CIMAHI.POTENSINEWS.COM,-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Rabu (15/7/2020).
Tindak lanjut penyerahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja pembahasan dengan mitra kerjanya yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja yang dihadiri Dinas Sosial Prov Jabar Sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi V, seperti : BPBD Prov Jabar, Biro Yanbansos, DP3AKB, Dinas Kesehatan Prov Jabar, – Sebagian RSUD Milik Prov Jabar.
Dalam Rapat Kerja pembahasan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 ini, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyoroti adanya anggaran yang tidak terserap oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nominal yang cukup besar.
Salahsatu yang menjadi sorotan anggaran di Dinas Kesehatan dan beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Provinsi Jawa Barat, dirinya berharap kedepan pengelolaan pendapatan bisa lebih maksimal,pungkas gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ini.(Ade/Red)
