BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, melalui Komisi-komisi saat ini tengah membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA)- Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dan RKUA-PPAS Perubahan tahun 2020, temasuk juga Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Untuk mendapatkan informasi dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja (raker) dengan mitra Komisi di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup.
Raker pembahasan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2021 dan RKUA PPAS perubahan APBD Tahun 2020 tersebut bertempat di Rusunawa Transit Rancaekek Jl. Cipanas No.158, Cangkuang, Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung, Kamis (13-8-2020).
Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidang Pembangunan menginginkan di masa pandemi ini memang sangat berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, terutama program-program strategis Gubernur tersebut harus segera diselesaikan,ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Buki Wibawa Karya Guna.
Menurut politisi partai Gerindra ini dampak pandemi yang terjadi di tahun ini, berupa tertundanya beberapa kegiatan pembangunan di bidang di infrastruktur, saatnya hal ini harus menjadi spirit untuk membangun.
Untuk konteks ke depan, harus ditumbuhkan spirit untuk bekerja keras.Spirit berikutnya, ujar Buki untuk semua OPD diminta untuk bisa bekerja secara efisien, agar mengalihkan anggaran yang tidak penting untuk peningkatan sektor perekonomian khususnya harus meningkatkan ketahanan pangan,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini..
Sementara itu anggota Komisi IV Hasbullah Rahmat dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, “Kedepannya kepada seluruh Mitra Komisi meminta apabila ada perencanaan strategis agar didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak legislatif”, tutur sekretaris Fraksi PAN DPRD Jabar ini.(Ade/Red)
