pandemi di tanah air potensi bertambahnya perusahaan yang gulung tikar masih berpeluang terjadi,tegas wakil rakyat jebolan Universitas Al Azhar Kaoro ini..

Ditambahkannya dengan demikian, jumlah karyawan yang terkena PHK berpeluang bertambah. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah angka pengangguran tinggi berimbas pada dampak sosial.

Salah satu solusi yang harus disiapkan, pemerintah perlu mempersiapkan inovasi untuk membuka perluasan lapangan kerja di sektor agrobisnis.Selain itu juga program padat karya perlu untuk dilanjutkan,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VI Kabupaten Bogor ini.(Ade/Red))